Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Senilai Rp99,6 Miliar di Sultra Jadi Sorotan
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- visibility 136
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) kembali menyoroti Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I) Kewenangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp99.657.067.710 diduga menyisakan sejumlah persoalan terkait kualitas dan metode pelaksanaan pekerjaan di beberapa titik lokasi.
Proyek dengan Nomor Kontrak HK.02.01/BWS17.7.4/3000/2025 tersebut diduga mengalami sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe.
Ketua HP21N Arnol Ibnu Rasyid menyampaikan, Berdasarkan informasi dan temuan yang kami himpun, terdapat empat lokasi pekerjaan yang menjadi sorotan di beberapa wilayah yang menjadi objek pekerjaan. (Jumat,13/11/26)
Pertama, pekerjaan di wilayah Andowengga, Kabupaten Kolaka Timur. Pada lokasi ini, diduga terdapat pekerjaan yang tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas sebagaimana mestinya. Indikasinya, material lama atau bekas hasil pembongkaran diduga kembali digunakan. Selain itu, lantai kerja disebut tidak disiapkan secara memadai sehingga pemasangan batu dilakukan di atas tanah yang masih kotor.
Kedua, pekerjaan di Wonuambuteo, Kabupaten Kolaka Timur. Meskipun pemasangan batu dinilai cukup baik, sumber air yang digunakan untuk mencampur material diduga berasal dari selokan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan teknis guna memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi pekerjaan.
Ketiga, pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Aworeka II, Kabupaten Konawe. Pada lokasi ini muncul dugaan adanya perubahan gambar kerja yang berdampak pada perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Persoalan ini perlu diklarifikasi, terutama terkait dasar persetujuan perubahan gambar, kesesuaian dengan dokumen kontrak, serta mekanisme pengawasan dari pihak terkait.
Keempat, pekerjaan di Aworeka I, Kabupaten Konawe. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu diduga tidak mengikuti metode pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan. Lantai kerja disebut tidak disiapkan maupun dibersihkan terlebih dahulu, sehingga pemasangan batu padat diduga dilakukan langsung di atas permukaan tanah yang masih ditumbuhi rumput.
“Sejumlah dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan pengendalian mutu, pengawasan teknis, serta tanggung jawab kontraktor pelaksana dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan dokumen kontrak” Ucap Arnol
Dengan nilai kontrak yang mencapai hampir Rp100 miliar, kualitas pekerjaan tentu menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Sebab, jaringan irigasi merupakan infrastruktur strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani dan keberlanjutan sektor pertanian masyarakat.
Oleh karena itu, kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) agar segara melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV dan PT Brantas Abipraya (Persero) terkait seluruh lokasi pekerjaan yang disorot.
Pemeriksaan tersebut perlu mencakup kesesuaian volume pekerjaan, kualitas material, metode pelaksanaan, penggunaan air pencampur, kondisi lantai kerja, hingga dugaan perubahan gambar kerja.
“Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan terhadap spesifikasi teknis maupun ketentuan kontrak, pihak terkait harus mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tutup Arnol
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Nur Endana
- Sumber: Laporan Redaksi



Saat ini belum ada komentar