Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka Sayangkan Tuduhan terhadap Ketua Kadin Sultra

Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka Sayangkan Tuduhan terhadap Ketua Kadin Sultra

  • account_circle Arin fharul sanjaya
  • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
  • visibility 459
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Tuduhan dugaan kejahatan pertambangan terhadap Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara memicu polemik di ruang publik. Sejumlah pihak menilai tuduhan tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat dan memengaruhi iklim investasi daerah.

Isu ini berkembang tanpa pemaparan data yang terbuka. Akibatnya, publik menerima informasi yang belum terverifikasi secara utuh, sementara sektor usaha lokal menghadapi tekanan persepsi negatif.

Isu Menguat Saat Daerah Kejar Pemulihan Ekonomi

Polemik ini muncul ketika pemerintah daerah mendorong pemulihan ekonomi. Pelaku usaha juga berupaya menarik investasi untuk membuka lapangan kerja baru.

Namun, narasi yang tidak berbasis fakta berisiko menurunkan kepercayaan investor. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

JNMM Tegaskan Tuduhan Tidak Berbasis Data

Menanggapi situasi tersebut, Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka menyayangkan tuduhan yang disampaikan sejumlah kelompok mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta. Kelompok tersebut menuding Anton Timbang, Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara, terlibat pelanggaran di sektor pertambangan.

Koordinator Nasional JNMM menegaskan bahwa para penuding tidak menyertakan bukti yang dapat diuji secara publik. Karena itu, JNMM meminta semua pihak mengedepankan klarifikasi berbasis data dan hukum.

JNMM Soroti Kontribusi Pelaku Usaha Lokal

Selain membahas tuduhan, JNMM menyoroti peran pelaku usaha lokal dalam pembangunan daerah. JNMM menyebut Anton Timbang menjalankan usaha pertambangan dengan izin resmi.

Lebih lanjut, aktivitas usaha tersebut membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Warga merasakan dampak ekonomi langsung, termasuk di Kabupaten Konawe Utara.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Kritik Secara Bertanggung Jawab

Di sisi lain, JNMM tetap mendorong mahasiswa bersikap kritis terhadap sektor pertambangan. Namun, mereka menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi.

Menurut JNMM, mahasiswa berperan sebagai pengawas sosial. Oleh sebab itu, setiap kritik perlu bertumpu pada data, kajian, dan fakta lapangan.

JNMM Dorong Dialog Terbuka Berbasis Fakta

Sebagai penutup, JNMM mengajak seluruh elemen masyarakat membangun dialog terbuka berbasis fakta. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pengawasan publik dan kepastian hukum.

Dengan langkah tersebut, pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan transparansi dan akuntabilitas sektor pertambangan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemecatan PM Senegal setelah Presiden Bassirou Diomaye Faye mencopot Ousmane Sonko.

    Krisis Utang Acak-Acak Negara, Presiden Pecat Perdana Menteri

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye memecat Perdana Menteri Ousmane Sonko akibat perbedaan pandangan dalam menangani krisis utang negara. Konflik politik tersebut muncul saat Senegal menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Peneliti Tamu Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, Lesley Anne Warner, menilai Senegal kini memiliki dua pusat kekuasaan yang saling […]

  • Presiden Prabowo meninjau pembangunan desa nelayan Miangas

    Presiden Prabowo Targetkan Desa Nelayan Miangas Rampung dalam Lima Bulan

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 100
    • 1Komentar

    Manado, (Kabaristana.com) – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah membangun satu desa nelayan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada 2026. Program itu masuk dalam target nasional pembentukan 1.386 desa nelayan di Indonesia. Presiden menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Miangas, Sabtu. Ia meminta kementerian terkait segera memulai pembangunan pada Juni 2026. “Pokoknya tahun ini […]

  • denda PT Tonia Mitra Sejahter

    Satgas PKH Desak PT TMS Segera Lunasi Sisa Denda Rp 1,5 Triliun

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 379
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) | Denda PT Tonia Mitra Sejahter kembali menjadi perhatian publik setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mendesak perusahaan tersebut segera melunasi sisa kewajiban senilai Rp1,5 triliun. Satgas PKH menjatuhkan denda administratif itu karena aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Luas area yang terdampak mencapai 172,82 hektare. Juru […]

  • Polisi Diminta Usut Tuntas Penikaman Ketua Golkar Maluku Tenggara

    Polisi Diminta Usut Tuntas Penikaman Ketua Golkar Maluku Tenggara

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 201
    • 2Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) — DPD I Partai Golkar Maluku mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Agrapinus Rumatora alias Nus Kei. Insiden terjadi di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara. Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar A. Lessy, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ia […]

  • Dugaan suap Ombudsman RI saat IMPH desak Kejagung periksa LSO

    IMPH: Kejagung Jangan Tebang Pilih, Segera Periksa Dirut PT TSHI

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 342
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com – Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memeriksa Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI) berinisial LSO. IMPH menilai LSO memiliki keterkaitan dalam dugaan suap yang menyeret Ketua Ombudsman RI. Kasus tersebut mencuat setelah Ombudsman RI menerbitkan surat koreksi kepada Kementerian Kehutanan terkait persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) […]

  • Pemindahan napi high risk Nusakambangan dari Lapas Kelas I Palembang dengan pengawalan ketat petugas Kemenimipas

    Napi High Risk Nusakambangan Bertambah, Kemenimipas Pindahkan 40 Warga Binaan dari Sumsel

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali mengirim narapidana kategori risiko tinggi ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sebanyak 40 warga binaan asal Lapas Kelas I Palembang berangkat menuju sejumlah lapas dengan pengamanan ketat di Nusakambangan. Selain itu, petugas […]

expand_less