Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KPK periksa Bupati Muara Enim nonaktif usai OTT lanjutan

KPK periksa Bupati Muara Enim nonaktif usai OTT lanjutan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi, untuk mendalami kasus dugaan suap di Kabupaten Muara Enim. Pemeriksaan berlangsung setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan yang melibatkan lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memanggil kedua tersangka untuk mengembangkan penyidikan terkait dugaan pengaturan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

“Benar, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tangkap tangan,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

KPK Dalami Dugaan Pengaturan Temuan BPK

Budi menjelaskan, penyidik berupaya mengungkap keterkaitan antara kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dengan proses pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK. KPK juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap Edison dan Cory menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang terus berkembang sejak OTT pertama pada awal Juni 2026.

KPK menggelar OTT pada 7–8 Juni 2026 dan mengamankan 10 orang. Tim penyidik menangkap lima orang di Jakarta dan lima orang lainnya di Sumatera Selatan.

Operasi tersebut menjadi OTT ke-12 yang KPK lakukan sepanjang 2026. Dalam operasi itu, tim penyidik turut mengamankan Edison.

KPK Tetapkan Empat Tersangka

Pada 9 Juni 2026, KPK mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025–2026.

Empat tersangka tersebut meliputi:

  • Edison, Bupati Muara Enim nonaktif;
  • Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim;
  • Cory Erin Hardi, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi; dan
  • Adi Triyadi, keponakan Edison.

KPK menduga para tersangka terlibat dalam praktik suap yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

OTT Lanjutan Seret ASN BPK

KPK kembali bergerak pada 10 Juni 2026 dengan menggelar OTT lanjutan. Dalam operasi tersebut, tim penyidik menangkap lima ASN BPK RI.

OTT itu menjadi operasi tangkap tangan ke-13 yang KPK lakukan sepanjang 2026. Penyidik kini fokus menelusuri dugaan pengondisian hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara tersebut serta menindak setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana
  • Sumber: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan dibahas dalam pertemuan dagang bilateral

    Kenaikan Tarif AS terhadap Korea Selatan Dibahas di Washington

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan menjadi perhatian serius pemerintah Seoul. Rencana kebijakan perdagangan tersebut mendorong langkah diplomasi langsung ke Washington. Jakarta, kabaristana.com | Kenaikan tarif AS terhadap Korea Selatan mendorong pemerintah Seoul mengambil langkah diplomasi langsung ke Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan menilai komunikasi bilateral penting untuk menjaga kepastian perdagangan dan stabilitas ekonomi. Kantor […]

  • Mengapa Laksamana Keumalahayati Layak Lebih Dikenal Secara Nasional

    Mengapa Laksamana Keumalahayati Layak Lebih Dikenal Secara Nasional

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 201
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Nama Laksamana Keumalahayati seharusnya berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Namun, ingatan kolektif bangsa terlalu lama mengabaikannya. Padahal, jauh sebelum Indonesia merdeka, Keumalahayati sudah memimpin perang, menyusun strategi laut, dan menjaga kedaulatan wilayah Nusantara. Sejarah mencatat kiprahnya lebih awal dibanding banyak pahlawan perempuan nasional lainnya. Laksamana Perempuan Pertama dan Pemimpin […]

  • Lima Model SMK tingkatkan kompetensi lulusan vokasi

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Perkuat Kompetensi Lulusan SMK Lewat Lima Model Pendidikan Vokasi

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memaparkan lima model kebijakan baru untuk memperkuat kompetensi dan daya saing lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebijakan itu disiapkan agar lulusan vokasi mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun global. Abdul Mu’ti menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) SMK yang […]

  • KPK Periksa Raffi Ahmad terkait fakta persidangan kasus impor barang

    Kabid Hukum dan HAM PP GPI Meminta KPK Memanggil Raffi Ahmad dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan memeriksa “Raffi Ahmad” terkait munculnya nama yang bersangkutan dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Menurut Kabid Hukum dan HAM PP […]

  • penanganan kasus pemerkosaan anak melalui proses hukum tanpa kompromi

    GASKAN DUKUNG PENANGANAN KASUS DUGAAN PEMERKOSAAN ANAK, ERLES: TIDAK ADA RUANG UNTUK KORUPSI KEADILAN

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 184
    • 0Komentar

    JAKARTA,kabaristana.com | Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak kembali mencuat dan memicu perhatian publik. Seorang anak di bawah umur berinisial N melaporkan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Korban mengaku mengalami perlakuan tersebut berulang kali sebelum akhirnya berani menyampaikan kepada orang tuanya. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran luas karena terjadi di lingkup keluarga. Situasi tersebut […]

  • Penguatan Kompolnas untuk meningkatkan pengawasan dan kepercayaan publik terhadap Polri

    Penguatan Kompolnas Dinilai Perkuat Pengawasan dan Kepercayaan Publik terhadap Polri

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menegaskan penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Otto mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mendorong perluasan kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. Menurut dia, Kompolnas perlu memiliki kewenangan yang lebih kuat. Kewenangan […]

expand_less