HP21N Bongkar Dugaan Keterkaitan TFA dengan Kasus Korupsi Antam dan IUP PT TMC
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- visibility 112
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Dugaan persoalan tata kelola pertambangan di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) agar segera menelusuri keterlibatan pihak berinisial “TFA” yang diduga memiliki peran sebagai penerima manfaat tunggal (beneficial owner) dalam kasus korupsi pertambangan PT Antam UBPN Konawe Utara.
Selain mendesak pemeriksaan terhadap TFA, sorotan juga diarahkan kepada keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trised Mega Cemerlang (TMC) yang dipersoalkan dan diduga sebagai IUP siluman.
Ketua HP21N Arnol Ibnu Rasyid menjelaskan, inisial TFA selain diduga menerima (beneficial owner) dari kasus korupsi PT Antam UBPN Konut iya juga adalah salah satu komisaris utama PT TMC. (Selasa,17/11/26)
Atas persoalan tersebut, Kejaksaan Agung RI didesak untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut, termasuk menelusuri hubungan kepemilikan, pengendalian perusahaan, serta aliran manfaat ekonomi yang diperoleh.
Desakan ini dinilai penting guna memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lanjut Arnol mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI juga harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas IUP PT Trised Mega Cemerlang (TMC).
“Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian prosedur penerbitan izin, maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, ESDM diminta mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan IUP sesuai mekanisme hukum yang berlaku” Tegas Arnol
Keberadaan izin pertambangan yang diduga bermasalah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan kerugian negara, mengganggu tata kelola sumber daya alam, serta mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertambangan.
Oleh karena itu, Kejaksaan Agung RI dan Kementerian ESDM diharapkan tidak tinggal diam dalam merespons persoalan ini. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
“Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengungkap dugaan persoalan pertambangan tersebut, termasuk memastikan legalitas IUP PT TMC serta menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari aktivitas pertambangan yang dipersoalkan” Tutup Arnol.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Rama
- Sumber: Laporan : Timred



Saat ini belum ada komentar