Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Ampuh Sultra Minta Penghentian Aktivitas Tambang Di Pulau Wawonii Secara Kolektif.

Ampuh Sultra Minta Penghentian Aktivitas Tambang Di Pulau Wawonii Secara Kolektif.

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
  • visibility 259
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Konkep, (Kabaristana.com) || Polemik tambang di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak pemerintah segera mencabut seluruh izin pertambangan di wilayah tersebut.

IUP Masih Aktif di Pulau Wawonii

Direktur Ampuh Sultra, Hendro, menyebut ada lima IUP yang masih aktif. Empat izin bergerak di sektor nikel, sementara satu lainnya di sektor batuan.

Perusahaan pemegang IUP nikel yaitu PT Gema Kreasi Perdana (GKP), PT Bumi Konawe Mining (BKM), dan PT Wawonii Makmur Jayaraya (WMJ). Adapun izin batuan dimiliki PT Adnan Jaya Sekawan (AJS).

Hendro menegaskan, keberadaan izin tersebut bertentangan dengan aturan tentang wilayah pesisir dan pulau kecil.

Dinilai Langgar Putusan dan Regulasi

Hendro menilai aktivitas tambang di Wawonii tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ia juga mengacu pada undang-undang pengelolaan wilayah pesisir.

Menurutnya, putusan MK berlaku untuk seluruh aktivitas tambang, bukan hanya satu perusahaan. Ia menegaskan larangan itu bersifat menyeluruh.

Ia juga mengungkap dua perusahaan, yaitu PT GKP dan PT BKM, telah mengantongi RKAB dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Soroti Sikap Pemerintah Pusat

Hendro meminta pemerintah konsisten dalam kebijakan tambang. Ia menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut sejumlah IUP di wilayah lain.

Menurutnya, kebijakan serupa perlu diterapkan di Pulau Wawonii. Ia menilai langkah tegas akan memberi kepastian hukum.

Desakan Cabut IUP dan IPPKH

Ampuh Sultra meminta Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencabut seluruh IPPKH di Pulau Wawonii. Mereka juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membatalkan semua IUP nikel.

Hendro menegaskan, pencabutan izin menjadi kunci menghentikan aktivitas tambang. Tanpa langkah itu, kegiatan tambang berpotensi terus berlangsung.

Dugaan Keterlibatan Grup Besar

Ampuh Sultra juga menyoroti dugaan keterlibatan Harita Group dalam pengelolaan IUP di Wawonii.

Hendro khawatir pola konflik lama akan terulang. Ia meminta pemerintah melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak pertambangan.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

    Kesejahteraan Guru Honorer Masih Terabaikan

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Porondosi
    • visibility 362
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com -Isu kesejahteraan guru honorer kembali mencuat seiring pemerintah mengangkat SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini memang memberi kepastian bagi sebagian tenaga pendidik. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status dan penghasilan layak. (05/02/2026). Pengabdian Panjang yang Belum Mendapat Pengakuan […]

  • dana pensiun atlet kebijakan Presiden Prabowo untuk kesejahteraan atlet

    Presiden Prabowo Siapkan Dana Pensiun Atlet Dan Bonus Lebih Besar Untuk Asian Games

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 506
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pemuda dan Olahraga menyiapkan dana pensiun atlet berprestasi. Selain itu, pemerintah memberi sinyal peningkatan bonus bagi atlet yang akan berlaga di Asian Games mendatang. Presiden Prabowo ingin meningkatkan kesejahteraan atlet dan pelatih Indonesia. Pemerintah menyiapkan skema dana pensiun sebagai penghargaan jangka panjang. Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi […]

  • Kejagung periksa lima saksi dugaan korupsi program MBG di BGN periode 2025–2026 untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara.

    Kejagung Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Tata Kelola Program MBG

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima saksi terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Penyidik memeriksa lima saksi pada Selasa (1/9/2026). Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026. Kelima saksi berasal dari BGN dan pihak yayasan. Mereka terdiri atas empat […]

  • Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar

    Achmad Muchtasyar Resmi Menjabat Direktur Utama Pelindo

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 303
    • 1Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com | Teknologi pengolahan sampah menjadi salah satu solusi penting dalam menghadapi persoalan sampah di berbagai daerah Indonesia. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi terus meningkatkan volume sampah setiap tahun. Tanpa pengelolaan yang tepat, kondisi ini dapat memicu pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis inovasi […]

  • apel perwira dalam rangka mutasi Polda Metro Jaya

    Kapolda Metro Jaya Lakukan Mutasi dan Rotasi Jabatan Kasat Reskrim serta Kapolsek

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 434
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com |  Kepolisian kembali merombak jajaran pejabat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Mutasi ini berdampak langsung pada pelayanan publik dan penanganan kejahatan di Jakarta dan sekitarnya, wilayah dengan tingkat mobilitas dan kriminalitas yang tinggi. Perubahan pejabat kepolisian kerap menjadi perhatian warga karena berhubungan dengan kecepatan penanganan perkara, stabilitas keamanan, dan respons aparat terhadap […]

  • Idulfitri 2026 sidang isbat Kementerian Agama di Jakarta

    Idulfitri 2026 Jatuh pada 21 Maret, Pemerintah Tetapkan Lewat Sidang Isbat

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 249
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Idulfitri 2026 resmi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah melalui sidang isbat Kementerian Agama yang digelar pada Kamis (19/3/2026). Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin sidang di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta Pusat. Ia menyampaikan hasil sidang setelah menerima laporan dari tim hisab dan rukyat di berbagai wilayah […]

expand_less