Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Kemensos dorong penerima bansos jadi anggota dan pelaku usaha KDKMP

Kemensos dorong penerima bansos jadi anggota dan pelaku usaha KDKMP

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
  • visibility 73
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (kabaristana.com) — Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat pemberdayaan ekonomi penerima bantuan sosial (bansos). Kemensos mengajak penerima manfaat bergabung sebagai anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kemensos juga akan menyalurkan bansos melalui koperasi secara bertahap setelah seluruh persiapan selesai.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan kebijakan tersebut usai mengikuti rapat. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama para menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

“Kemensos turut mendorong penerima manfaat agar aktif menjadi anggota KDKMP,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (16/7).

Kemensos Buka Peluang Usaha bagi Penerima Bansos

Selain mengajak masyarakat menjadi anggota koperasi, Kemensos membuka peluang usaha bagi penerima manfaat. Melalui KDKMP, masyarakat dapat memasarkan produk usaha mereka dan menambah penghasilan keluarga.

Program tersebut memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian desa. Karena itu, pemerintah mengarahkan program bansos untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Saat ini, Kemensos bersama Kementerian Koperasi menguji penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui KDKMP di sejumlah daerah.

Layanan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendukung uji coba itu. Kehadiran layanan tersebut memudahkan masyarakat mengambil bantuan sekaligus berbelanja di koperasi.

“Sekarang sedang dicoba di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya siap, baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun komoditasnya, KDKMP bisa berjalan,” ujar Gus Ipul.

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Pemerintah akan menjalankan program ini secara bertahap. Kemensos memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, sistem operasional, dan ketersediaan komoditas sebelum program berjalan.

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengambil bantuan di koperasi yang lokasinya lebih dekat. Warga juga dapat membeli kebutuhan pokok dalam satu tempat sehingga proses penyaluran menjadi lebih mudah dan efisien.

Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pusat layanan bansos sekaligus pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Langkah ini mendorong penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perang AS Israel Iran berdampak pada keamanan kilang minyak Ras Tanura Arab Saudi

    Konflik AS–Israel vs Iran Meluas, Kilang Minyak Vital Arab Saudi Diserang Drone

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 247
    • 3Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Perang AS Israel Iran memasuki babak baru. Konflik regional itu kini merambah sektor energi setelah serangan drone menargetkan kilang minyak strategis Arab Saudi pada Senin (2/3/2026). Menurut sumber yang mengetahui insiden tersebut, serangan memicu kebakaran di kompleks Ras Tanura. Namun, petugas pemadam segera bertindak dan berhasil mengendalikan api dalam waktu singkat. Tak […]

  • Polresta Bandung ungkap 29 kasus kejahatan jalanan

    Polresta Bandung sita 90 kendaraan dari pengungkapan Kejahatan Jalanan

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 84
    • 0Komentar

    BANDUNG, (kabaristana.com) — Polresta Bandung, Jawa Barat, mengungkap 29 kasus kejahatan jalanan selama Juni hingga Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sekitar 90 unit sepeda motor dan menangkap 36 tersangka. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan Satreskrim Polresta Bandung bersama Polsek jajaran menangani seluruh kasus tersebut dalam kurun waktu dua bulan. “Satreskrim Polresta […]

  • Sempat Ditahan Polisi, Massa Aksi Tetap Gelar Demonstrasi dan Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset

    Sempat Ditahan Polisi, Massa Aksi Tetap Gelar Demonstrasi dan Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 45
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) — Ratusan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Sebelum tiba di lokasi aksi, massa sempat tertahan oleh aparat kepolisian saat hendak melanjutkan perjalanan menuju Gedung DPR RI. Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi Kabaristana, massa tertahan sejak pukul 01.40 WIB hingga 02.53 WIB. […]

  • Aksi mahasiswa GMII menyoroti dugaan korupsi kontrak PT Antam di depan KPK RI

    GMII Tegaskan Perlawanan: Kasus Rp 890 Miliar Jangan Dibiarkan

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 378
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) kembali menyuarakan kritik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. GMII menilai KPK belum menunjukkan langkah nyata dalam menangani dugaan korupsi kontrak jasa sewa alat berat di lingkungan PT Antam Tbk. Hingga kini, KPK belum menyampaikan perkembangan resmi kepada publik. Kondisi ini memicu pertanyaan dan spekulasi di […]

  • Ilustrasi Penyegelan lokasi tambang nikel ilegal Malut oleh pemerintah

    Satgas PKH Denda Rp500 Miliar Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara, Nama Gubernur Ikut Terseret

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Maluku Utara, Kabaristana.com | Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjatuhkan denda Rp500 miliar terhadap aktivitas tambang nikel ilegal seluas 51,3 hektare di Maluku Utara. Satgas menemukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai perizinan. Satgas PKH di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin langsung menyegel sejumlah lokasi tambang. Tim menemukan pelanggaran tata ruang […]

  • Kapolres Konawe Selatan didesak dievaluasi terkait persoalan tambang ilegal di Konawe Selatan

    Aktivis dan Pemuda Sultra Desak Kapolri Evaluasi Kapolres Konawe Selatan terkait Dugaan Tambang Ilegal dan Penegakan Hukum Pertambangan

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com – Sejumlah aktivis dan pemuda asal Sulawesi Tenggara mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi dan mencopot Kapolres Konawe Selatan. Mereka menyoroti penanganan berbagai persoalan pertambangan di wilayah tersebut. Desakan itu muncul karena sorotan publik terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan terus meningkat. Warga menilai aparat belum menangani sejumlah persoalan secara maksimal. […]

expand_less