Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

  • account_circle Porondosi
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • visibility 239
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, kabaristana.com -Isu kesejahteraan guru honorer kembali mencuat seiring pemerintah mengangkat SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini memang memberi kepastian bagi sebagian tenaga pendidik. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status dan penghasilan layak. (05/02/2026).

Pengabdian Panjang yang Belum Mendapat Pengakuan

Guru honorer selama ini memegang peran penting dalam dunia pendidikan. Mereka mengajar di sekolah negeri maupun swasta, terutama di wilayah terpencil dan kekurangan tenaga pendidik. Dengan keterbatasan fasilitas dan honor minim, mereka tetap menjalankan tugas mengajar demi keberlangsungan pendidikan anak bangsa.

Banyak guru honorer harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Meski memiliki pengalaman panjang, sistem belum memberi ruang yang adil bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan yang layak.

Pengangkatan PPPK dan Ketimpangan Kebijakan

Pemerintah mengangkat SPPG menjadi PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi pendidikan. Langkah ini patut mendapat apresiasi. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada guru honorer senior. Sistem seleksi menuntut kemampuan administratif dan kesiapan teknis yang sering kali menyulitkan guru berusia lanjut.

Akibatnya, banyak guru honorer berpengalaman gagal memperoleh status PPPK. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara guru yang baru mendapat kepastian kerja dan guru lama yang tetap bertahan dengan kondisi serba terbatas.

Negara Harus Bertindak Lebih Tegas

Negara perlu mengambil peran lebih nyata untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer. Pemerintah dapat menyusun kebijakan afirmatif yang mengutamakan masa pengabdian, pengalaman mengajar, dan kontribusi nyata di lapangan. Selain itu, peningkatan honor serta jaminan sosial harus menjadi agenda utama.

Tanpa kebijakan yang adil dan berpihak, dunia pendidikan berisiko kehilangan guru-guru berpengalaman. Padahal, merekalah yang selama ini menjaga kualitas pendidikan di tingkat paling dasar.

  • Penulis: Porondosi
  • Editor: Brian putra

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ahmad Haikal Hasan BPJPH imbau produk halal Lebaran

    BPJPH Ajak Masyarakat Perkuat Konsumsi Halal Saat Idul Fitri

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 168
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Produk halal Lebaran menjadi perhatian utama seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak masyarakat lebih teliti saat berbelanja. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan masyarakat perlu memastikan kehalalan setiap produk. Selain itu, ia menilai lonjakan belanja harus diimbangi dengan kesadaran konsumen. […]

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan pengurangan impor BBM dan LPG untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Tekan Impor BBM dan LPG, Pemerintah Didorong Perkuat Produksi Energi Dalam Negeri

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 163
    • 1Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Pengurangan impor BBM dan LPG kembali menjadi agenda utama pemerintah di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian energi global. Ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat anggaran negara rentan terhadap lonjakan harga internasional. Kondisi ini juga berisiko mengganggu stabilitas pasokan energi bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, subsidi energi terus meningkat seiring fluktuasi harga […]

  • ilustrasi napi korupsi di coffee shop Kendari dipindahkan ke Nusakambangan

    Napi Korupsi Terlihat di Coffee Shop, Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 145
    • 1Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com}-Kasus napi korupsi Nusakambangan mencuat setelah video seorang narapidana terlihat berada di coffee shop. Peristiwa ini langsung menarik perhatian publik dan memicu respons cepat dari aparat pemasyarakatan. Banyak pihak menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan napi. Kronologi Kasus Napi Korupsi Nusakambangan Petugas segera memindahkan Supriadi ke Pulau Nusakambangan setelah video tersebut viral […]

  • nilai tukar rupiah turun terhadap dolar AS

    Rupiah Diprediksi Melemah, Dipicu Gagalnya Negosiasi AS–Iran

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 146
    • 1Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Nilai tukar rupiah turun pada awal pekan karena tekanan sentimen global. Kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mendorong penguatan dolar AS dan menekan rupiah. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyebut konflik geopolitik memicu kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan ini menarik minat investor ke dolar AS sebagai aset aman. Akibatnya, rupiah […]

  • Pemda Terbaik DKI saat upacara Hari Otonomi Daerah 2026

    DKI Jakarta Raih Penghargaan Pemda Terbaik 2025, Kinerja Masuk Kategori Tinggi

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 176
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Pemda Terbaik DKI meraih penghargaan penyelenggara pemerintahan daerah terbaik tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri. DKI Jakarta mencatat skor 3,6762 dan masuk kategori kinerja tinggi. Oleh karena itu, capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas tata kelola. Capaian Kinerja Pemda Terbaik DKI Wakil Gubernur Rano Karno menerima penghargaan saat peringatan Hari […]

  • Kerusakan lingkungan Torobulu akibat aktivitas PT WIN menjadi sorotan FAMHI yang mendesak pemerintah segera bertindak.

    FAMHI Mendesak Presiden RI Turun Tangan Atas Kerusakan Lingkungan di Torobulu Akibat Aktivitas PT. WIN

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas terkait dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Torobulu akibat aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara. FAMHI menyampaikan desakan itu setelah keresahan masyarakat terus meningkat. Warga menilai aktivitas perusahaan memicu kerusakan lingkungan di sekitar pemukiman. Masyarakat juga mengeluhkan debu yang mencemari lingkungan. […]

expand_less