Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lingkungan » FAMHI Mendesak Presiden RI Turun Tangan Atas Kerusakan Lingkungan di Torobulu Akibat Aktivitas PT. WIN

FAMHI Mendesak Presiden RI Turun Tangan Atas Kerusakan Lingkungan di Torobulu Akibat Aktivitas PT. WIN

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
  • visibility 181
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas terkait dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Torobulu akibat aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara.

FAMHI menyampaikan desakan itu setelah keresahan masyarakat terus meningkat. Warga menilai aktivitas perusahaan memicu kerusakan lingkungan di sekitar pemukiman.

Masyarakat juga mengeluhkan debu yang mencemari lingkungan. Kondisi tersebut dinilai mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekitar.

FAMHI Soroti Hak Lingkungan Masyarakat

FAMHI menegaskan bahwa persoalan lingkungan di Torobulu bukan sekadar masalah administratif. Organisasi itu menilai kasus tersebut menyangkut hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Hak tersebut tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, FAMHI mengingatkan setiap perusahaan wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Aturan itu mewajibkan setiap pihak menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran,” tegas Presidium FAMHI, Midul Makati.

FAMHI Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Midul Makati meminta pemerintah segera melakukan investigasi terbuka terhadap aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara di Torobulu.

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah turun langsung ke lokasi.

Menurutnya, pemerintah perlu memeriksa dokumen perizinan, AMDAL, dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan hidup.

“Negara tidak boleh diam ketika masyarakat mengeluhkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga,” ujar Midul Makati.

Investasi Harus Tetap Lindungi Lingkungan

FAMHI menilai investasi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Organisasi itu meminta pemerintah menegakkan hukum secara transparan dan tidak berpihak apabila menemukan pelanggaran lingkungan.

“Investasi harus berjalan berdampingan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat,” kata Midul Makati.

FAMHI juga meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan negara hadir melindungi masyarakat Torobulu dan memberikan keadilan lingkungan bagi warga terdampak.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi kenaikan biaya impor bahan baku pestisida yang berdampak pada industri dan petani akibat harga energi global dan gangguan rantai pasok.

    Kenaikan Biaya Impor Pestisida Tekan Industri dan Bebani Sektor Pertanian

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 337
    • 1Komentar

    Jakarta , { kabaristana.com }  — Konflik global mendorong kenaikan harga energi dan mengganggu rantai pasok, sehingga biaya impor bahan baku pestisida melonjak signifikan. Kondisi ini mulai menekan industri dalam negeri dan berpotensi memengaruhi sektor pertanian secara luas. Kenaikan harga minyak dunia serta keterbatasan distribusi bahan kimia dari negara pemasok memicu lonjakan biaya impor. Selain […]

  • Bripda MS minta maaf saat sidang kode etik Polri di Polda Maluku

    Anggota Brimob Minta Maaf di Sidang Etik, Polda Maluku Tegaskan Proses Hukum Tetap Jalan

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 253
    • 0Komentar

    AMBON, (Kabaristana.com) | Bripda MS minta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Polda Maluku, Selasa. Permintaan maaf tersebut muncul menyusul kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kota Tual yang meninggal dunia. Sejak awal sidang, Bripda MS secara terbuka mengakui kelalaiannya. Oleh karena itu, ia […]

  • ALIANSI MAHASISWA PEDULI PERTAMBANGAN SULAWESI TENGGARA LAPORKAN INISIAL (NJMDN ALIAS JJ) DUGAAN PUNGUTAN JALAN HAULING DI WILAYAH IUP ANTAM POMALAA

    ALIANSI MAHASISWA PEDULI PERTAMBANGAN SULAWESI TENGGARA LAPORKAN INISIAL (NJMDN ALIAS JJ) DUGAAN PUNGUTAN JALAN HAULING DI WILAYAH IUP ANTAM POMALAA

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 212
    • 0Komentar

    KOLAKA, (kabaristana.com) – Aliansi Mahasiswa Peduli Pertambangan Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) di jalan hauling dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Aliansi mengirim laporan itu kepada Kapolri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Aliansi menduga PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) memungut biaya dari armada pengangkut […]

  • Diplomasi Venezuela AS ditegaskan Delcy Rodríguez dalam pidato kenegaraan

    Penjabat Presiden Venezuela Tegaskan Tidak Takut Berdiplomasi dengan AS

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 369
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Penjabat Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak gentar menjalani jalur diplomasi dengan Amerika Serikat, meskipun hubungan kedua negara tengah diwarnai ketegangan serius. Pernyataan tersebut disampaikan Rodríguez dalam pidato kenegaraan tahunan pada Kamis (15/1). Ia menekankan bahwa dialog politik tetap menjadi pilihan utama pemerintah Venezuela dalam menghadapi dinamika hubungan internasional. “Jangan […]

  • Aksi FRPSH mendesak Polda Metro Jaya mengusut aktor intelektual Hotel Sultan terkait dugaan penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan.

    Aksi Jilid IV, FRPSH Desak Polda Metro Jaya Bongkar Aktor Intelektual Penghalang Eksekusi Hotel Sultan

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Front Rakyat Pengawal Supremasi Hukum (FRPSH) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid IV di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta. Massa mendesak penyidik segera mengungkap aktor intelektual yang mengoordinasikan penghalangan eksekusi aset negara di kawasan eks Hotel Sultan, Gelora Bung Karno (GBK). Koordinator aksi FRPSH, Rendy Salim, meminta Polda Metro Jaya bekerja […]

  • sidang dirut terra drone michael wishnu wardana konferensi pers jakarta

    Sidang Dirut Terra Drone Bergulir di PN Jakpus, Kasus Kebakaran Ruko Tewaskan 22 Orang

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 371
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Sidang dirut terra drone kini memasuki tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Perkara ini berkaitan dengan kebakaran rumah toko (ruko) pada Desember 2025 yang menewaskan 22 orang dan menarik perhatian publik. Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan majelis hakim saat ini memeriksa saksi untuk memperkuat pembuktian. […]

expand_less