Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Polisi Periksa Empat Karyawan Toko Emas di Nganjuk Terkait Dugaan TPPU

Polisi Periksa Empat Karyawan Toko Emas di Nganjuk Terkait Dugaan TPPU

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
  • visibility 255
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAWA TIMUR, Kabaristana.com| Tim Bareskrim Polri memeriksa empat karyawan sebuah toko emas di Kabupaten Nganjuk. Polisi melakukan pemeriksaan itu setelah menyelesaikan penggeledahan terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penambangan emas tanpa izin.

Koordinator Pasar Wage Nganjuk, Mulyadi, menyampaikan bahwa petugas meminta keterangan seluruh karyawan yang berada di dalam toko. Selain itu, polisi juga mengajak dirinya mendampingi penggeledahan sebagai saksi resmi.

“Petugas memeriksa empat orang yang berada di dalam toko, dan saya ikut menyaksikan prosesnya,” kata Mulyadi, Jumat.

Polisi memulai pemeriksaan pada Kamis (19/2) dan melanjutkannya hingga Jumat (20/2) dini hari. Pada saat petugas datang, toko emas tersebut masih melayani pembeli. Setelah itu, polisi mengendalikan situasi dan melanjutkan penggeledahan secara menyeluruh.

Polisi Periksa Perhiasan dan Dokumen Transaksi

Selanjutnya, penyidik memeriksa seluruh bagian toko. Petugas mengecek etalase perhiasan, ruang penyimpanan emas, serta dokumen pembukuan dan catatan transaksi. Dari proses tersebut, polisi mengumpulkan perhiasan emas dan sejumlah dokumen administrasi sebagai bahan penyidikan.

Sementara itu, Mulyadi menjelaskan bahwa karyawan toko tetap berada di lokasi selama pemeriksaan berlangsung. Pemilik toko emas yang berdomisili di Surabaya tidak datang ke lokasi. Karena itu, polisi mencatat identitas pemilik usaha untuk kepentingan pengembangan perkara.

Penyidik Telusuri Aliran Emas Ilegal

Penyidik menilai perhiasan emas yang terkumpul berkaitan dengan aliran emas ilegal yang masuk ke sistem perdagangan resmi. Oleh sebab itu, polisi menelusuri asal-usul emas, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang disampaikan PPATK. Laporan tersebut memuat temuan transaksi tata niaga emas yang menggunakan emas hasil penambangan tanpa izin, termasuk aktivitas perdagangan melalui toko emas dan perusahaan pemurnian.

Perkara Tambang Ilegal Pernah Diputus Inkrah

Sebelumnya, aparat penegak hukum menuntaskan perkara penambangan emas ilegal di Kalimantan Barat periode 2019–2022. Pengadilan Negeri Pontianak kemudian menguatkan putusan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan dan persidangan, aparat menemukan aliran dana dan emas ilegal ke sejumlah pihak. Hingga kini, polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan TPPU emas ilegal secara menyeluruh.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • inovasi gadget modern smartwatch wearable kesehatan

    Stories of Resilience: Failed Gadgets That Paved the Way for Future Successes

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 589
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Perkembangan teknologi gadget pada 2023 menunjukkan lonjakan inovasi yang semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari. Produsen teknologi menghadirkan berbagai perangkat yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga meningkatkan kemampuan manusia, memantau kesehatan, serta menciptakan rumah yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Inovasi tersebut terlihat dari munculnya wearable berteknologi tinggi hingga sistem rumah […]

  • Kemenag Bantah Isu Nasaruddin Umar Mundur dari Jabatan Menteri Agama

    Kemenag Bantah Isu Nasaruddin Umar Mundur dari Jabatan Menteri Agama

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Kementerian Agama (Kemenag) RI membantah isu yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar mundur dari jabatannya. Kabar itu muncul menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. Staf Khusus Menteri Agama Muhamad Ainul Yakin menegaskan kabar tersebut tidak benar. Ia juga memastikan Nasaruddin Umar tidak pernah mengirim surat pengunduran diri kepada […]

  • Konflik agraria Konawe Selatan di lahan sengketa 1300 hektare

    IPPMI Konsel: Konflik Agraria di Konsel Jangan Dibingkai Sepihak, Bupati Sudah Ambil Langkah Tepat

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Fikry
    • visibility 524
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Sengketa lahan seluas sekitar 1.300 hektare di Kabupaten Konawe Selatan memicu ketegangan sosial di tingkat akar rumput. Konflik ini berpotensi meluas jika publik tidak memahami duduk persoalan secara menyeluruh. Sejumlah pihak mulai menggiring opini yang mengaitkan konflik agraria dengan kepemimpinan kepala daerah. Padahal, persoalan lahan melibatkan banyak aktor dan masih berada dalam […]

  • kasus vanessa bhayangkari di Mabes Polri Jakarta

    GASKAN: OMA PHENA DAN TIM HUKUM BUKA SUARA DI PODCAST, VANESSA DIKIRIMINALISASI, DILIMPAHKAN TANPA SURAT & TANDA TANGAN

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 292
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Jumat, 10 April 2026 Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) bersama keluarga dan tim hukum akhirnya menyampaikan pernyataan terbuka terkait kasus yang menimpa Vanessa, mantan anggota Bhayangkari. Ibunda Vanessa, Oma Tri Phena (65), hadir bersama kuasa hukum dalam sejumlah wawancara podcast. Mereka mengungkap berbagai kejanggalan yang muncul selama proses hukum berlangsung. Kasus ini […]

  • Kasus OTT ST Nickel Konawe di Sulawesi Tenggara

    OTT PT ST Nickel Harus Diusut Menyeluruh: Ketum Pemuda 21 Soroti Dugaan Relasi Tidak Sehat antara Perusahaan dan Oknum

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta, 26 Maret 2026 (Kabaristana.com) – Ketua Umum Pemuda 21, Muhammad Julfan Saputra, menyoroti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemerasan terhadap PT ST Nickel di Konawe. Ia meminta aparat menangani kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Menurut Julfan, aparat tidak boleh melihat kasus ini secara sempit. Ia menilai penyidik harus menggali semua kemungkinan sejak awal. […]

  • Capres kader parpol dalam sistem demokrasi Indonesia

    Demokrat Sebut Wajar Usulan Capres Harus Kader Parpol, KPK Dorong Aturan Lebih Ketat

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Lutfia Sahirah Rahmadani
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf, menilai usulan agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berasal dari kader partai politik sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi Indonesia. Dede menegaskan bahwa partai politik berperan sebagai peserta utama dalam pemilu. Karena itu, partai memiliki kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon presiden […]

expand_less