Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Aksi Jilid IV, FRPSH Desak Polda Metro Jaya Bongkar Aktor Intelektual Penghalang Eksekusi Hotel Sultan

Aksi Jilid IV, FRPSH Desak Polda Metro Jaya Bongkar Aktor Intelektual Penghalang Eksekusi Hotel Sultan

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
  • visibility 177
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) – Front Rakyat Pengawal Supremasi Hukum (FRPSH) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid IV di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta. Massa mendesak penyidik segera mengungkap aktor intelektual yang mengoordinasikan penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan, Gelora Bung Karno (GBK).

Koordinator aksi FRPSH, Rendy Salim, meminta Polda Metro Jaya bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Selain itu, ia meminta penyidik menelusuri semua pihak yang merencanakan, mengorganisasi, dan menggerakkan aksi penghalangan.

FRPSH Minta Polisi Bertindak Tegas

Rendy menegaskan polisi tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Sebaliknya, penyidik harus mengungkap pihak yang mengendalikan aksi dari belakang.

“Kami meminta Polda Metro Jaya segera membongkar siapa aktor intelektual di balik penghalangan eksekusi Hotel Sultan. Jangan hanya menyasar pelaku di lapangan. Polisi juga harus mengusut pihak yang merencanakan, mengorganisasi, dan menggerakkan aksi tersebut,” kata Rendy Salim dalam orasinya.

Selain itu, FRPSH meminta penyidik menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat mengawasi proses penegakan hukum secara transparan.

FRPSH Jelaskan Status Hukum Hotel Sultan

Dalam siaran persnya, FRPSH menjelaskan bahwa kawasan Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno merupakan Barang Milik Negara (BMN). Kementerian Sekretariat Negara mengelola kawasan tersebut berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora.

Selanjutnya, FRPSH menjelaskan masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 milik PT Indobuildco sudah habis. Karena itu, perusahaan tersebut tidak lagi memegang hak atas lahan tersebut.

Selain itu, FRPSH menyampaikan Mahkamah Agung menolak berbagai upaya hukum, termasuk Peninjauan Kembali (PK). Oleh sebab itu, organisasi tersebut menilai negara tetap menguasai kawasan eks Hotel Sultan.

FRPSH Soroti Dugaan Penghalangan Eksekusi

FRPSH juga menyoroti eksekusi terhadap 15 bangunan di kompleks eks Hotel Sultan pada 18 Juni 2026. Menurut organisasi tersebut, sejumlah pihak memobilisasi massa untuk menghambat proses eksekusi.

Akibatnya, situasi di lokasi memanas dan memicu benturan dengan aparat keamanan. Karena itu, FRPSH meminta Polda Metro Jaya mengusut semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, organisasi tersebut menilai aparat harus menegakkan hukum tanpa membedakan siapa pun. Dengan begitu, aparat dapat menjaga kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

FRPSH Dorong Penegakan Hukum Transparan

Rendy Salim menilai tindakan menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan berpotensi melanggar Pasal 212, Pasal 216, Pasal 218, dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang berupaya menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan. Kami meminta Polda Metro Jaya mengusut perkara ini hingga tuntas dan mengungkap secara terang siapa aktor intelektual di balik penghalangan eksekusi Hotel Sultan,” tegasnya.

FRPSH Siap Kawal Proses Hukum

Pada akhir aksi, FRPSH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum. Organisasi tersebut juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila Polda Metro Jaya belum mengungkap aktor intelektual yang mengatur penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan.

Sementara itu, FRPSH berharap kepolisian segera menuntaskan penyelidikan. Langkah tersebut akan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, FRPSH menilai pengungkapan aktor intelektual menjadi langkah penting untuk menjaga wibawa hukum serta memastikan setiap putusan pengadilan dapat terlaksana tanpa hambatan

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pertamina Enduro Menang Dramatis 3-2 atas Electric PLN di Final Four Proliga 2026

    Pertamina Enduro Menang Dramatis 3-2 atas Electric PLN di Final Four Proliga 2026

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 243
    • 2Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) || Pertamina Enduro menang dramatis atas Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 18-25, 15-8) pada lanjutan Final Four Proliga 2026 di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Minggu. Kemenangan ini menjadi bukti konsistensi tim dalam menghadapi tekanan pertandingan penting. Pertamina Enduro langsung mengambil inisiatif serangan sejak set pertama. Irina […]

  • Korupsi batu bara menjadi perhatian KPK setelah Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK dapat mengambil alih perkara yang mandek.

    Deputi: KPK bisa ambil alih kasus terkait eks Jampidsus jika mandek

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengambil alih penanganan dugaan korupsi batu bara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). KPK akan menempuh langkah itu apabila penyidik tidak lagi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberi […]

  • hilirisasi SDA nasional dibahas Bahlil Lahadalia usai rapat di Hambalang Bogor

    Prabowo Dorong Hilirisasi dan Optimasi SDA demi Kemandirian Ekonomi Nasional

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) | Pemerintah mempercepat hilirisasi SDA nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus mengelola sumber daya alam secara optimal agar menghasilkan nilai tambah maksimal. Oleh karena itu, pemerintah tidak lagi berfokus pada ekspor bahan mentah, melainkan pada pengembangan industri dalam negeri. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga […]

  • Kabut Asap Pekat Selimuti Dusun Muara Maluangai

    Kabut Asap Pekat Selimuti Dusun Muara Maluangai

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Ramni Riyadi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Semangat Anak Sekolah Tetap Menyala di Tengah Kepungan Asap BARITO SELATAN, Kabaristana.com — Kabut asap menyelimuti Dusun Muara Malungai, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Kondisi itu terlihat pada Senin pagi, 31 Agustus 2026. Kabut putih tampak pekat di kawasan permukiman warga. Asap juga menyelimuti lingkungan sekitar sekolah. Jarak pandang warga tampak terbatas. Aroma […]

  • Satgas PASTI hentikan Malahayati karena jasa pinjol ilegal tanpa izin

    Satgas PASTI Hentikan Malahayati, Modus Pinjol Ilegal Terungkap

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 227
    • 1Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Satgas PASTI hentikan Malahayati Nusantara Raya karena perusahaan ini menjalankan kegiatan keuangan tanpa izin resmi. Perusahaan tersebut menawarkan jasa penyelesaian pinjaman online (pinjol) dengan pola yang berisiko merugikan masyarakat. Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menyatakan timnya segera menghentikan operasional dan memblokir seluruh akses digital perusahaan. Langkah ini bertujuan mencegah penyebaran layanan yang […]

  • FAMHI desak pencabutan IUP PT WIN terkait dugaan kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan masyarakat di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

    FAMHI DESAK PEMERINTAH CABUT IUP PT WIJAYA INTI NUSANTARA (WIN) ATAS DUGAAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN ANCAMAN KESELAMATAN MASYARAKAT

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI segera mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. FAMHI menyampaikan desakan tersebut setelah berbagai laporan dan temuan lapangan mengungkap dugaan kerusakan lingkungan […]

expand_less