Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » PP GPI Desak Polri Ungkap dan Tangkap Dalang Dugaan Makar terhadap Presiden dan Pejabat Negara

PP GPI Desak Polri Ungkap dan Tangkap Dalang Dugaan Makar terhadap Presiden dan Pejabat Negara

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
  • visibility 102
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut secara serius, menyeluruh, dan transparan dugaan tindakan makar yang mengarah pada upaya mengganggu stabilitas pemerintahan serta mengancam keselamatan Presiden dan Pejabat Negara.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI, Midul Makati, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap dugaan tindakan yang mengarah pada makar terhadap Presiden maupun upaya menggulingkan pemerintahan yang sah harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, Negara tidak boleh memberikan ruang bagi pihak mana pun yang diduga merancang, mengorganisasi, membiayai, ataupun menjadi aktor intelektual di balik tindakan yang bertujuan melumpuhkan Pemerintahan Konstitusional.

“Polri harus berani mengungkap siapa aktor intelektual atau dalang di balik dugaan tindakan makar tersebut. Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi telusuri seluruh jaringan, motif, aliran dana, komunikasi, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perencanaan tindakan tersebut,” tegas Midul Makati.

Midul Makati menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana makar memiliki landasan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun ketentuan hukum yang berlaku; Pasal 191 KUHP Mengatur tindak pidana makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 192 KUHP Mengatur makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.

Pasal 193 ayat (1) KUHP: Mengatur tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 193 ayat (2) KUHP: Mengatur bahwa pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun.

Polri Harus Ungkap dan Tangkap Aktor Intelektual

Lebih lanjut, Midul Makati menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti terlibat wajib diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang politik.

PP GPI juga mengingatkan bahwa negara harus berdiri di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum. Kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Namun, apabila terdapat bukti tindakan nyata yang memenuhi unsur tindak pidana makar, maka pihak-pihak yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum di negeri ini,” tegas Midul Makati.

PP GPI berharap Polri dapat mengungkap secara transparan seluruh rangkaian peristiwa tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai perencana, pengendali, maupun aktor intelektual di balik dugaan tindak pidana tersebut.

  • Penulis: Redaksi 1

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mediasi Sengketa Lahan Gagal, Perwakilan PT MUTU Tinggalkan Ruang Mediasi

    Mediasi Sengketa Lahan Gagal, Perwakilan PT MUTU Tinggalkan Ruang Mediasi

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Usupriyadi, Tim
    • visibility 404
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabaristana.com — Mediasi sengketa lahan antara Yupelis dan sejumlah pihak dengan PT Multi Tambang Jaya Utama (PT MUTU) belum menghasilkan kesepakatan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Timur memfasilitasi pertemuan tersebut pada Jumat, 7 Agustus 2026. Proses mediasi berlangsung dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Mediasi Sengketa Lahan Berakhir Buntu Mediasi memasuki tahap […]

  • Dugaan intimidasi petani Tasikmalaya oleh aparat TNI di Kecamatan Cineam

    Viral Dugaan Intimidasi Petani di Tasikmalaya, TNI AD Telusuri Kehadiran Aparat di Lahan Eks HGU

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Tasikmalaya, (kabaristana.com) – Dugaan intimidasi terhadap petani di lahan eks HGU PT Wiria Cakra, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, viral di media sosial. Video yang beredar memperlihatkan sejumlah anggota TNI berada di lokasi saat petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggarap lahan. Seorang petani menjelaskan dasar hukum pertanahan serta hak rakyat atas […]

  • Aksi PT Riota Jaya Lestari di depan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM RI.

    Aksi Terkait PT Riota Jaya Lestari: Aliansi Soroti Sengketa Lahan dan Perizinan Tambang, Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Keadilan resmi menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Polda Metro Jaya. Massa akan menggelar aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait aktivitas pertambangan PT Riota Jaya Lestari (RJL). Koordinator Lapangan, Abdi Aditya, mengatakan aksi akan berlangsung di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional […]

  • Hamdan Zoelva memberikan keterangan pers terkait penolakan eksekusi Hotel Sultan di Jakarta.

    Hamdan Zoelva Tolak Eksekusi Serta Merta Hotel Sultan, Nilai Tidak Mendesak dan Cacat Prosedur

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menolak rencana eksekusi serta merta yang dijadwalkan pada 18 Juni. Ia menilai langkah tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak memenuhi syarat hukum acara perdata. Hamdan menyampaikan pandangannya saat peluncuran buku Pontjo Sutowo: Jihad Melawan Ketidakadilan dan orasi tokoh nasional di Jakarta, Sabtu (13/6). Tidak Ada Keadaan […]

  • perusahaan gas terbesar dunia industri gas global dan produksi LNG

    10 Perusahaan Gas Terbesar Dunia Raup Untung di Tengah Ketegangan Iran

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 297
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Gas alam tetap menjadi salah satu sumber energi paling penting bagi perekonomian global. Komoditas ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pembangkit listrik, hingga industri besar. Karena itu, dinamika industri gas selalu mendapat perhatian besar dari pasar energi dunia. Belakangan ini, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Iran, kembali memengaruhi […]

  • Tak Terima Dipecat, Eks Karyawan Hapus 180 Server Virtual, Rugikan Perusahaan Rp11,1 Miliar

    Tak Terima Dipecat, Eks Karyawan Hapus 180 Server Virtual, Rugikan Perusahaan Rp11,1 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Seorang mantan karyawan asal India dilaporkan melakukan aksi perusakan sistem setelah diberhentikan dari pekerjaannya. Pria bernama Kandula Nagaraju (39) itu mengakses sistem internal perusahaan lamanya dan menghapus ratusan server virtual, yang berujung pada kerugian besar. Aksi tersebut terjadi setelah ia tidak lagi bekerja di perusahaan teknologi NCS yang berbasis di Singapura. Dengan […]

expand_less