PERGAM DESAK KAPOLRI BONGKAR DALANG DI BALIK DUGAAN MAKAR TERHADAP PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
- visibility 154
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Ketua Umum Persatuan Gerakan Aktivis Muda Indonesia (PERGAM), Asvin, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengusut tuntas dan membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh politik.
Asvin menilai perkara ini bukan persoalan biasa. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Iya juga menegaskan, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden dilakukan secara sengaja, tanpa dasar hukum, dan untuk kepentingan tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan bahwa tindakan tersebut dapat mengarah pada kategori perbuatan makar.
“Ini persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Bagaimana mungkin seorang Presiden Republik Indonesia yang merupakan kepala negara justru diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal? Kami mendesak Kapolri membongkar siapa aktor intelektual, siapa yang memberikan perintah, siapa yang memfasilitasi, dan untuk kepentingan siapa seluruh tindakan tersebut dilakukan,” tegas Asvin.
Asvin juga menyoroti keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Menurutnya, perkara ini menjadi pukulan serius bagi institusi Polri. Jabatan Kapolri merupakan amanah besar yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia, bukan justru menjadi sorotan dalam dugaan penyalahgunaan fasilitas kewenangan kepolisian.
“Listyo Sigit Prabowo harus mempertanggungjawabkan seluruh dugaan yang disangkakan kepadanya melalui proses hukum yang transparan. Jangan sampai di akhir masa jabatannya sebagai Kapolri, institusi kepolisian justru tercoreng akibat dugaan penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden maupun sejumlah tokoh politik,” lanjutnya.
Selain itu, Asvin meminta penyidik mendalami informasi mengenai dugaan pemindahan atau penguasaan perangkat maupun fasilitas penyadapan milik kepolisian ke sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan sejumlah pihak dalam perkara tersebut setelah pergantian Kapolri.
Menurutnya, informasi tersebut harus segera diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, penelusuran barang bukti, audit inventaris, serta pemeriksaan rekam jejak penggunaan perangkat penyadapan.
“Kalau benar terdapat fasilitas atau perangkat penyadapan milik kepolisian yang dipindahkan dan dikuasai di luar mekanisme kedinasan, ini harus dibongkar. Siapa yang memerintahkan pemindahan, siapa yang membawa, siapa pemilik rumah tersebut, dan untuk kepentingan apa perangkat itu ditempatkan di sana? Jangan sampai ada upaya menghilangkan barang bukti atau menyembunyikan fakta,” tegasnya.
Asvin menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut harus diuji melalui penyidikan dan tidak boleh berhenti sebatas isu maupun dugaan di ruang publik.
Lebih lanjut, Asvin meminta Kapolri Suyudi Ario Seto menunjukkan komitmen nyata dalam membersihkan institusi Polri dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh tebang pilih, sekalipun pihak yang diperiksa pernah menduduki jabatan strategis di tubuh kepolisian.
“Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menjabat sebagai Kapolri. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kapolri harus berani membuka seluruh fakta, mengungkap jaringan yang terlibat, dan memastikan tidak ada pihak yang dilindungi,” ujar Asvin.
“Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Negara tidak boleh kalah oleh penyalahgunaan kekuasaan, dan institusi Polri harus dikembalikan sebagai institusi penegak hukum yang menjunjung tinggi konstitusi serta melindungi kepentingan rakyat dan negara,” tutup Asvin.
- Penulis: Redaksi 1



Saat ini belum ada komentar