Aksi Puskom di Kemenag RI Soroti Dugaan Suap Izin Prodi, Kekerasan Seksual, dan Tata Kelola IAI Rawa Aopa

Jakarta, (Kabaristana.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia atau Puskom menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Agama RI pada Rabu, 13 Mei 2026. Aksi tersebut diikuti ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat, serta orang tua mahasiswa IAI Rawa Aopa.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Menteri Agama RI menerima surat desakan evaluasi terhadap kinerja Diktis Kemenag RI yang dinilai lalai dan lamban dalam memberikan sanksi administratif terhadap IAI Rawa Aopa/Yayasan Rawa Aopa.

Puskom menilai, kampus tersebut diduga gagal memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Selain itu, Puskom juga menyoroti dugaan suap izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah yang menyeret nama pihak yayasan dan oknum yang diduga berkaitan dengan Diktis Kemenag RI.

Aksi sempat berlangsung tegang ketika massa mencoba masuk ke area Kantor Kementerian Agama RI untuk bertemu langsung dengan jajaran Menteri. Namun, massa dihadang oleh aparat keamanan kepolisian yang berjaga di lokasi.

Pihak keamanan sempat menawarkan mediasi dengan unsur Diktis Kemenag RI. Namun, penanggung jawab aksi sekaligus Koordinator Puskom, Robby Anggara, menolak bertemu dengan pihak yang sejak awal dinilai lamban dalam merespons pengaduan.

“Kami datang untuk bertemu Menteri Agama. Kami tidak mau bertemu bawahan menteri yang kami duga mempersulit pengaduan kami, kecuali pejabat tinggi yang mampu mengambil keputusan cepat dan dapat meneruskan tuntutan kami kepada Menteri Agama,” ujar Robby dalam orasinya.

Menurut Puskom, aksi tersebut merupakan aksi kedua setelah sebelumnya mereka menggelar unjuk rasa pada 22 April 2026. Namun, hingga aksi kedua dilakukan, Puskom menilai belum ada tindakan konkret dari jajaran Diktis yang memiliki kewenangan terhadap persoalan IAI Rawa Aopa.

Setelah beberapa jam berorasi, pihak Kemenag RI kembali menawarkan mediasi. Kali ini, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam/PTKI, Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., disebut bersedia menerima perwakilan massa aksi. Empat perwakilan massa kemudian masuk untuk mengikuti pertemuan bersama Direktur PTKI dan jajaran Subdit Sarpras serta Kemahasiswaan Diktis Kemenag RI.

Dalam pertemuan tersebut, Robby Anggara memaparkan sejumlah persoalan yang diduga terjadi di IAI Rawa Aopa, mulai dari dugaan kegagalan perlindungan korban kekerasan seksual, dugaan pelanggaran prinsip mutu pendidikan, dugaan suap atau gratifikasi izin operasional prodi, dugaan ketidakjelasan akreditasi dan legalitas akademik, hingga indikasi komersialisasi pendidikan.

Robby juga menyinggung dugaan perilaku menyimpang yang diduga kerap dilakukan oleh pemilik Yayasan Rawa Aopa berinisial AA. Menurutnya, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya krisis tata kelola di tubuh yayasan dan kampus.

“Dugaan suap izin prodi, pembukaan prodi, status kelembagaan, hingga dugaan jual beli ijazah dapat dibaca sebagai gejala komersialisasi pendidikan apabila kampus lebih menekankan jumlah mahasiswa, status, dan seremoni, tetapi mengabaikan mutu, perlindungan mahasiswa, integritas akademik, dan akuntabilitas tata kelola,” tegas Robby.

Ia menyatakan pihaknya siap menyerahkan bukti kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI untuk dilakukan investigasi.

“Semua kami punya buktinya. Kami siap menyerahkan ke Itjen Kementerian Agama RI untuk dilakukan investigasi karena hal ini tidak sesuai dengan ikhtiar Kemenag dalam menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Direktur PTKI Prof. Sahiron menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi kepada pihak kampus dan meminta pemeriksaan melalui Kopertais.

“Saat ini kami sudah melayangkan surat klarifikasi ke kampus dan permintaan pemeriksaan oleh Kopertais. Seluruh dugaan tersebut belum dapat dinyatakan terbukti sebelum ada pemeriksaan resmi. Semoga dalam waktu dekat sudah ada jawaban,” ujar Prof. Sahiron.

Salah satu perwakilan aksi, Apriansyah, juga menyinggung dugaan suap izin prodi yang disebut disertai alat bukti permulaan berupa rekaman video percakapan telepon antara pihak yayasan dan oknum berinisial L yang diduga pejabat Diktis.

Dalam ruang mediasi, Direktur PTKI meminta agar video tersebut ditayangkan. Setelah mencermati rekaman tersebut, Prof. Sahiron menginstruksikan agar perwakilan aksi membuat pelaporan resmi ke Itjen Kemenag RI.

“Kami juga akan memanggil pihak berinisial L untuk dimintai keterangan terkait video percakapan tersebut,” jelasnya.

Usai mediasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Puskom menegaskan akan melanjutkan langkah advokasi dengan mendatangi KPK RI untuk melaporkan secara resmi dugaan suap dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa.

“Pendidikan Islam harus bersih dari transaksi. Izin prodi tidak boleh diperjualbelikan. Kemenag harus mengevaluasi, Itjen harus menginvestigasi, dan KPK harus mengusut dugaan suap ini,” tutup Robby.