Adies Kadir Hakim MK Disorot Publik Sejak Dilantik Presiden
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
- visibility 268
- comment 0 komentar
- print Cetak
Adies Kadir mengenakan pakaian resmi Hakim Konstitusi saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Adies sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, kabaristana.com | Adies Kadir Hakim MK menarik perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Hakim Konstitusi. DPR mengubah keputusan dalam waktu singkat, sehingga publik mempertanyakan transparansi dan independensi Mahkamah Konstitusi.
Isu ini penting karena Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi. Lembaga ini mengadili sengketa pemilu, menguji undang-undang, dan menyelesaikan konflik kewenangan antar-lembaga negara. Pikiran Jakarta sebelumnya membahas topik ini dalam laporan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Proses Penunjukan Hakim Konstitusi Jadi Sorotan
Presiden Prabowo melantik Adies Kadir untuk menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas. DPR menyetujui pelantikan tersebut melalui rapat paripurna pada 27 Januari 2026.
Sebelumnya, DPR menetapkan calon lain sebagai hakim konstitusi. Namun DPR membatalkan keputusan itu pada paripurna berikutnya. Perubahan sikap ini memicu kritik karena publik menilai DPR tidak konsisten saat menjalankan fungsi seleksi pejabat konstitusi. Pikiran Jakarta juga mengulas isu ini dalam artikel tentang peran DPR dalam seleksi hakim konstitusi.
Adies Kadir Menjelaskan Mekanisme DPR
Menanggapi kritik, Adies Kadir menyatakan dirinya mengikuti prosedur yang DPR terapkan. Ia menegaskan Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan.
Adies menilai DPR memegang kewenangan penuh dalam menentukan calon hakim konstitusi. Karena itu, ia meminta publik mengarahkan pertanyaan tentang perubahan keputusan kepada pimpinan DPR. Publik dapat memeriksa fungsi dan kewenangan DPR melalui situs resmi DPR RI di https://www.dpr.go.id.
Kritik Publik Menguat
Sejumlah pengamat hukum tata negara mendesak DPR membuka alasan pembatalan calon sebelumnya. Mereka menilai keterbukaan menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menangani perkara strategis yang berdampak langsung pada demokrasi dan daerah. Sengketa pemilu, misalnya, kerap memengaruhi stabilitas politik daerah, sebagaimana diulas Pikiran Jakarta dalam laporan tentang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Sikap Hakim Baru soal Konflik Kepentingan
Adies Kadir menegaskan tidak akan menangani perkara yang berkaitan dengan Partai Golkar. Ia menyatakan siap mundur dari panel hakim jika menemukan potensi konflik kepentingan.
Ia merujuk pada kode etik Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan hakim bersikap imparsial. Publik dapat membaca kewenangan dan kode etik hakim melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di https://www.mkri.id.
Dampak bagi Kepercayaan Publik
Independensi hakim konstitusi memengaruhi legitimasi setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut juga berdampak langsung pada kepastian hukum nasional, termasuk bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas.
Dengan latar belakang polemik ini, publik menunggu langkah konkret Adies Kadir Hakim MK dalam menjaga konstitusi. Putusan yang adil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.
Saat ini belum ada komentar