Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Badko HMI Sultra: Investasi Boleh Saja, Tetapi Jika ada Aliran Dana Hasil Korupsi, Kejaksaan Wajib Telusuri Bingga ke Akar!

Badko HMI Sultra: Investasi Boleh Saja, Tetapi Jika ada Aliran Dana Hasil Korupsi, Kejaksaan Wajib Telusuri Bingga ke Akar!

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • visibility 81
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KENDARI – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) memberikan tanggapan atas klarifikasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, mengenai tidak adanya lagi nama Arinta Nila Hapsari dalam struktur kepemilikan PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS).

Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra, Andi Aswar, menegaskan bahwa pihaknya menghormati klarifikasi pemerintah daerah. Namun, klarifikasi mengenai perubahan struktur kepemilikan perusahaan saat ini tidak serta-merta menjawab persoalan historis mengenai hubungan kepemilikan saham, aktivitas pertambangan, dan kemungkinan aliran manfaat ekonomi pada periode sebelumnya.

“Kalau hari ini nama Arinta Nila Hapsari sudah tidak lagi tercatat dalam struktur kepemilikan PT TMS, kami tidak mempersoalkan fakta perubahan tersebut. Tetapi pertanyaan kami adalah bagaimana dengan periode sebelumnya? Siapa yang memiliki saham, siapa yang mengendalikan perusahaan, dan bagaimana aliran keuntungan perusahaan ketika dugaan pelanggaran penggunaan kawasan hutan di Pulau Kabaena berlangsung?” tegas Aswar.

Investasi adalah hak pengusaha, tetapi asal-usul dana tetap harus ditelusuri

Aswar menilai, pernyataan bahwa seorang pengusaha wajar melihat peluang investasi kemudian menanamkan sahamnya pada perusahaan tertentu merupakan hal yang dapat dipahami. Namun, persoalannya tidak berhenti pada kewajaran seseorang berinvestasi.

Menurutnya, ketika terdapat hubungan kepemilikan saham antara Arinta Nila Hapsari dengan entitas perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis dengan Arif Kurniawan, sementara nama Arif Kurniawan disebut dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, maka hubungan korporasi dan transaksi keuangan tersebut patut ditelusuri secara serius.

“Silakan saja seorang pengusaha melihat peluang investasi dan menanamkan modalnya. Itu hak setiap orang. Tetapi ketika pihak yang memiliki keterkaitan bisnis tersebut adalah seseorang yang disebut dalam perkara korupsi pertambangan nikel, maka pertanyaan hukumnya menjadi berbeda.

Dari mana sumber modalnya? Bagaimana transaksi sahamnya? Apakah ada aliran keuntungan dari aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum? Apakah terdapat dana yang bersumber dari tindak pidana dan mengalir kepada pihak lain?” ujar Aswar.

Ia menegaskan, BADKO HMI Sultra tidak menyimpulkan bahwa Arinta Nila Hapsari menerima atau menikmati uang hasil korupsi. Namun, apabila terdapat bukti transaksi, aliran dana, atau manfaat ekonomi yang mengarah kepada yang bersangkutan, maka aparat penegak hukum wajib melakukan pemeriksaan secara independen dan menyeluruh.

“Jangan sampai hubungan investasi hanya dijelaskan sebagai aktivitas bisnis yang wajar, sementara asal-usul dana dan aliran manfaat ekonominya tidak pernah diperiksa. Kami ingin memastikan apakah investasi tersebut benar-benar bersumber dari kegiatan bisnis yang sah atau justru terdapat keterkaitan dengan dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi pertambangan. Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan,” lanjutnya.

Pergantian pemegang saham tidak menghapus tanggung jawab masa lalu

BADKO HMI Sultra juga menyoroti dugaan penggunaan kawasan hutan dalam aktivitas pertambangan PT TMS di Pulau Kabaena.

Menurut Aswar, apabila hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menunjukkan adanya pelanggaran penggunaan kawasan hutan pada periode tertentu, maka seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada periode tersebut harus ditelusuri.

Mulai dari pemegang saham, direksi, komisaris, pengendali operasional, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.

“Jangan hanya menjelaskan bahwa hari ini direksi dan komisaris sudah berganti. Kami ingin mengetahui siapa yang menjabat ketika aktivitas yang diduga melanggar ketentuan kawasan hutan itu berlangsung. Apakah mereka sudah diperiksa? Apakah keputusan operasionalnya sudah ditelusuri? Apakah keuntungan dari aktivitas tersebut sudah diketahui siapa penerimanya?” tegas Aswar.

Kejagung harus telusuri hingga penerima manfaat akhir

Lebih jauh, BADKO HMI Sultra mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada korporasi, tetapi juga mengungkap hubungan antarpemilik manfaat, transaksi saham, aliran keuangan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tata kelola pertambangan nikel yang sedang diselidiki.

Menurut Aswar, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas perusahaan apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain dalam pengendalian maupun penerimaan manfaat ekonomi.

“Kami tidak sedang menuduh Gubernur ASR secara personal, begitu pula tidak menyatakan keluarganya terbukti menerima uang korupsi. Tetapi apabila ada hubungan kepemilikan saham, transaksi keuangan, dan indikasi aliran dana yang berkaitan dengan perkara korupsi pertambangan, maka semuanya wajib diperiksa. Tidak boleh ada pengecualian hanya karena seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik,” katanya.

Badko HMI sultra ajukan pertanyaan terbuka

BADKO HMI Sultra meminta Kejaksaan Agung menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:

1. Bagaimana riwayat kepemilikan saham PT TMS pada periode terjadinya dugaan pelanggaran kawasan hutan di Pulau Kabaena?

2. Apakah terdapat hubungan transaksi saham dan keuangan antara entitas perusahaan yang berkaitan dengan Arif Kurniawan dan pihak-pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham PT TMS?

3. Apakah terdapat aliran dana atau manfaat ekonomi yang berasal dari tindak pidana korupsi pertambangan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan saham?

4. Apakah seluruh mantan direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengendali perusahaan pada periode tersebut telah ditelusuri?

5. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan yang perlu diperiksa berdasarkan hubungan bisnis dan jabatan publik?

“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Jika memang tidak ada aliran dana ilegal, buktikan melalui penelusuran yang transparan. Tetapi jika ditemukan aliran dana hasil tindak pidana korupsi kepada siapa pun, maka wajib diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Aswar.

Badko HMI sultra menegaskan: investasi bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan asal-usul kekayaan. Pergantian saham bukan penghapus jejak, dan hubungan kekeluargaan buka alasan untuk menghentikan penelusuran hukum.

Liputan: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • serangan darat Israel Lebanon picu asap tebal di Dahieh Beirut setelah serangan udara

    Pemimpin Barat Desak Israel Tahan Operasi Darat di Lebanon, Risiko Krisis Kemanusiaan Membesar

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 251
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Para pemimpin negara Barat mendesak Israel agar tidak melanjutkan operasi darat di Lebanon selatan. Selain itu, mereka menilai langkah militer tersebut berisiko memperparah krisis kemanusiaan dan memperpanjang konflik. Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris menyampaikan sikap itu dalam pernyataan bersama pada Senin. Lebih lanjut, mereka menyatakan kekhawatiran atas peningkatan kekerasan di Lebanon […]

  • senjata baru China berpotensi mengancam jaringan satelit Starlink

    Bukan Rudal Nuklir, Senjata Baru China Berpotensi Melumpuhkan Dominasi AS di Luar Angkasa

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 278
    • 1Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Senjata baru China memunculkan kekhawatiran baru di tengah meningkatnya ketergantungan dunia pada satelit komunikasi. Teknologi ini berpotensi melumpuhkan satelit tanpa ledakan, sehingga mengancam layanan internet, navigasi, dan komunikasi sipil lintas negara. Isu ini menjadi penting karena satelit orbit rendah kini menopang aktivitas harian masyarakat global. Jaringan tersebut mendukung transaksi digital, layanan darurat, […]

  • Dari Dugaan hingga Klarifikasi: Mengurai Fakta Penyaluran BBM Bersubsidi di Luwu Timur

    Dari Dugaan hingga Klarifikasi: Mengurai Fakta Penyaluran BBM Bersubsidi di Luwu Timur

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 236
    • 0Komentar

    LUWU TIMUR, (Kabaristana.com) || Rabu (15/04/2026) – Isu penyaluran BBM subsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Luwu Timur menarik perhatian publik. Portal Batarapos.com memuat isu tersebut pada Selasa (14/4/2026). Pemberitaan itu menyinggung dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi dinas. Selain itu, pengelola SPBU menyampaikan keluhan. Kepala Dinas Pertanian juga disebut terkejut. Namun, sehari kemudian, pihak terkait langsung […]

  • Demonstran Anti NATO berunjuk rasa di Ankara

    KTT NATO Memanas, Turki Tahan 100 Demonstran-Situasi Kacau Balau

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Ankara, (kabaristana.com) – Polisi Turki menahan lebih dari 100 demonstran yang mengikuti aksi longmars anti-NATO di Alun-Alun Kizilay, Ankara, Minggu (5/7/2026). Aparat membubarkan aksi tersebut menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang akan berlangsung pada Selasa hingga Rabu pekan ini. Laporan Reuters yang dikutip Senin (6/7/2026) menyebut aksi tersebut digelar oleh Partai Komunis Turki […]

  • GEMKOT Soroti Dugaan Intervensi dan Penyimpangan Dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa

    GEMKOT Soroti Dugaan Intervensi dan Penyimpangan Dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 219
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Gerakan Mahasiswa Komando Anti Korupsi (GEMKOT) mendesak aparat penegak hukum segera menindak dugaan korupsi, pungutan liar (pungli), dan pemotongan Dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Dugaan ini mengarah pada pejabat berinisial ALB. Dana Pendidikan dan Ancaman Kepentingan Anggaran pendidikan menjadi investasi penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara menaruh […]

  • Pidato Megawati doktor honoris causa di Princess Nourah University

    Megawati Doktor Honoris Causa dari Princess Nourah University

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 347
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Megawati doktor honoris causa menjadi perhatian dunia internasional setelah Presiden ke-5 Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi. Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat di lingkungan kampus universitas tersebut. Pemberian gelar ini memiliki makna penting secara […]

expand_less