Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Ketua Senat FH Jayabaya: Dugaan Kasus Penyadapan Listyo Sigit Bukan Pelanggaran Biasa

Ketua Senat FH Jayabaya: Dugaan Kasus Penyadapan Listyo Sigit Bukan Pelanggaran Biasa

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
  • visibility 100
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Pernyataan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Malik Dinar, mulai mendapat perhatian setelah ia menyampaikan pandangan kritis terkait penetapan tersangka mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam pernyataannya, Malik Dinar menilai kasus ini merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Penyadapan tersebut diduga dilakukan melalui sistem milik Polri tanpa mekanisme verifikasi dan dasar penegakan hukum yang semestinya. Bahkan, terdapat dugaan upaya penghapusan jejak digital dari sistem penyadapan tersebut.

“Sebagai orang yang pernah memimpin Polri bertahun-tahun, beliau seharusnya menjadi contoh dalam menjaga aturan. Justru dari posisi yang sangat tinggi, kewenangan itu diduga disalahgunakan. Ini bukan pelanggaran biasa. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujar Malik.

Ia menjelaskan bahwa penyadapan oleh aparat penegak hukum bukanlah kewenangan yang dapat dilakukan secara bebas. Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian menjadi salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan.

Ia juga menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, Pasal 258 KUHP secara tegas mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Selain itu, Pasal 332 KUHP juga relevan untuk dikaji apabila terdapat akses tanpa hak terhadap komputer maupun sistem elektronik milik pihak lain. Bahkan, Pasal 333 huruf d KUHP mengatur mengenai akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik pemerintah. Ketentuan ini menjadi penting apabila dugaan perbuatan tersebut melibatkan penggunaan sistem elektronik yang berada dalam penguasaan institusi negara.

Tidak hanya KUHP, Malik juga menilai dugaan perbuatan tersebut perlu ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam Pasal 30 UU ITE diatur mengenai akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik, sedangkan Pasal 31 mengatur larangan melakukan intersepsi atau penyadapan tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) mengatur perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik secara melawan hukum.

Ketentuan pidananya juga diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU ITE. Secara khusus, Pasal 48 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan ancaman pidana yang berbeda sesuai bentuk perbuatannya.

“Kalau benar terdapat tindakan penyadapan tanpa dasar hukum dan kemudian diikuti dengan upaya penghapusan jejak digital, maka persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran prosedur. Ada kemungkinan beberapa ketentuan pidana yang harus diuji oleh penyidik. Karena itu, seluruh rangkaian peristiwa harus dibuka secara transparan dan dibuktikan melalui proses hukum,” tegas Malik.

Lebih lanjut, ia menilai persoalan ini juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang. Sementara itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Menurut Malik, perlindungan terhadap privasi dan komunikasi tidak boleh dikesampingkan hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu. Negara justru memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi pengawasan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Ia juga menekankan bahwa jabatan tinggi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum.

“Jabatan tinggi bukan berarti seseorang bebas dari hukum. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan rakyat. Kewenangan yang diberikan negara adalah amanah, bukan untuk kepentingan pribadi. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun kedudukan,” tambahnya.

Malik turut mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara independen, profesional, dan transparan. Menurutnya, pembuktian dalam perkara yang melibatkan sistem elektronik harus dilakukan secara cermat melalui pemeriksaan forensik digital, penelusuran rekam aktivitas sistem (log), serta pengamanan barang bukti elektronik agar tidak terjadi manipulasi maupun penghilangan bukti.

Ia menilai bahwa kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap mekanisme pengawasan internal kepolisian, khususnya dalam penggunaan teknologi penyadapan. Pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum harus diperkuat agar tidak terjadi tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

“Jangan sampai teknologi yang seharusnya digunakan untuk mendukung penegakan hukum justru berubah menjadi alat untuk mengawasi seseorang tanpa batas. Kita membutuhkan institusi kepolisian yang kuat, tetapi kekuatan itu harus dibatasi oleh hukum, etika, dan prinsip akuntabilitas,” tutup Malik.

Pernyataan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya ini menjadi pengingat bahwa dalam negara hukum, tidak ada kewenangan yang bersifat mutlak. Setiap penggunaan kekuasaan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang memiliki kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Sebab, hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang harus tunduk kepada hukum.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Timnas Voli Putri Indonesia saat menjalani pelatnas untuk menghadapi AVC U18 Girls Championship 2026 di Thailand

    PBVSI Umumkan Skuad Timnas Voli Putri U-18 untuk Pelatnas Jelang Princess Cup dan AVC Championship 2026

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) memanggil 12 pemain terbaik untuk mengikuti pemusatan latihan nasional (pelatnas) Timnas Voli Putri U-18 Indonesia. Para atlet muda tersebut akan menjalani persiapan menghadapi Princess Cup dan AVC U18 Girls Championship 2026 yang berlangsung di Thailand. Pengumuman itu disampaikan melalui akun Instagram resmi PBVSI pada Sabtu. Pelatih […]

  • Program dokter internship diperbaiki Kemenkes di rumah sakit Indonesia

    Kemenkes Benahi Tata Kelola Dokter Internship Usai Empat Kasus Kematian

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 180
    • 3Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi tata kelola program dokter internship atau magang kedokteran di Indonesia setelah empat dokter muda meninggal dunia sepanjang tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka cita kepada keluarga dr. Andito Mohammad Wibisono, dr. Karika Ayu Permatasari, dr. Edgar Bezaliel Hartanto, dan dr. Myta Aprilia Azmi. “Kementerian Kesehatan […]

  • pembersihan sampah Gaza di kawasan pasar kota

    Gaza Mulai Pembersihan Sampah, Layanan Publik Jadi Sorotan

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Siswandi
    • visibility 354
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Tumpukan sampah yang menguasai ruang publik di Gaza selama berbulan-bulan mengganggu kesehatan warga dan melumpuhkan aktivitas ekonomi harian. Kondisi ini memaksa pemerintah kota memulai proyek pembersihan di sejumlah titik padat aktivitas. Isu kebersihan menjadi krusial karena konflik berkepanjangan telah merusak layanan dasar. Sampah yang menumpuk di pasar dan jalan utama memperparah risiko […]

  • Pembangunan SDM Sultra dinilai perlu menjadi prioritas. Pemprov Sultra didesak membuka capaian pendidikan, kompetensi, dan tenaga kerja lokal.

    kepemimpinan andi sumangerukka; sultra gelap pembangunan sdm terabaikan

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka patut mendapatkan evaluasi serius. Di tengah kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara yang melimpah dan geliat investasi yang terus berkembang, pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dikesampingkan. Midul Makati, S.H., M.H, menilai bahwa pemerintah daerah terlalu sering berbicara tentang pembangunan dan investasi, tetapi persoalan mendasar masyarakat, […]

  • Ilustrasi OCEANS-X Singapura pada pelabuhan modern dengan aktivitas kapal dan sistem logistik digital maritim

    OCEANS-X Singapura Perkuat Konektivitas Digital Maritim Global

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com}— OCEANS-X Singapura hadir dalam pembukaan Singapore Maritime Week 2026 pada Selasa (21/4). Platform ini mendorong konektivitas digital maritim sekaligus memperlancar arus perdagangan global. Jeffrey Siow menyampaikan peluncuran tersebut. Ia menjelaskan bahwa platform ini menggunakan teknologi API untuk menghubungkan sistem maritim. Dengan demikian, pelaku industri dapat bertukar data secara cepat dan aman. Manfaat Platform […]

  • Prabowo ke Rusia tiba di Bandara Vnukovo Moskow

    Prabowo ke Rusia, DPR Dorong Peran Aktif Indonesia dalam Perdamaian Dunia

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 252
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Rusia untuk membahas kondisi geopolitik dunia. Ia akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam agenda tersebut. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai langkah ini penting. Ia menyebut kunjungan ini sebagai upaya nyata Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia. Soleh menilai situasi global makin kompleks. Karena itu, Indonesia […]

expand_less