Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » politik » Komisi III DPR pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026

Komisi III DPR pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
  • visibility 140
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan DPR terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

DPR menargetkan pembahasan RUU tersebut selesai paling lambat pada Desember 2026. Komisi III DPR RI juga terus menjalankan sejumlah tahapan pembahasan.

DPR Kejar Target Pembahasan RUU Perampasan Aset

Tahapan itu meliputi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), penyerapan aspirasi, harmonisasi, serta rapat kerja bersama pemerintah. Komisi III kemudian akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Setelah pembahasan tingkat pertama selesai, DPR akan membawa RUU tersebut ke rapat paripurna. DPR menargetkan pengesahan tingkat kedua berlangsung pada Desember 2026.

“Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa.

Habiburokhman menjelaskan Komisi III telah menggelar 35 kali RDPU. Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

Komisi III juga telah melakukan tiga kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Selain itu, puluhan elemen masyarakat telah mengirimkan masukan tertulis kepada DPR.

Habiburokhman mengatakan waktu pembahasan kini semakin terbatas. Karena itu, ia meminta masyarakat yang masih memiliki pandangan untuk menyampaikannya secara tertulis kepada DPR.

Menurutnya, Komisi III telah menyerap banyak aspirasi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat juga telah menyampaikan pandangan mengenai konsep RUU Perampasan Aset.

DPR Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan

Habiburokhman menilai mayoritas masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Namun, masyarakat juga meminta DPR menyusun aturan tersebut secara cermat.

Ia mengatakan DPR perlu memastikan aturan tersebut tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Upaya itu penting agar aparat penegak hukum tidak menggunakan kewenangan secara berlebihan dalam pemberantasan korupsi.

“Sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Dengan waktu efektif sekitar delapan minggu, Komisi III DPR RI akan melanjutkan seluruh tahapan pembahasan. DPR dan pemerintah juga perlu menyelesaikan pembahasan sesuai target agar RUU Perampasan Aset dapat masuk ke tahap pengesahan pada Desember 2026.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana
  • Sumber: Ard

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jam Tangan Palsu Asabri dimusnahkan Kejaksaan RI

    14 Jam Tangan Mewah Milik Terpidana Korupsi Asabri Dimusnahkan Kejaksaan karena Palsu

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI memusnahkan 14 jam tangan mewah milik terpidana kasus korupsi dan pencucian uang PT Asabri, Jimmy Sutopo. Tim ahli memastikan seluruh jam tangan tersebut merupakan produk palsu. Kejaksaan mengambil langkah itu untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI). Selain itu, barang sitaan tersebut tidak memiliki nilai manfaat bagi negara. […]

  • integrasi perdagangan Asia di pelabuhan kontainer internasional

    Integrasi Perdagangan Asia Kian Kuat, Peran Intra-Regional Meningkat

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 233
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Integrasi perdagangan Asia terus menguat pada 2024. Selain itu, laporan Forum Boao untuk Asia menegaskan tren positif tersebut. Kawasan ini kini menunjukkan peningkatan kerja sama ekonomi yang semakin erat. Data dalam Asian Economic Outlook and Integration Progress Annual Report 2026 mencatat kenaikan perdagangan intra-regional. Angkanya naik dari 56,3 persen pada 2023 menjadi […]

  • OTT PT ST Nickel di Konawe terkait dugaan pemerasan dan suap perusahaan tambang

    Mahasiswa Konawe Nilai OTT Dugaan Pemerasan PT ST Nickel Perlu Didalami, Diduga Ada Unsur Suap dari Pihak Perusahaan

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 300
    • 0Komentar

    Konawe, (Kabaristana.com) | Kasus OTT Konawe terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan tambang PT ST Nickel oleh oknum LSM mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak terburu-buru menyimpulkan kasus ini sebagai pemerasan semata. Mahasiswa asal Konawe, Irjal Ridwan, menilai aparat harus mengusut kasus OTT Konawe secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya membuka kemungkinan […]

  • Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berbicara kepada wartawan tentang peluang investasi peternakan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang bertujuan menjadikannya pusat produksi susu segar dan daging nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Wonosobo Didorong Menjadi Sentra Susu Nasional Melalui Investasi Peternakan

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 232
    • 1Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com}– Kementerian Pertanian mendorong investasi di subsektor peternakan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tujuannya adalah menjadikan Wonosobo sebagai pusat produksi susu dan daging nasional. Sektor peternakan, terutama sapi perah dan sapi pedaging, dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang. Peluang Investasi Peternakan di Wonosobo Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa sektor peternakan di Wonosobo menawarkan […]

  • aktivis dan jurnalis usai mediasi di Polda Metro Jaya Jakarta

    Mediasi Farhat Abbas Gagal, Terlapor Tak Hadir, Polda Metro Jaya

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 347
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – 12 Februari 2026 – Mediasi Farhat Abbas gagal berlangsung di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Kamis (12/2/2026). Penyidik menjadwalkan agenda tersebut untuk menyelesaikan dugaan pencemaran nama baik, namun pihak terlapor tidak menghadiri undangan tanpa memberikan keterangan resmi. Agenda mediasi Farhat Abbas berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman sebagaimana […]

  • regulasi AI global China dan Indonesia dalam penguatan aturan kecerdasan buatan untuk keamanan dan etika teknologi

    China dan Indonesia Perketat AI: Dunia Sepakat, Teknologi Tak Bisa Gantikan Manusia Sepenuhnya

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) || Pemerintah China mulai memperketat pengaturan kecerdasan buatan (AI) karena kekhawatiran global terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun regulasi baru yang berfokus pada keselamatan dan etika. Secara khusus, regulasi ini menargetkan layanan AI berbasis konsumen yang meniru kepribadian manusia dan melibatkan interaksi emosional. Misalnya, chatbot, asisten virtual, serta teknologi berbasis teks, audio, […]

expand_less