Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » politik » Gibran Mundur, Aldi Pradana: Jangan Jadikan Pengunduran Diri sebagai Alasan Menghindari Pertanggungjawaban

Gibran Mundur, Aldi Pradana: Jangan Jadikan Pengunduran Diri sebagai Alasan Menghindari Pertanggungjawaban

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
  • visibility 211
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Dinamika politik nasional terkait kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan ujian serius terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga konstitusi, transparansi, dan akuntabilitas demokrasi.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Aldi Pradana, menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka dan melalui mekanisme konstitusional. Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak boleh secara otomatis dianggap mengakhiri seluruh persoalan yang menjadi latar belakang munculnya polemik tersebut.

“Kalau benar pengunduran diri itu telah diajukan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas. Namun, jangan sampai pengunduran diri justru dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban atas persoalan yang sebelumnya berkembang,” tegas Aldi.

Ia menilai, bahwa jabatan Wakil Presiden bukan jabatan personal yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai keputusan politik individu. Jabatan tersebut merupakan amanat konstitusi yang melekat pada tanggung jawab terhadap negara dan rakyat.

Karena itu, pemerintah, DPR, MPR, serta lembaga penyelenggara pemilu perlu memastikan seluruh persoalan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Aldi juga mengingatkan agar polemik ini tidak dimanfaatkan sebagai instrumen pertarungan politik antarkelompok elite. Persoalan yang menyangkut legitimasi jabatan publik harus ditempatkan di atas kepentingan partai, keluarga, maupun kekuatan politik tertentu.

“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang menyelesaikan persoalan melalui kompromi elite. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada aturan yang sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena latar belakang keluarga atau kedekatan dengan kekuasaan,” tegasnya.

Lebih jauh, Aldi menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi, khususnya proses verifikasi persyaratan calon pejabat negara. Penyelenggara pemilu harus memastikan setiap persyaratan administratif dan hukum diperiksa secara cermat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi setelah proses pemilihan selesai.

Ia juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto harus menjaga stabilitas pemerintahan dengan memastikan penyelesaian persoalan ini tidak mengganggu agenda pembangunan nasional. Namun, stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan transparansi dan kepastian hukum.

“Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas yang dibangun tanpa akuntabilitas hanya akan menyisakan persoalan. Pemerintah harus memberikan kepastian, DPR dan MPR harus menjalankan fungsi konstitusionalnya, dan seluruh proses harus terbuka untuk diawasi masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus menjadi prioritas dalam menyikapi persoalan ini. Pertama, memastikan status pengunduran diri melalui mekanisme konstitusional. Kedua, memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan hukum yang melatarbelakanginya. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan verifikasi persyaratan pejabat publik.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seseorang, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Jangan sampai rakyat kembali melihat bahwa hukum hanya tegas kepada masyarakat biasa, tetapi menjadi lentur ketika berhadapan dengan lingkaran kekuasaan,” tutup Aldi Pradana.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sufmi Dasco Ahmad diwawancarai wartawan di kompleks parlemen Jakarta terkait RUU PPRT

    DPR Buka Ruang Publik Lebar untuk RUU PPRT, Target Rampung Usai Ramadhan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 256
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com | Pembahasan RUU PPRT kembali menjadi perhatian publik. DPR RI membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan regulasi ini memberi perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga, khususnya di sektor informal. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menyerap masukan publik dalam proses pembahasan aturan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan […]

  • Situasi ketegangan militer di Bandar Abbas setelah Iran kutuk serangan AS di wilayah selatan Iran

    Iran Kutuk Serangan di Bandar Abbas, Tuding AS Langgar Gencatan Senjata

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 173
    • 0Komentar

    TEHERAN, (Kabaristana.com) – Iran mengecam serangan militer Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas, Iran selatan. Pemerintah Iran menilai aksi itu melanggar gencatan senjata dan hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan serangan tersebut terjadi pada Kamis dini hari. Menurut dia, tindakan Amerika Serikat melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Baghaei menegaskan Iran […]

  • impor 105 ribu pikap India ditunda pemerintah

    Impor 105 Ribu Pikap India Ditahan, Keputusan Tunggu Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 264
    • 0Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com | Pemerintah menunda impor 105 ribu pikap India untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah akan menentukan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia dari kunjungan luar negeri. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan langsung keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebijakan impor kendaraan berada di luar kewenangan Kementerian Koperasi. “Pemerintah menunggu arahan […]

  • Aksi Mahasiswa di Kemendikdasmen RI: Desak Pengusutan Dugaan Penyimpangan Dana BOS Rp5,08 Miliar SMA Negeri 6 Kendari

    Aksi Mahasiswa di Kemendikdasmen RI: Desak Pengusutan Dugaan Penyimpangan Dana BOS Rp5,08 Miliar SMA Negeri 6 Kendari

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Ketua Lembaga Kajian dan Riset Hukum (LKRH), Andika Saputra, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Kendari Tahun Anggaran 2023–2025. Andika menyampaikan pernyataan itu di Jakarta pada Senin (27/7/2026). Menurutnya, Dana BOS merupakan anggaran negara yang harus mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ia […]

  • Sidang DKPP Konawe Utara terkait dugaan pelanggaran etik KPU

    Dinilai Memenuhi Syarat Formil dan Materiil, Aduan Kasus Dana Hibah KPU Konut Resmi Naik ke Tahap Persidangan DKPP

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 550
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada kembali memunculkan pertanyaan soal integritas penyelenggara pemilu di daerah. Kali ini, sorotan publik mengarah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara yang akan menghadapi sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Isu ini penting karena menyangkut penggunaan keuangan negara dan kualitas tata kelola […]

  • Kader Pemuda 21 Wujudkan Mimpi di Jepang Lewat Program Magang Internasional

    Kader Pemuda 21 Wujudkan Mimpi di Jepang Lewat Program Magang Internasional

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Mahasiswa Institut STIAMI mengikuti program magang internasional di Jepang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing global. Salah satu peserta merupakan kader Pemuda 21 yang siap mewujudkan mimpinya melalui pengalaman kerja di Negeri Sakura. Program tersebut membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja langsung di berbagai perusahaan Jepang. Peserta juga mempelajari […]

expand_less