Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Aksi di Kejagung dan Mabes Polri, Koalisi Soroti Dugaan Tambang Ilegal PT TRK

Aksi di Kejagung dan Mabes Polri, Koalisi Soroti Dugaan Tambang Ilegal PT TRK

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
  • visibility 123
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta menggelar aksi unjuk rasa Jilid I di depan Gedung Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri Senin, (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang menyeret PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Muhammad Rahim selaku Ketua Pimpinan Lembaga sekaligus inisiator aksi menyoroti sejumlah persoalan serius terkait legalitas perizinan dan aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan penelusuran pada sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, PT TRK disebut tidak tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Selain itu, terdapat informasi bahwa masa berlaku IUP perusahaan telah berakhir sejak tahun 2020.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas aktivitas pengerukan, produksi, pengangkutan atau hauling, hingga penjualan material tambang yang diduga masih berlangsung setelah masa berlaku izin berakhir.

Koalisi mendesak aparat penegak hukum menelusuri seluruh aktivitas perusahaan selama periode 2020–2026, termasuk legalitas hauling, kewajiban perpajakan, serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Selain itu, Koalisi menyoroti informasi mengenai dugaan aktivitas penambangan batu atau galian C dengan volume produksi yang disebut mencapai sekitar 5 juta metrik ton dan nilai kontrak yang diklaim sekitar Rp500 miliar. Informasi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan kontrak kerja sama, laporan produksi, dokumen penjualan, serta penelusuran transaksi keuangan perusahaan.

“Kami meminta aparat tidak hanya memeriksa dokumen perizinan, tetapi juga menelusuri seluruh aktivitas produksi dan transaksi perusahaan. Apabila benar terdapat kegiatan pertambangan setelah IUP berakhir, maka harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tegas Rahim.

Koalisi secara khusus mendesak aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK, Najmuddin Haruna, yang dikenal dengan sapaan Jojon.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menelusuri tanggung jawab manajemen perusahaan terkait dugaan persoalan perizinan, sengketa lahan dengan warga, legalitas hauling, kewajiban pajak, dana reklamasi dan pascatambang, hingga dugaan pencemaran lingkungan.

Rahim menegaskan persoalan tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi berdampak langsung terhadap masyarakat lingkar tambang, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kepentingan ekonomi masyarakat.

“Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, kami mendesak aparat segera mengambil tindakan hukum, termasuk menangkap pihak yang bertanggung jawab sesuai prosedur hukum. Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan modal maupun kedekatan politik,” tegasnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Polri di bawah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mampu menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas pertambangan ilegal dan mafia tambang, sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan untuk memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Koalisi turut menyoroti posisi Najmuddin Haruna yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Menurut Rahim, jabatan politik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam aksi tersebut, Koalisi menyampaikan sembilan tuntutan sebagai berikut:

1. Kepada Kapolri

Mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk memberantas pertambangan ilegal, membongkar jaringan mafia tambang, serta mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.

2. Kepada Bareskrim Polri

Mendesak Bareskrim segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK, Najmuddin Haruna (Jojon), terkait dugaan pertambangan tanpa izin, sengketa lahan dengan warga, dugaan penunggakan pajak periode 2020–2026, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.

3. Kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Satgas PKH

Mendesak dilakukannya inspeksi mendadak dan pemeriksaan langsung di lokasi pertambangan PT TRK di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, guna memastikan legalitas kegiatan produksi, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang.

4. Kepada Satgas PKH

Mendesak pemeriksaan titik koordinat, peta wilayah IUP, luas pembukaan kawasan hutan, serta kesesuaian aktivitas perusahaan dengan ketentuan penggunaan kawasan hutan. Apabila ditemukan pelanggaran, segera ambil tindakan tegas sesuai kewenangan.

5. Kepada Kementerian ESDM RI dan Ditjen Minerba

Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap status IUP, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang PT TRK. Apabila terbukti melanggar, segera hentikan kegiatan operasional dan jatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum.

6. Kepada KPK RI

Mendesak KPK menelusuri asal-usul dan kewajaran harta kekayaan Najmuddin Haruna (Jojon), termasuk pemeriksaan LHKPN apabila yang bersangkutan merupakan wajib lapor, guna memastikan tidak terdapat indikasi kekayaan yang bersumber dari tindak pidana.

7. Kepada BPK RI

Mendesak BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap potensi kewajiban keuangan negara dari aktivitas PT TRK periode 2020–2026, khususnya penerimaan negara, kewajiban perpajakan, dan potensi kerugian negara.

8. Kepada Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum

Mendesak agar penanganan persoalan PT TRK tidak berhenti pada sanksi administratif apabila ditemukan unsur tindak pidana. Seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses tanpa pandang bulu, tanpa intervensi, dan tanpa perlakuan istimewa karena jabatan maupun kedekatan politik.

 

9. Kepada DPP Partai Gerindra

Meminta DPP Partai Gerindra mengevaluasi dan mengklarifikasi posisi Najmuddin Haruna yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Apabila ditemukan pelanggaran kode etik dan ketentuan internal partai, mendesak tindakan tegas berupa pencopotan jabatan struktural hingga pemberhentian dari keanggotaan sesuai mekanisme organisasi.

Menutup pernyataannya, Muhammad Rahim menegaskan bahwa aksi Jilid I bukan akhir dari perjuangan Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta. Pihaknya memastikan akan terus mengawal persoalan PT TRK dan menuntut adanya langkah konkret dari seluruh lembaga terkait.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Dalam waktu dekat, kami akan kembali menggelar aksi Jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan ini tidak mendapatkan respons serius. Kami ingin memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tutup Rahim.

Koalisi menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berjalan sesuai hukum, transparan, dan bertanggung jawab terhadap negara serta masyarakat. Jangan sampai kepentingan korporasi mengalahkan hak masyarakat dan supremasi hukum.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Demutualisasi BEI disiapkan di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta

    Ambisi Besar BEI: Target Tembus 10 Bursa Terbesar Dunia Lewat Demutualisasi

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 249
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan masuk jajaran 10 besar bursa terbesar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Manajemen menyiapkan rencana demutualisasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi dan memperkuat daya saing global. Pelaksana tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa saat ini BEI masih berstatus Self Regulatory Organization (SRO). Dalam […]

  • Rano Karno menyampaikan usulan Revisi Perda Pajak DKI dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

    Revisi Perda Pajak DKI untuk Dorong Ekonomi Jakarta

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 168
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Revisi Perda Pajak DKI menjadi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyesuaikan aturan perpajakan daerah. Langkah ini menjawab perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, dan kondisi ekonomi. Karena itu, pemerintah berharap perubahan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan usulan itu dalam Rapat Paripurna DPRD […]

  • Bupati Indramayu terbaik Lucky Hakim saat kegiatan resmi

    Bupati Indramayu Masuk 5 Besar Kinerja Terbaik Nasional Versi Kemendagri

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 415
    • 3Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Bupati Indramayu terbaik menjadi perhatian nasional setelah Lucky Hakim masuk lima besar kepala daerah terbaik di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri menetapkan hasil ini melalui evaluasi kinerja tahun 2026. Selain itu, capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengumumkan hasil tersebut dalam peringatan Hari […]

  • Banjir Buol Sulawesi Tengah merendam permukiman warga di Kecamatan Bukal

    Hiujan deras, empat desa di Buol Sulteng terendam banjir

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Banjir akibat curah hujan tinggi merendam empat desa di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (5/6) itu menyebabkan ratusan warga terdampak, puluhan rumah terendam, serta merusak sejumlah infrastruktur penting. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut mengakibatkan sungai meluap hingga menggenangi […]

  • Taklimat Presiden Prabowo kepada rektor di Istana Kepresidenan Jakarta

    Empat Hal Penting Taklimat Presiden Prabowo kepada Rektor dan Guru Besar

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 472
    • 0Komentar

    JAKARTA,(kabaristana.com) – Prabowo Subianto menyampaikan empat poin utama saat memberikan taklimat kepada rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri serta swasta. Acara tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Sebanyak 1.200 undangan menghadiri kegiatan ini. Para peserta berasal dari kalangan rektor dan guru besar perguruan tinggi di berbagai daerah. Sekretariat Kabinet menyampaikan informasi tersebut […]

  • Penyaluran bantuan pangan oleh Bulog kepada masyarakat penerima manfaat di Indonesia pada 2026

    Bulog Optimalkan Penyaluran Bantuan Pangan, Tenggat Distribusi Diperpanjang Hingga Juni 2026

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memperpanjang tenggat distribusi hingga Juni 2026. Langkah ini bertujuan agar seluruh penerima manfaat menerima bantuan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, tambahan waktu memberi peluang lebih besar untuk menuntaskan distribusi bantuan di berbagai […]

expand_less