Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

  • account_circle Porondosi
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • visibility 191
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, kabaristana.com -Isu kesejahteraan guru honorer kembali mencuat seiring pemerintah mengangkat SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini memang memberi kepastian bagi sebagian tenaga pendidik. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status dan penghasilan layak. (05/02/2026).

Pengabdian Panjang yang Belum Mendapat Pengakuan

Guru honorer selama ini memegang peran penting dalam dunia pendidikan. Mereka mengajar di sekolah negeri maupun swasta, terutama di wilayah terpencil dan kekurangan tenaga pendidik. Dengan keterbatasan fasilitas dan honor minim, mereka tetap menjalankan tugas mengajar demi keberlangsungan pendidikan anak bangsa.

Banyak guru honorer harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Meski memiliki pengalaman panjang, sistem belum memberi ruang yang adil bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan yang layak.

Pengangkatan PPPK dan Ketimpangan Kebijakan

Pemerintah mengangkat SPPG menjadi PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi pendidikan. Langkah ini patut mendapat apresiasi. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada guru honorer senior. Sistem seleksi menuntut kemampuan administratif dan kesiapan teknis yang sering kali menyulitkan guru berusia lanjut.

Akibatnya, banyak guru honorer berpengalaman gagal memperoleh status PPPK. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara guru yang baru mendapat kepastian kerja dan guru lama yang tetap bertahan dengan kondisi serba terbatas.

Negara Harus Bertindak Lebih Tegas

Negara perlu mengambil peran lebih nyata untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer. Pemerintah dapat menyusun kebijakan afirmatif yang mengutamakan masa pengabdian, pengalaman mengajar, dan kontribusi nyata di lapangan. Selain itu, peningkatan honor serta jaminan sosial harus menjadi agenda utama.

Tanpa kebijakan yang adil dan berpihak, dunia pendidikan berisiko kehilangan guru-guru berpengalaman. Padahal, merekalah yang selama ini menjaga kualitas pendidikan di tingkat paling dasar.

  • Penulis: Porondosi
  • Editor: Brian putra

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pencemaran lingkungan Pulau Kabaena akibat aktivitas tambang nikel

    Kementerian ESDM Diminta Tolak RKAB dan Cabut IUP Tiga Perusahaan Tambang di Kabaena

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 124
    • 2Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Senin, 2 Februari 2025 – Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara–Jakarta melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas tambang di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Mereka menyampaikan laporan tersebut langsung ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Senin (2/2). Koalisi menyoroti aktivitas tiga […]

  • Pemulihan ekonomi kreatif pascabencana melalui Program Ekraf Peduli Kemenekraf di Sumatera

    Kemenekraf Bantu Pemulihan Usaha di Daerah Terdampak Bencana

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 138
    • 0Komentar

    JAKARTA,(kabaristana.com) | Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera melalui program Ekraf Peduli. Program ini menargetkan kebangkitan kembali aktivitas ekonomi kreatif pascabencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur. Pemerintah juga memperkuat keberlanjutan usaha dan daya juang masyarakat. “Melalui Ekraf Peduli, kami menghidupkan […]

  • sultan hb ix uang untuk rakyat yogyakarta

    Tak Tega Rakyat Terpuruk, Raja Jawa Salurkan Dana Pribadi Setara Rp20 Miliar

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Sultan HB IX uang menjadi penyangga hidup ribuan warga Yogyakarta pada 1947. Saat perang dan agresi militer memiskinkan rakyat, Sultan Hamengkubuwana IX memilih menguras dana pribadinya demi mencegah krisis sosial yang lebih luas. Situasi itu muncul ketika Belanda melancarkan Agresi Militer untuk merebut kembali Indonesia. Aktivitas ekonomi berhenti total. Pegawai negeri kehilangan […]

  • Jayden Oosterwolde tegaskan Pilih Belanda

    Jayden Oosterwolde tegaskan Pilih Belanda

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Porondosi
    • visibility 121
    • 1Komentar

    Jakarta, kabaristana.com – Oosterwolde pilih Belanda dan mengakhiri spekulasi publik mengenai negara yang akan ia bela di level internasional. Isu ini sebelumnya mencuat karena latar belakang keluarganya yang memiliki garis keturunan Indonesia dan Suriname. Kendati lebih jauh lagi, sebagai Atlet profesional yang berkarir di Liga Turkey FC. Fenerbahce, Jayden Oosterwolde menegaskan bahwa keputusan tersebut lahir […]

  • aktivitas tambang nikel terkait janji smelter PT SCM di Routa Konawe

    Fokus Nambang dan Lupa Pada Janji Bangun Smelter, Ampuh Sultra Minta Pemerintah Hentikan Aktivitas PT. SCM di Konawe.

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 137
    • 0Komentar

    KONAWE, (Kabaristana.com) — PT. Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) kembali menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Perusahaan ini belum merealisasikan komitmennya untuk membangun pabrik pemurnian bijih nikel (smelter) di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe. Ampuh Sultra Tagih Komitmen Perusahaan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menagih realisasi pembangunan smelter tersebut. Direktur Ampuh Sultra, Hendro […]

  • denda PT Tonia Mitra Sejahter

    Satgas PKH Desak PT TMS Segera Lunasi Sisa Denda Rp 1,5 Triliun

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) | Denda PT Tonia Mitra Sejahter kembali menjadi perhatian publik setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mendesak perusahaan tersebut segera melunasi sisa kewajiban senilai Rp1,5 triliun. Satgas PKH menjatuhkan denda administratif itu karena aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Luas area yang terdampak mencapai 172,82 hektare. Juru […]

expand_less