Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Keterangan Palsu Akta PT BBDM
- account_circle Rahman
- calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
- visibility 120
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA — Dittipter Bareskrim Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan keterangan palsu pada akta autentik PT BBDM.
Keduanya terjerat dugaan pelanggaran Pasal 266 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Penetapan itu tercantum dalam surat Dittipter Bareskrim Polri Nomor B/691/IX/RES.5.5./2026/Tipidter. Surat tersebut terbit pada 7 September 2026.
Perkara itu terjadi di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan gelar perkara.
Dalam proses tersebut, penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti itu, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Kedua tersangka tersebut ialah Yory Yusran dan Joemmy Riesianti Nandrini.
Yory Yusran merupakan warga negara Indonesia yang lahir di Ujung Pandang pada 3 September 1987. Sementara itu, Joemmy Riesianti Nandrini lahir di Bondowoso pada 2 April 1969.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Pasal 266 KUHP mengatur ketentuan mengenai perbuatan tersebut.
Selain itu, penyidik mengaitkan perkara tersebut dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ketentuan itu berkaitan dengan pihak yang turut melakukan tindak pidana.
Selanjutnya, Dittipter Bareskrim Polri menyampaikan pemberitahuan penetapan tersangka kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan. Penyidik selanjutnya akan menyelesaikan tahapan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.
Jika penyidik menyatakan berkas perkara lengkap, proses hukum dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Kejaksaan kemudian akan menangani perkara sesuai kewenangannya.
Namun, surat tersebut belum menjelaskan konstruksi perkara secara rinci. Penyidik juga belum memaparkan bentuk keterangan yang diduga palsu.
Selain itu, surat tersebut belum menguraikan peran masing-masing tersangka secara detail. Karena itu, informasi mengenai dugaan perbuatan kedua tersangka masih menunggu penjelasan resmi dari penyidik.
Proses hukum terhadap perkara tersebut tetap berjalan. Para pihak juga tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.
(KABARISTANA.COM)
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Endana
- Sumber: Laporan Redaksi
Saat ini belum ada komentar