Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Demo Jilid II Pemuda Sultra di Jakarta Tekan Pemerintah Evaluasi dan Cabut Izin PT PPT Konawe Utara atas Dugaan Pelanggaran Tambang dan Dampak Lingkungan

Demo Jilid II Pemuda Sultra di Jakarta Tekan Pemerintah Evaluasi dan Cabut Izin PT PPT Konawe Utara atas Dugaan Pelanggaran Tambang dan Dampak Lingkungan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
  • visibility 335
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) – Sejumlah aktivis dari gerakan pemuda Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Rabu (6/5). Massa aksi mendesak pemerintah mencabut izin operasional PT Paramita Persada Tama (PPT) di Kabupaten Konawe Utara.

Dalam aksinya, para demonstran menyoroti dugaan pelanggaran serius oleh perusahaan. Mereka menilai PT PPT menjalankan aktivitas pertambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Massa juga menuding perusahaan mencemari lingkungan sekitar tambang.

Massa Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang

Penanggung jawab aksi, Egit Setiawan, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Menurutnya, seluruh perusahaan wajib menjalankan usaha sesuai aturan hukum.

“Kami mendukung investasi, tetapi perusahaan harus taat hukum dan menjaga lingkungan. Jika terbukti melanggar, pemerintah harus mencabut izin PT PPT,” ujar Egit.

Hakri juga meminta aparat segera mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Ia menilai negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi.

“Aktivitas di luar WIUP dan dugaan kerusakan lingkungan harus aparat usut sampai tuntas. Aparat wajib bertindak tegas,” kata Hakri.

Empat Tuntutan Massa Aksi

Dalam aksi itu, massa menyampaikan empat tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah mencabut seluruh izin PT PPT. Massa juga mendesak investigasi atas dugaan pembukaan kawasan hutan tanpa izin.

Selain itu, demonstran meminta penghentian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran perusahaan.

Aktivis Rujuk Aturan Minerba dan Lingkungan

Para aktivis merujuk sejumlah aturan dalam tuntutannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba mewajibkan perusahaan menjalankan aktivitas tambang sesuai izin. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga melarang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 melarang pembukaan kawasan hutan tanpa izin resmi. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 turut menegaskan kewajiban perusahaan mematuhi wilayah izin usaha pertambangan.

Hingga berita ini terbit, pihak PT Paramita Persada Tama dan Dirjen Minerba belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.

Massa aksi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai pemerintah mengambil langkah konkret.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pabrik uang palsu Tangsel dibongkar Polda Metro Jaya. Polisi menangkap empat tersangka dan menyita 360 ribu lembar uang palsu.

    Polda Metro Jaya Bongkar Pabrik Uang Palsu Rp36 Miliar di Tangsel, Empat Tersangka Ditangkap

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 131
    • 0Komentar

    TANGERANG SELATAN, (kabaristana.com) — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar pabrik uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Polisi menangkap empat orang dalam pengungkapan kasus tersebut. Penyidik juga menyita sekitar 360.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Jika dihitung berdasarkan nilai nominal, seluruhnya mencapai Rp36 miliar. Polisi Ungkap Produksi […]

  • Penetapan Tersangka Ketua Kadin Sultra Dipersoalkan, Jarnas Soroti Dugaan Ketimpangan dan Prosedur Janggal

    Penetapan Tersangka Ketua Kadin Sultra Dipersoalkan, Jarnas Soroti Dugaan Ketimpangan dan Prosedur Janggal

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Penetapan tersangka terhadap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang (AT), memicu sorotan publik. Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (Jarnas MM) menilai aparat penegak hukum belum menerapkan prinsip keadilan secara merata dan masih menyisakan sejumlah kejanggalan prosedur. Jarnas Pertanyakan Konsistensi Penegakan Hukum Eksekutif Jarnas, Arin Fahrul Sanjaya, menilai aparat tidak konsisten dalam menangani […]

  • IHSG anjlok hampir 5 persen pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia

    Purbaya Ungkap Faktor di Balik Anjloknya IHSG Hingga 5 Persen

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 419
    • 0Komentar

    jakarta, kabaristana.com | IHSG anjlok hampir 5 persen pada awal pekan dan kembali menekan pasar saham Indonesia. Koreksi tajam ini memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas pasar modal di tengah ketidakpastian regulasi sektor keuangan. Pada penutupan perdagangan Senin (2/2/2026), Indeks Harga Saham Gabungan melemah 4,88 persen atau turun 406,88 poin ke level 7.922,73. Tekanan jual bahkan […]

  • Korupsi batu bara menjadi perhatian KPK setelah Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK dapat mengambil alih perkara yang mandek.

    Deputi: KPK bisa ambil alih kasus terkait eks Jampidsus jika mandek

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengambil alih penanganan dugaan korupsi batu bara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). KPK akan menempuh langkah itu apabila penyidik tidak lagi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberi […]

  • zelenskyy mohammed bin salman bahas konflik timur tengah

    Zelenskyy Telepon Mohammed bin Salman, Bahas Eskalasi Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 275
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menelepon Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk membahas peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dalam percakapan itu, Zelenskyy mengecam serangan terhadap wilayah Arab Saudi. Ia juga menyampaikan solidaritas Ukraina kepada pemerintah dan rakyat Saudi atas ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Zelenskyy menegaskan dukungan Ukraina terhadap […]

  • Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi Desak Pembatalan Eksekusi Hotel Sultan

    Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi Desak Pembatalan Eksekusi Hotel Sultan

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi mendesak pembatalan rencana eksekusi Hotel Sultan yang dijadwalkan pada 18 Juni 2026. Mereka menyampaikan tuntutan tersebut dalam aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/6). Koalisi tersebut terdiri atas mahasiswa, karyawan Hotel Sultan, buruh, dan berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai rencana eksekusi dapat mengganggu kepastian hukum. Selain […]

expand_less