Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Aksi Terkait PT Riota Jaya Lestari: Aliansi Soroti Sengketa Lahan dan Perizinan Tambang, Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

Aksi Terkait PT Riota Jaya Lestari: Aliansi Soroti Sengketa Lahan dan Perizinan Tambang, Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
  • visibility 234
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) – Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Keadilan resmi menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Polda Metro Jaya. Massa akan menggelar aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait aktivitas pertambangan PT Riota Jaya Lestari (RJL).

Koordinator Lapangan, Abdi Aditya, mengatakan aksi akan berlangsung di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Selain itu, massa membawa sejumlah tuntutan yang berfokus pada penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang transparan serta akuntabel.

Aliansi meminta Kementerian ATR/BPN RI segera memverifikasi status hukum, batas bidang tanah, dan legalitas penguasaan lahan yang menjadi objek sengketa. Menurut mereka, langkah tersebut akan memberikan kepastian hukum. Selain itu, verifikasi dapat mencegah konflik agraria berkepanjangan sekaligus melindungi hak masyarakat.

Desak Kementerian ESDM Evaluasi Perizinan

Aliansi juga mendesak Kementerian ESDM RI mengevaluasi seluruh aspek perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan PT Riota Jaya Lestari. Selanjutnya, mereka meminta kementerian melakukan pemeriksaan lapangan secara independen. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan seluruh kegiatan pertambangan memenuhi ketentuan hukum, menerapkan kaidah pertambangan yang baik, serta tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.

Di sisi lain, Aliansi meminta Kementerian Kehutanan RI memeriksa dugaan aktivitas pertambangan yang berada di dalam maupun berbatasan dengan kawasan hutan. Menurut mereka, pemeriksaan itu akan memastikan seluruh aktivitas telah mengantongi persetujuan sesuai ketentuan hukum di bidang kehutanan.

Aliansi juga mendorong pemerintah pusat membentuk tim investigasi terpadu. Tim tersebut diharapkan melibatkan Kementerian ESDM, ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Kemudian, Aliansi meminta tim melakukan investigasi lapangan secara independen, objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, tim perlu memeriksa dokumen, fakta, serta berbagai klaim yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, investigasi diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Tegaskan Amanat Konstitusi

Aliansi menilai tuntutan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, pemerintah harus mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan harus mengedepankan keadilan, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat.

Dalam keterangannya, Abdi Aditya juga menyoroti proses hukum terhadap seorang warga bernama Rislamuddin yang mengaku memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan informasi yang diterima Aliansi, PT Riota Jaya Lestari melaporkan Rislamuddin ke Polda Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, penyidik menjadwalkan klarifikasi terhadap Rislamuddin pada 4 Agustus 2026.

Abdi berharap aparat menjalankan seluruh proses hukum secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Sementara itu, aparat juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta prinsip due process of law.

“Kami berharap seluruh proses penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum digunakan untuk membungkam pihak yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Seluruh pihak harus memperoleh perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum,” ujar Abdi.

Aksi Damai untuk Menyampaikan Aspirasi

Abdi menegaskan aksi tersebut merupakan pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga segera mengambil langkah nyata melalui pemeriksaan administrasi, investigasi lapangan, dan penegakan hukum yang profesional. Kepastian hukum harus diberikan kepada seluruh pihak, sementara pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat sesuai amanat konstitusi,” tegas Abdi.

Pada akhirnya, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Keadilan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum. Selain itu, Aliansi akan mendorong transparansi tata kelola pertambangan serta memperjuangkan perlindungan hak masyarakat hingga seluruh persoalan memperoleh penyelesaian berdasarkan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yaqut Ditahan KPK usai dinyatakan pulih

    KPK Kembali Tahan Gus Yaqut di Rutan Setelah Dinyatakan Sehat

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 124
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, setelah tim dokter menyatakan kondisinya pulih. Penyidik membawa Yaqut ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Kamis (9/7) malam untuk melanjutkan proses hukum dugaan korupsi kuota haji. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik memindahkan Yaqut ke Rutan KPK usai menjalani […]

  • Kanal aduan terpadu pemerintah dibahas dalam konferensi pers Kemenko Kumham Imipas di Jakarta

    Pemerintah Siapkan Kanal Aduan Terpadu untuk Perkuat Pengawasan Layanan Publik

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 143
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabristana.com) – Pemerintah memperkuat pengawasan layanan publik melalui rencana pembentukan kanal aduan terpadu yang mencakup sektor hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan. Langkah ini memudahkan masyarakat menyampaikan laporan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Pemerintah Siapkan Unit Pengaduan Terintegrasi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah […]

  • Ashima dan keluarga korban menunggu di kediaman KDM demi memperjuangkan keadilan korban pencabulan

    GASKAN Soroti Kasus Pencabulan Dua Kakak Beradik, Ibu Bawa Korban Datangi Kediaman KDM Mencari Keadilan

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 253
    • 1Komentar

    Subang, (kabaristana.com) – Ashima kembali mendatangi kediaman KDM di Subang pada Minggu (31/5/2026). Kali ini, ia mengajak dua anaknya yang menjadi korban dugaan pencabulan oleh ayah tiri. Ashima berharap KDM bersedia menerima dan mendengar langsung keterangan dari kedua anak tersebut. Ia ingin memastikan perjuangan keluarganya mendapatkan keadilan tidak berhenti di tengah jalan. “Saya sudah beberapa […]

  • Petugas Sudin KPKP Jakarta Barat memeriksa kesehatan sapi saat pemeriksaan hewan kurban Palmerah di Tempat Penampungan Hewan Kurban kawasan Kemanggisan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

    Pemeriksaan Hewan Kurban Palmerah Diperketat Jelang Idul Adha

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 220
    • 4Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) — Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat memperketat pemeriksaan hewan kurban Palmerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Petugas mendatangi Tempat Penampungan Hewan Kurban (TPnHK) di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Kamis. Tim KPKP mengecek dokumen kesehatan ternak, memantau kondisi fisik hewan, serta menilai kebersihan dan kelayakan lokasi penampungan. Langkah […]

  • simbol taegeuk pada bendera Korea terkait pajak kaya Korea

    Mayoritas Warga Korea Selatan Dorong Kenaikan Pajak Orang Kaya di Tengah Isu Keadilan Fiskal

    • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 285
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Lebih dari separuh warga Korea Selatan menilai pemerintah perlu menaikkan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Aspirasi ini muncul saat pemerintah mencari cara untuk mengurangi beban pajak pekerja bergaji tetap. Survei dari Korea Institute for Health and Social Affairs mencatat 56,8% responden menganggap pajak orang kaya masih terlalu rendah. Sebagian bahkan menilai kondisinya […]

  • Angkatan Muda Al Washliyah MBG mendukung Kejagung mengusut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.

    Dadan Hindayana CS Kualat Kepada Washliyah, GPA dan HIMMAH Dukung Penegakan Hukum Atas Korupsi MBG

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) –  Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan pihak terkait, mendapat sorotan dari Angkatan Muda Al Washliyah. Organisasi tersebut terdiri atas Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH). Ketua Umum GPA, H. Aminullah Siagian, menilai kasus tersebut menjadi pelajaran dalam pelaksanaan Program […]

expand_less