Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Kejati Sumut Geledah Satker PKP, Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun Rp64 Miliar

Kejati Sumut Geledah Satker PKP, Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun Rp64 Miliar

  • account_circle Rahman
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Geledah Satker PKP menjadi langkah awal Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengusut dugaan korupsi proyek rumah susun (rusun) senilai Rp64 miliar. Selain itu, kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan proyek pemerintah di beberapa daerah.

Medan, (Kabaristana.com) — Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut menggeledah kantor Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumatera II, Senin. Selanjutnya, tim langsung menelusuri dugaan penyimpangan anggaran pada proyek rusun tahun 2023–2024.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan tim menggeledah kantor untuk mengumpulkan bukti. Sementara itu, penyidik menelusuri proyek rusun di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Deli Serdang.

Geledah Satker PKP untuk Telusuri Dokumen Proyek

Tim penyidik memeriksa ruang kepala Satker, bagian keuangan, dan ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, mereka mencari dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pembayaran proyek.

Setelah itu, penyidik menyita dokumen pembayaran proyek rusun. Selain itu, tim juga mengamankan data elektronik dari komputer dan laptop.

Langkah geledah Satker PKP ini bertujuan memperjelas alur penggunaan anggaran. Karena itu, penyidik terus menelusuri setiap dokumen yang ditemukan.

Penyidik Dalami Bukti dan Kembangkan Kasus

Tim memulai penggeledahan pada pukul 13.30 WIB dan mengakhirinya pada sore hari. Selanjutnya, penyidik menelaah seluruh barang bukti untuk memperkuat penyidikan.

Namun, proses ini tidak berhenti di situ. Penyidik terus mengembangkan kasus untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab.

Rizaldi menegaskan tim akan bekerja secara transparan. Bahkan, penyidik berkomitmen membuka perkembangan kasus kepada publik.

Komitmen Penegakan Hukum

Langkah geledah Satker PKP menunjukkan komitmen Kejati Sumut dalam menegakkan hukum. Selain itu, kasus ini mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah praktik korupsi. Hingga kini, masyarakat masih menunggu hasil penyidikan lanjutan.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • smart home system dengan tech savvy gadgets dan AI

    Next-Gen Consoles and Accessories for the Ultimate Experience

    • calendar_month Minggu, 7 Jan 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 396
    • 0Komentar

    Batas antara dunia digital dan fisik semakin kabur. Teknologi terus berkembang dan mengubah cara manusia hidup. Karena itu, banyak inovasi gadget muncul setiap tahun. Saat ini, para pengusaha dan penggemar teknologi memiliki banyak peluang baru. Mereka dapat menciptakan solusi yang lebih cerdas dan efisien. Selain itu, berbagai perangkat pintar mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Dari […]

  • tiang monorel mangkrak Jakarta dibongkar di Jalan HR Rasuna Said

    Tiang Monorel Dibongkar Setelah 22 Tahun, Sutiyoso: Kalau Saya Lewat Enggak Sakit Mata Lagi

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 227
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membongkar tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1/2026). Langkah ini mengakhiri proyek monorel yang terbengkalai selama hampir 22 tahun. Tiang beton tersebut berdiri sejak awal 2000-an tanpa pernah beroperasi. Selama bertahun-tahun, struktur itu menjadi simbol proyek transportasi yang gagal terwujud. Sutiyoso […]

  • ilustrasi napi korupsi di coffee shop Kendari dipindahkan ke Nusakambangan

    Napi Korupsi Terlihat di Coffee Shop, Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 111
    • 1Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com}-Kasus napi korupsi Nusakambangan mencuat setelah video seorang narapidana terlihat berada di coffee shop. Peristiwa ini langsung menarik perhatian publik dan memicu respons cepat dari aparat pemasyarakatan. Banyak pihak menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan napi. Kronologi Kasus Napi Korupsi Nusakambangan Petugas segera memindahkan Supriadi ke Pulau Nusakambangan setelah video tersebut viral […]

  • pasokan minyak Rusia dibahas Prabowo Subianto dan Bahlil Lahadalia di Istana Negara

    RI Amankan Pasokan Minyak Rusia hingga Akhir 2026, LPG Masih Tahap Negosiasi

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 107
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Pemerintah Indonesia memastikan pasokan energi nasional tetap aman hingga akhir 2026 setelah mengamankan impor minyak mentah dari Rusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan hal ini usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Bahlil menjelaskan, pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Rusia hingga […]

  • Tambang ilegal Sumatera Barat di kawasan hutan

    Andre Rosiade Ungkap Ada “Pemain” Tambang Ilegal di Sumbar, Bareskrim Turunkan Tim

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 190
    • 0Komentar

    JAKARTA,(kabaristana.com) | Anggota DPRD asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengungkap dugaan adanya pihak-pihak yang menjadi “pemain” dalam praktik penambangan ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Aktivitas tersebut tersebar di beberapa daerah, antara lain Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Kabupaten Sijunjung. Andre menilai praktik penambangan tanpa izin itu berlangsung cukup lama dan melibatkan peran pihak tertentu. […]

  • Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

    Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com – Sengketa hukum Selat Hormuz mencuat setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim di jalur strategis tersebut. Akibatnya, berbagai pihak internasional langsung menyampaikan kritik, termasuk asosiasi pelayaran dari Korea Selatan. Asosiasi Pelayaran Arktik Korea Selatan menilai langkah itu sulit dibenarkan secara hukum internasional. Selain itu, Sekretaris Jenderal asosiasi, Subeom Choi, menegaskan bahwa setiap negara […]

expand_less