Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Kementerian ESDM Diminta Tolak RKAB dan Cabut IUP Tiga Perusahaan Tambang di Kabaena

Kementerian ESDM Diminta Tolak RKAB dan Cabut IUP Tiga Perusahaan Tambang di Kabaena

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
  • visibility 249
  • comment 3 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (kabaristana.com) | Senin, 2 Februari 2025 – Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara–Jakarta melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas tambang di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Mereka menyampaikan laporan tersebut langsung ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Senin (2/2).

Koalisi menyoroti aktivitas tiga perusahaan, yaitu PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS), PT Timah Investasi Mineral (TIM), dan PT Tekonindo.

Laporan tersebut memuat dokumen pendukung, foto dan video lapangan, peta lokasi tambang, serta catatan sanksi administratif lingkungan. Sebelumnya, pemerintah pernah menjatuhkan sanksi kepada PT Tambang Bumi Sulawesi.

Koalisi juga mendesak Kementerian ESDM menolak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Mereka juga meminta pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tiga perusahaan tersebut.

Mahasiswa Soroti Dampak Tambang di Pulau Kabaena

Koordinator Pusat Koalisi Mahasiswa Sultra–Jakarta, Eghy Seftian, menegaskan bahwa Pulau Kabaena merupakan pulau kecil dengan daya dukung lingkungan terbatas.

Menurutnya, aktivitas tambang skala besar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan permanen.

“Fakta lapangan menunjukkan sedimentasi berat. Kualitas air sungai dan pesisir juga berubah. Nelayan dan masyarakat pesisir ikut terdampak,” kata Eghy.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi kerusakan ekologis yang serius.

Sedimentasi dan Banjir Lumpur Dikeluhkan Warga

Eghy menjelaskan bahwa masyarakat telah lama melaporkan dampak aktivitas tambang. Sejumlah media juga memberitakan pencemaran sungai dan laut di wilayah tersebut.

Lumpur tambang disebut mengalir ke sungai dan pesisir laut. Kondisi itu memicu banjir berlumpur di wilayah pemukiman warga.

Selain itu, sebagian nelayan kehilangan sumber penghasilan akibat perubahan kondisi perairan.

Menurut Koalisi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan prinsip good mining practice secara konsisten.

Koalisi Minta Audit Lingkungan dan Pencabutan IUP

Koalisi Mahasiswa Sultra–Jakarta menilai pemerintah harus berhati-hati dalam memberikan persetujuan RKAB.

“RKAB tidak boleh menjadi formalitas administratif. Jika lingkungan rusak dan masyarakat terdampak, negara harus menghentikan aktivitas tersebut,” ujar Eghy.

Koalisi juga meminta Ditjen Minerba melakukan audit lingkungan secara independen dan terbuka.

Audit tersebut harus melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi, serta masyarakat terdampak.

“Hasil audit harus diumumkan secara terbuka kepada publik,” katanya.

Mahasiswa Akan Kawal Proses di Kementerian ESDM

Koalisi menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan Pulau Kabaena.

Menurut mereka, eksploitasi tambang di pulau kecil dapat memicu krisis sosial, ekonomi, dan ekologis dalam jangka panjang.

Koalisi juga menilai negara harus berpihak pada perlindungan lingkungan dan masyarakat.

“Jika pemerintah tetap memberikan izin di tengah kerusakan lingkungan, negara terlihat lebih berpihak pada korporasi daripada rakyat,” ujar Eghy.

Koalisi Mahasiswa Sultra–Jakarta menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut melalui advokasi publik dan akademik hingga pemerintah mengambil keputusan tegas.

Komentar (3)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kekerasan politik Kolombia terkait situasi politik nasional

    Kekerasan Politik di Kolombia Meningkat, Senator Nyaris Diculik Saat Presiden Laporkan Ancaman Pembunuhan

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 290
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Kekerasan politik Kolombia kembali memicu perhatian luas. Kali ini, pelaku kriminal mencoba menculik seorang anggota Senat di wilayah konflik Cauca. Pada saat yang sama, Presiden Kolombia melaporkan adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Karena itu, publik kembali menyoroti lemahnya keamanan bagi pejabat negara. Upaya Penculikan di Cauca Sekelompok orang menghadang Aida Quilcue saat […]

  • Hotman Paris Prabowo menjadi sorotan setelah PP GPA menilai pernyataannya berpotensi mengadu domba Presiden Prabowo dengan Polri.

    GPA: Hotman Paris Jangan Adu Domba Presiden Prabowo dengan Polri

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mengecam pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea terkait penyitaan aset dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurutnya, pernyataan itu tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Aminullah menegaskan penyidik menjalankan penyitaan berdasarkan ketentuan hukum. Karena itu, penyidik tidak memerlukan […]

  • Dugaan Skandal Lingkungan PT WIN: Izin, Diam, dan Kerusakan

    Dugaan Skandal Lingkungan PT WIN: Izin, Diam, dan Kerusakan

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 361
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com | Skandal lingkungan PT WIN menjadi sorotan setelah warga di sekitar wilayah operasional perusahaan melaporkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan. Dugaan skandal lingkungan PT WIN ini muncul karena aktivitas perusahaan tetap berjalan meski keluhan masyarakat terus disampaikan. Hingga kini, warga belum melihat langkah tegas yang menghentikan dampak tersebut. (19/01/2026). Warga menyaksikan perubahan lingkungan […]

  • Israel kerahkan pasukan Al-Aqsa dengan pengamanan ketat Ramadan

    Israel Kirim Pasukan ke Kompleks Al-Aqsa Jelang Ramadan, Ada Apa?

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 267
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Israel meningkatkan kehadiran aparat keamanan di sekitar Masjid Al-Aqsa menjelang Ramadan. Kebijakan ini memicu kekhawatiran pembatasan ibadah dan berpotensi memperbesar ketegangan di Yerusalem Timur. Ramadan selalu membawa lonjakan jamaah Muslim ke Al-Aqsa. Setiap perubahan pengaturan keamanan di kawasan ini berdampak langsung pada hak beribadah. Situasi menjadi sensitif karena Al-Aqsa berada di Yerusalem […]

  • Korban terakhir Sungai Mapili dievakuasi oleh tim SAR gabungan menggunakan perahu karet di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

    Korban Terakhir Tenggelam di Sungai Mapili Ditemukan, Operasi SAR Resmi Berakhir

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) — Tim SAR gabungan menemukan korban terakhir peristiwa tenggelam di Sungai Mapili, Desa Segerang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Minggu (7/6). Penemuan tersebut sekaligus mengakhiri operasi pencarian terhadap lima anak yang terlibat dalam insiden tragis itu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju, Mahmud Afandi, mengatakan tim SAR menemukan Dermawan (6) sekitar pukul […]

  • Pembunuhan Ali Khamenei memicu kecaman Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim

    PM Malaysia Kecam Pembunuhan Khamenei, Peringatkan Timur Tengah di Ambang Krisis Berkepanjangan

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 297
    • 0Komentar

    KUALA LUMPUR, (kabaristana.com) | Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengecam pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ia menilai insiden tersebut mendorong Timur Tengah ke arah ketidakstabilan serius dan berkepanjangan. Dalam pernyataan resmi di Kuala Lumpur, Minggu (1/3), Anwar menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran. Ia menegaskan bahwa penargetan terhadap seorang kepala negara menciptakan preseden berbahaya […]

expand_less