Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » EN JAMNUS Desak Aparat Telusuri Dugaan Relasi Bisnis Johnson Yaptonaga dan Listyo Sigit Prabowo

EN JAMNUS Desak Aparat Telusuri Dugaan Relasi Bisnis Johnson Yaptonaga dan Listyo Sigit Prabowo

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
  • visibility 88
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Pengusutan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa yang menyeret nama Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dinilai perlu ditelusuri lebih jauh. Tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga terlibat langsung, aparat penegak hukum juga perlu mengidentifikasi kemungkinan adanya jaringan pendukung, relasi bisnis, hingga aliran logistik yang berkaitan dengan kepentingan di balik perkara tersebut.

Salah satu nama yang diminta untuk ditelusuri adalah pengusaha muda Johnson Yaptonaga. Namanya menjadi sorotan menyusul sejumlah informasi yang menyebut adanya kedekatan dengan Listyo Sigit Prabowo selama menjabat sebagai Kapolri.

Dalam informasi yang berkembang, Eksekutif Nasional Jaringan Mahasiswa Nusantara, Ahmad Iswanto menyebut Johnson diduga memiliki peran sebagai penyokong logistik bagi sejumlah agenda Listyo Sigit. Dugaan tersebut turut dikaitkan dengan kehadiran Listyo Sigit dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi Johnson. Namun, bentuk hubungan, sumber pembiayaan, serta kepentingan di balik relasi tersebut masih memerlukan pembuktian.

“Persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas hubungan pertemanan atau kedekatan personal. Apabila terdapat dukungan finansial, fasilitas, maupun pembiayaan agenda nonkedinasan kepada pejabat publik, maka transparansi sumber dana dan potensi konflik kepentingan menjadi aspek yang patut diperiksa pihak kepolisian”, ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2026).

Sorotan juga mengarah pada sejumlah perusahaan pertambangan diwilayah Kalimantan dan Sulawesi yang dikelola Johnson. Muncul dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan kepemilikan manfaat dengan Listyo Sigit Prabowo. Dugaan ini perlu diuji melalui penelusuran struktur kepemilikan saham, pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership), sumber permodalan, serta transaksi keuangan perusahaan.

Selain itu, informasi mengenai dugaan komunikasi Johnson terkait pengamanan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga perlu mendapat perhatian aparat. Jika ditemukan bukti komunikasi atau koordinasi yang berkaitan dengan perlindungan aktivitas tambang ilegal, persoalan tersebut harus ditelusuri secara hukum, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan pengaruh dan kewenangan.

“Yang perlu dijawab bukan sekadar siapa yang dekat dengan siapa, melainkan apakah kedekatan tersebut pernah berubah menjadi hubungan kepentingan yang melibatkan uang, kekuasaan, dan perlindungan bisnis, nah Dugaan kami Saudara Johnson mendapatkan itu”, Terangnya

Menurutnya, dalam konteks perkara dugaan penyadapan, pemeriksaan terhadap Johnson perlu dipertimbangkan relevansi hubungan komunikasi, pembiayaan, atau dukungan material dengan rangkaian peristiwa yang sedang diusut.

Aparat penegak hukum juga perlu memastikan apakah terdapat hubungan antara agenda pribadi, kepentingan politik, dan jaringan bisnis yang mungkin memperoleh keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.

“Penelusuran tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan menyeluruh, termasuk melalui pemeriksaan saksi, analisis transaksi keuangan, penelusuran kepemilikan perusahaan, serta pemeriksaan bukti komunikasi elektronik sesuai ketentuan hukum”, Pungkasnya

Publik berhak mengetahui apakah relasi antara pengusaha dan pejabat tinggi negara berlangsung secara wajar dan transparan atau justru menyimpan potensi konflik kepentingan yang perlu dipertanggungjawabkan. Hingga terdapat bukti yang cukup, dugaan keterlibatan maupun hubungan kepemilikan tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum.

Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan pengusutan perkara besar tidak semestinya hanya berhenti pada aktor yang terlihat di permukaan. Jika terdapat indikasi jaringan pendukung, aliran dana, atau pihak yang memperoleh keuntungan, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan alat bukti

“Sebab, dalam penegakan hukum, yang harus diungkap bukan hanya siapa yang menjalankan suatu agenda, tetapi juga siapa yang membiayai, memfasilitasi, dan mungkin memperoleh keuntungan dari agenda tersebut” Tutup Ahmad

  • Penulis: Redaksi 1

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • pungli ptsl sumedang

    Mahasiswa Aksi di KPK Soroti Dugaan Pungli Program PTSL di BPN Sumedang

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 376
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | 6 Maret 2026 Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka menyoroti dugaan praktik pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang. Mahasiswa menilai dugaan pungutan tersebut terjadi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan kebijakan […]

  • Lima jurnalis hilang saat meliput Anak Krakatau. Sultan meminta Tim SAR terus melakukan pencarian hingga seluruh korban ditemukan.

    5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Ketua DPD Minta Tim SAR Terus Mencari

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan keprihatinan atas hilangnya kontak lima jurnalis saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Sultan meminta Tim SAR terus mencari delapan orang yang belum diketahui keberadaannya. “Atas nama lembaga DPD RI kami menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam kepada keluarga besar lima wartawan yang sampai saat […]

  • Adies Kadir Hakim MK saat pelantikan di Istana Negara Jakarta

    Adies Kadir Hakim MK Disorot Publik Sejak Dilantik Presiden

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com | Adies Kadir Hakim MK menarik perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Hakim Konstitusi. DPR mengubah keputusan dalam waktu singkat, sehingga publik mempertanyakan transparansi dan independensi Mahkamah Konstitusi. Isu ini penting karena Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi. Lembaga ini mengadili sengketa pemilu, menguji undang-undang, dan menyelesaikan konflik kewenangan antar-lembaga negara. […]

  • ta’awu Tolaki senjata tradisional Sulawesi Tenggara

    Sejarah Ta’awu: Simbol Tradisi, Kekuasaan, dan Identitas Masyarakat Tolaki

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 391
    • 3Komentar

    (Kabaristana.com) – Ta’awu menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Tolaki yang sarat makna historis dan simbolik. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Tolaki, yaitu ta’ yang berarti “bertahan” dan wu yang berarti “rambut”. Makna tersebut mencerminkan ketahanan dan keberanian dalam tradisi masyarakat pada masa lampau. Praktik Tradisional Ta’awu Masyarakat Tolaki menjalankan praktik ta’awu […]

  • Habiburokhman bahas RUU Perampasan Aset

    Komisi III DPR pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan DPR terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. DPR menargetkan pembahasan RUU tersebut selesai paling lambat pada Desember 2026. Komisi III DPR RI juga terus menjalankan sejumlah tahapan pembahasan. DPR Kejar Target Pembahasan RUU Perampasan Aset Tahapan itu meliputi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), […]

  • Polisi bekuk pelaku tawuran saat Operasi Cipkon Jakarta Pusat

    Polisi Sikat Pelaku Tawuran dan Pemilik Sajam dalam Operasi Cipkon di Jakpus

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 11 orang saat menggelar Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) di sejumlah titik rawan kriminalitas, Minggu dini hari. Polisi menemukan senjata tajam, obat keras, dan kendaraan tanpa dokumen resmi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan operasi berlangsung sejak pukul 01.00 WIB hingga 04.00 WIB. Sebanyak […]

expand_less