PP GPI Desak Polri Ungkap dan Tangkap Dalang Dugaan Makar terhadap Presiden dan Pejabat Negara
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
- visibility 102
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI, Midul Makati, S.H., M.H
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut secara serius, menyeluruh, dan transparan dugaan tindakan makar yang mengarah pada upaya mengganggu stabilitas pemerintahan serta mengancam keselamatan Presiden dan Pejabat Negara.
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI, Midul Makati, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap dugaan tindakan yang mengarah pada makar terhadap Presiden maupun upaya menggulingkan pemerintahan yang sah harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, Negara tidak boleh memberikan ruang bagi pihak mana pun yang diduga merancang, mengorganisasi, membiayai, ataupun menjadi aktor intelektual di balik tindakan yang bertujuan melumpuhkan Pemerintahan Konstitusional.
“Polri harus berani mengungkap siapa aktor intelektual atau dalang di balik dugaan tindakan makar tersebut. Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi telusuri seluruh jaringan, motif, aliran dana, komunikasi, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perencanaan tindakan tersebut,” tegas Midul Makati.
Midul Makati menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana makar memiliki landasan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Adapun ketentuan hukum yang berlaku; Pasal 191 KUHP Mengatur tindak pidana makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Pasal 192 KUHP Mengatur makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.
Pasal 193 ayat (1) KUHP: Mengatur tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
Pasal 193 ayat (2) KUHP: Mengatur bahwa pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun.
Polri Harus Ungkap dan Tangkap Aktor Intelektual
Lebih lanjut, Midul Makati menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti terlibat wajib diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang politik.
PP GPI juga mengingatkan bahwa negara harus berdiri di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum. Kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Namun, apabila terdapat bukti tindakan nyata yang memenuhi unsur tindak pidana makar, maka pihak-pihak yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum di negeri ini,” tegas Midul Makati.
PP GPI berharap Polri dapat mengungkap secara transparan seluruh rangkaian peristiwa tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai perencana, pengendali, maupun aktor intelektual di balik dugaan tindak pidana tersebut.
- Penulis: Redaksi 1



Saat ini belum ada komentar