Koalisi Aktivis Maluku Utara Jakarta Desak Evaluasi Proyek BWS Malut
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- visibility 77
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta — Koalisi Aktifis Maluku Utara Jakarta menggelar demonstrasi perdana didepan Kantor Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesa, terkait Proyek yang melekat pada Balai Wilaya Sungai (BWS) Maluku Utara, Senin 16 November 2026.
Kordinator lapangan Dinko, dalam orasinya menyentil sejumlah pekerjaan Proyek yang melekat pada Balai Wilaya Sungai (BWS) Maluku utara, baik itu pada Tahun 2017 dan Tahun 2026 seperti Proyek embung yang berlokasi di Desa Dalam, Kecamatan Pulau Makian Kab. Halmahera Selatan ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Arief Taipan Subur menggunakan anggaran APBN tahun 2016 senilai Rp10,7 miliar, namun mengalami kerusakan parah/gagal konstruksi, sejauh ini Embung tersebut tidak bisa difungsikan sejak tahun 2017 hingga di tahun 2026 ini.
Sejauh ini banyak dugaan kejanggalan yang terkesan jarang disorot, dimana memberi kesan APBN yang terus dikucurkan melalui Kementrian PU hanya bertumpuh pada pelaksanaan proyek yang efek manfaatnya tidak bertahan lama.
Menteri PU dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementrian PU RI, tidak bole menutup mata dalam konteks mengevaluasi pejabat terkait dilingkungan BWS Maluku Utara.
Selain itu Dinko menegaskan, sejumlah problem perlu dikroscek, terutama Proyek Pembangunan Sabo dam di Kelurahan Sasa Kecamatan, Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Proyek dengan nilai pagu Rp 24.616.463.000 dikerjakan oleh PT. Indah Jaya Karya Abadi. Pekerjaan tersebut bersumber dari APBN Tahun 2026 dengan nomor kontrak EP-01KN6EVFF8X91QZGKE5B1PA6Z tertanggal 10 April 2026, serta memiliki masa pelaksanaan selama 266 hari kalender.
Perhatian tertuju pada bukan pelebaran volumen kali mati atau barangka berskala besar dan penggunaan material. Kondisi itu kemudian memicu kekhawatiran timbulnya dampak lingkungan yang lebih buruk saat hujan dengan intensitas tinggi, Material yang digunakan diduga tanpa izin alias menggunakan galian C, Pihak rekanan diduga memanipulasi pengeluaran biaya dengan memanfaatkan alat berat memecah batu besar di barangka dijadikan material.
Selain Proyek Pembangunan Sabo dam di Kelurahan Sasa dan Embung ada di Pulau Makian Dinko, juga mebebrkan Pekerjaan Proyek Sabo Dam, Kelurahan Rua, Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate. Proyek pembangunan pengendali sedimen sabo dam di Kelurahan Rua, Kota Ternate senilai Rp42,3 miliar yang dikerjakan PT Bukaka Pasir Indah dan diawasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara (Malut).
Hal tersebut itu diduga progres pengerjaan proyek tersebut mengalami keterlambatan waktu (adendum) disaat Proyek dilaksanakan Sehingga mengakibatkan kerusakan pada salah satu bagian pondasi kanal banjir padahal sabo dam belum lama difungsikan.
Dengan adanya hal tersebut diduga kuat adanya Kong kali kong oleh Pihak rekanan dan pihak Balai Wilaya Sungai (BWS) melalui Satker dan PPK, sehingga di waktu pekerjaan berjalan tidak dikenakan Sangsi berupa Pemutusan Kontrak karena pihak rekanan dinilai Gagal dalam pelaksanaan Proyek.
Mestinya pihak Satker dan PPK harus mengambil langka Tegas. Proyek pembangunan pengendali sedimen berupa sabo dam di Kelurahan Rua itu dibangun sejak awal tahun 2025 dengan masa kontrak pengerjaan berakhir sampai 31 Desember 2025 namun pekerjaan tersebut diselesaikan pada Tahun 2026. Adendum waktu dan mekanisme lain tidak diketahui pasti karena dinilai ada konspirasi didalamnya.
Sambunng Dinko, parahnya lagi Pekerjaan Proyek yang melekat di Balai Wilaya Sungai BWS Maluku utara seluruhnya diduga Mengunakan Matrial Ilegal alias galian C, Risiko Hukum nya bagi Pengguna / Pembeli Material (Kontraktor & Instansi) Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) Membeli material dari sumber ilegal dapat dikategorikan sebagai perbuatan menampung atau menadah hasil kejahatan, sehingga kontraktor atau pihak yang membelinya terancam sanksi pidana tambahan.
Pemutusan Kontrak dan Sanksi Administratif Dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggunaan material ilegal merupakan pelanggaran terhadap dokumen kontrak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutus kontrak secara sepihak, mengenakan denda, hingga memasukkan perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist) namun berjalanya pekerjaan PPK dalam hal ini Pihak BWS Tidak pernah memerikan sangsi apapun kepihak Rekanan.
Koalisi Aktifis Maluku Utara Jakarta mendesak kepada Kementrian PU dalam hal ini Dirjen SDA segera mengevaluasi total seluru pejabat PPK dan Kepala SATKER yang melekat pada Satker PJSA Balai Wilaya Sungai BWS Maluku Utara. Juga Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Telusuri Sejumlah Pekerjaan yang diduga bermasalah dilingkungan BWS Maluku Utara, yang tidak kala penting PLT.
Kabalai Maluku Utara Budi Prasetyo diminta evaluasi bawahanya baik Satker, PPK yang pernah memiliki kaitan pada beberapa proyek tersebut, sebab jika tidak ada evaluasi dan dibiarkan begitu saja, maka sama halnya Proyek APBN hanya dilaksanakan sebagai Proyek ugal-ugalan, prinsipnya pergantian ke pergantian Kabalai BWS Maluku Utara tentu kami berharap ada langkah bijaksana yang dapat memastikan aspek pekerjaan proyek yang kuat dan tahan lama, bukan yang muda rapuh.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto diminta Instruksikan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman Agar Segera Mengawal Ketat Perkara Sabo Dam Rua 2025 & Sabo Dam Sasa 2026 Yg Saat Ini Sedang Ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Dibawa Kepemimpinan Baru Kombes Pol. Reinhard Habonaran Nainggolan.
Dinko menutup, akan fokus konsolidasi dalam rangka menggelar demonstrasi jilid ll sebagai bentuk fungsi control, yang mana akan berlangsung pada hari Kamis 19 November 2026, di Kementrian PU, KPK dan Mabes Polri.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Rama
- Sumber: Laporan: Timred



Saat ini belum ada komentar