Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Ampuh Sultra Kembali Soroti Dugaan Keterlibatan JY dalam Kasus PT BSJ dan PT PKS di Konut

Ampuh Sultra Kembali Soroti Dugaan Keterlibatan JY dalam Kasus PT BSJ dan PT PKS di Konut

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • visibility 92
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta — Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali membeberkan terkait dugaan keterlibatan JY alias Ko John dalam kasus perambahan hutan dan penambangan ilegal PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengungkapkan, bahwa PT. BSJ diduga melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas bukaan 78,36 hektar menggunakan IUP yang sudah mati.

Sementara itu, lanjut Hendro, PT. PKS diduga melakukan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menggunakan IUP siluman dengan luas bukaan 35 hektar.

“Jadi bukaan kawasan hutan kedua perusahaan di Konawe Utara ini kurang lebih 110 hektar. Kegiatan tersebut diduga melibatkan JY”. Ungkap pemuda yang akrab disapa bung Hen kepada media ini, pada Kamis, (19/11/26).

Ia menjelaskan berdasarkan penelusuran tim investigasi Ampuh Sultra, ditemukan nama JY dalam susunan direksi PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai Komisaris.

Sementara, pada PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) berlaku sebagai pengendali sekaligus pemegang saham berdasarkan Akta No. 27 Tahun 2021 yang di terbitkan oleh Notaris Mulyani, SH.,M.Kn di Kabupaten Karawang tanggal 27 Januari 2021.

“Ini membuktikan bahwa Johnson Yaptonaga tidak bisa terlepas dari kasus yang menjerat PT. BSJ dan PT. PKS”. Jelas putra daerah Konawe Utara itu

Lebih jauh, Hendro menerangkan, bahwa PT. PKS harus menanggung denda dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan estimasi sebesar Rp. 868,814 miliar diluar dari penambangan menggunakan IUP siluman.

Sedangkan PT. BSJ harus membayar denda pokok dari Kejaksaan Agung sebesar Rp.50 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan sejak tahun 2013 – tahun 2025. Sedangkan untuk denda bukaan kawasan hutan dari Satgas PKH diduga masih dalam perhitungan.

“Menurut hitungan awam kami, kedua perusahaan ini harus membayar denda hingga triliunan rupiah jika dihitung dari hasil pertambangan menggunakan IUP mati dan IUP siluman serta gabungan denda dari Satgas PKH”. Terangnya

Oleh sebab itu, Hendro Nilopo menilai pentingnya Kejaksaan Agung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga dalam kasus dua perusahaan yang dimaksud.

“Yang kami takutkan, Kejagung hanya fokus pada AK namun melepaskan perhatian mereka dari JY yang notabenenya turut terlibat dalam kasus tersebut”. Bebernya

Terakhir, pihaknya menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid 2 pada hari Senin, 23 November nanti guna mengingatkan Kejagung akan adanya pihak lain yang juga butuh perhatian serius dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara.

“Kami akan kembali menggelar aksi demo di hari Senin depan. Sampai Kejagung memberikan perhatian serius terkait keterlibatan JY dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara”. Tutupnya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah membenahi tata niaga gula nasional untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan produksi, dan mengatasi masalah pasokan petani.

    Pemerintah Siapkan Langkah Benahi Tata Niaga Gula, Meski Produksi Masih Kurang

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) || Pemerintah kini mempercepat pembenahan tata niaga gula nasional. Langkah ini diambil karena pasokan dalam negeri masih belum memenuhi kebutuhan. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan batas harga. Menurutnya, kebijakan ini menjaga keseimbangan antara petani dan konsumen. Ia menjelaskan, pemerintah menetapkan harga batas bawah untuk melindungi petani. Sementara itu, pemerintah […]

  • Mensos Gus Ipul menjelaskan bansos melalui Koperasi Merah Putih

    Kemensos dorong penerima bansos jadi anggota dan pelaku usaha KDKMP

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 171
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) — Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat pemberdayaan ekonomi penerima bantuan sosial (bansos). Kemensos mengajak penerima manfaat bergabung sebagai anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kemensos juga akan menyalurkan bansos melalui koperasi secara bertahap setelah seluruh persiapan selesai. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan kebijakan tersebut usai mengikuti rapat. Presiden Prabowo Subianto memimpin […]

  • aktivitas tambang Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

    Ampuh, Aktivitas Tambang Pulau Wawonii Diminta Dihentikan

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Kendari (Kabaristana.com) – Aktivitas tambang di Pulau Wawonii kembali menjadi sorotan. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak pemerintah menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Direktur Ampuh Sultra, Hendro, menyatakan saat ini masih ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan. Empat IUP nikel dimiliki PT Gema […]

  • Korupsi batu bara menjadi perhatian KPK setelah Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK dapat mengambil alih perkara yang mandek.

    Deputi: KPK bisa ambil alih kasus terkait eks Jampidsus jika mandek

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengambil alih penanganan dugaan korupsi batu bara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). KPK akan menempuh langkah itu apabila penyidik tidak lagi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberi […]

  • Anggaran Kementerian 2027 dibahas dalam rapat kerja DPR RI bersama para menteri.

    Kementerian Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran Buat Tahun Depan

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 189
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan itu muncul dalam rapat kerja bersama DPR RI terkait Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027. Kementerian Pertahanan mencatat usulan tambahan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp195 triliun. Selain itu, sejumlah kementerian lain juga […]

  • pemimpin tertinggi iran baru latar bendera iran berkibar

    Iran Segera Umumkan Pemimpin Tertinggi Baru Pengganti Ali Khamenei

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 283
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Iran bersiap mengumumkan pemimpin tertinggi Iran baru setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan udara yang memicu ketegangan besar di kawasan Timur Tengah. Lembaga ulama Assembly of Experts kini menyelesaikan proses pemilihan pengganti pemimpin tertinggi Iran. Badan tersebut memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara. Anggota Majelis Pakar, Ahmad Alamolhoda, […]

expand_less