Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Proses Gugatan Pencalonan Gibran, LAPD Pertanyakan Batas Kewenangan MK

Proses Gugatan Pencalonan Gibran, LAPD Pertanyakan Batas Kewenangan MK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
  • visibility 127
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) RMOL. Diprosesnya gugatan atau Permohonan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK), dipertanyakan Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD).

Founder LAPD, Kaka Suminta menilai, permohonan Denny yang telah disidangkan perdana oleh MK kemarin, Senin, 21 September 2026, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, didasari pada perubahan Peraturan MK 1/2026 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam perkara ini, Denny Indrayana bersama-sama dengan sejumlah Pemohon lainnya seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengajukan persoalan mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 September 2026, dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Kaka mendapati MK memang telah menerima, meregistrasi dan memeriksa permohonan tersebut. Namun, penerimaan dan pemeriksaan awal suatu perkara tidak dengan sendirinya berarti seluruh persoalan mengenai kewenangan, objek sengketa, tenggang waktu dan kedudukan hukum telah diputuskan.

“PMK (Peraturan MK) 1/2026 adalah pintu procedural, MK sebelumnya menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 mengenai tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026. PMK ini sebagai pembuka pintu prosedural, yang tidak otomatis menciptakan kewenangan substantif,” ujar dia kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 22 September 2026.

Menurut Kaka, sidang PHPU yang menyoal kejadian 2 tahun lalu itu terbilang hanya bersifat prosedural, mengingat permohonan yang diajukan ke MK sebagai lembaga kehakiman haruslah ditindaklanjuti.

Namun, mantan Sekretaris Jenderal KIPP ini menegaskan, MK menunjukan posisi dalam perkara ini sebagai pengadil terhadap perkara yang dimohonkan Denny Indrayana dan kawan-kawannya (dkk), apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan perkara.

“Apabila perkara dilanjutkan, barulah masuk ke pemeriksaan substansi dan pembuktian. Karena itu, sidang perdana tidak boleh langsung dibaca sebagai putusan bahwa MK berwenang mengadili PHPU dua tahun setelah Pemilu,” sambung Kaka menegaskan.

Oleh karena itu, Kaka memandang perihal permohonan Denny Indrayana dkk ini akan menjadi perhatian publik terhadap batas kewenangan MK, atas kasus PHPU yang sudah lampau secara waktu kejadian.

Apalagi biasanya, proses PHPU di MK yang sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilu tidak sampai bertahun-tahun untuk bisa diajukan.

“LAPD tidak berada pada posisi untuk menyatakan apakah gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran benar atau salah. Yang menjadi perhatian LAPD adalah batas kewenangan lembaga negara dan kepastian hukum dalam demokrasi konstitusional,” ucapnya.

“Setiap dugaan pelanggaran harus memiliki forum hukum yang tepat.Tetapi pada saat yang sama, tidak setiap persoalan hukum dapat dibawa ke setiap forum,” demikian Kaka menambahkan.

(Rm)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • krisis integritas hukum dalam sistem peradilan

    Ketika Hukum Menumpuk, Keadilan Justru Menghilang

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 464
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Pernyataan sejarawan Romawi Publius Cornelius Tacitus bahwa “semakin korup sebuah negara, semakin banyak aturan hukumnya” kembali terasa relevan dalam realitas hukum hari ini. Kutipan ini bukan sekadar refleksi filosofis, melainkan kritik keras terhadap kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai tameng, bukan alat keadilan. Negara kerap mempresentasikan penumpukan regulasi sebagai bukti keseriusan menata kehidupan […]

  • Tak Terima Dipecat, Eks Karyawan Hapus 180 Server Virtual, Rugikan Perusahaan Rp11,1 Miliar

    Tak Terima Dipecat, Eks Karyawan Hapus 180 Server Virtual, Rugikan Perusahaan Rp11,1 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Seorang mantan karyawan asal India dilaporkan melakukan aksi perusakan sistem setelah diberhentikan dari pekerjaannya. Pria bernama Kandula Nagaraju (39) itu mengakses sistem internal perusahaan lamanya dan menghapus ratusan server virtual, yang berujung pada kerugian besar. Aksi tersebut terjadi setelah ia tidak lagi bekerja di perusahaan teknologi NCS yang berbasis di Singapura. Dengan […]

  • Peluncuran Program Sigerak Papua Barat oleh TPID Papua Barat Daya di Kota Sorong untuk menekan inflasi pangan.

    Sigerak Hadir di Sorong, TPID Papua Barat Daya Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 174
    • 2Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)— Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat Daya meluncurkan program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling (Sigerak) guna menekan kenaikan harga bahan pokok di wilayah tersebut. Program itu mulai berjalan di Kota Sorong, Selasa. TPID memakai mobil box untuk membawa pangan murah langsung ke permukiman warga. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan […]

  • Pemindahan napi high risk Nusakambangan dari Lapas Kelas I Palembang dengan pengawalan ketat petugas Kemenimipas

    Napi High Risk Nusakambangan Bertambah, Kemenimipas Pindahkan 40 Warga Binaan dari Sumsel

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali mengirim narapidana kategori risiko tinggi ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sebanyak 40 warga binaan asal Lapas Kelas I Palembang berangkat menuju sejumlah lapas dengan pengamanan ketat di Nusakambangan. Selain itu, petugas […]

  • tech savvy wonders wearable technology smartwatch

    Streamlining Tasks: Automation Gadgets Revolutionizing Everyday Work

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle Rahman
    • visibility 671
    • 0Komentar

    JAKARTA | Perkembangan teknologi terus melaju dengan cepat. Tahun 2023 menjadi bukti kreativitas manusia dalam menciptakan gadget canggih. Perangkat teknologi kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu. Gadget juga mampu meningkatkan potensi manusia. Selain itu, teknologi semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Banyak perangkat hadir untuk membantu aktivitas, meningkatkan produktivitas, dan memberikan pengalaman baru. Oleh karena […]

  • Indonesia U17 lawan Qatar pada Piala Asia U17 2026 di Jeddah

    Timnas Indonesia U17 Qatar: Ichiro Akbar dan Pandu Aryo Jadi Andalan

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 291
    • 1Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Timnas Indonesia U17 memasang duet Ichiro Akbar dan Pandu Aryo saat menghadapi Qatar national under-17 football team pada laga kedua Grup D AFC U-17 Asian Cup. Pertandingan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Sabtu malam WIB. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto memilih formasi 5-3-2 untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Selain itu, Indonesia […]

expand_less