Badko HMI Sultra: Investasi Boleh Saja, Tetapi Jika ada Aliran Dana Hasil Korupsi, Kejaksaan Wajib Telusuri Bingga ke Akar!
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month 22 jam yang lalu
- visibility 81
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KENDARI – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) memberikan tanggapan atas klarifikasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, mengenai tidak adanya lagi nama Arinta Nila Hapsari dalam struktur kepemilikan PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS).
Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra, Andi Aswar, menegaskan bahwa pihaknya menghormati klarifikasi pemerintah daerah. Namun, klarifikasi mengenai perubahan struktur kepemilikan perusahaan saat ini tidak serta-merta menjawab persoalan historis mengenai hubungan kepemilikan saham, aktivitas pertambangan, dan kemungkinan aliran manfaat ekonomi pada periode sebelumnya.
“Kalau hari ini nama Arinta Nila Hapsari sudah tidak lagi tercatat dalam struktur kepemilikan PT TMS, kami tidak mempersoalkan fakta perubahan tersebut. Tetapi pertanyaan kami adalah bagaimana dengan periode sebelumnya? Siapa yang memiliki saham, siapa yang mengendalikan perusahaan, dan bagaimana aliran keuntungan perusahaan ketika dugaan pelanggaran penggunaan kawasan hutan di Pulau Kabaena berlangsung?” tegas Aswar.
Investasi adalah hak pengusaha, tetapi asal-usul dana tetap harus ditelusuri
Aswar menilai, pernyataan bahwa seorang pengusaha wajar melihat peluang investasi kemudian menanamkan sahamnya pada perusahaan tertentu merupakan hal yang dapat dipahami. Namun, persoalannya tidak berhenti pada kewajaran seseorang berinvestasi.
Menurutnya, ketika terdapat hubungan kepemilikan saham antara Arinta Nila Hapsari dengan entitas perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis dengan Arif Kurniawan, sementara nama Arif Kurniawan disebut dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, maka hubungan korporasi dan transaksi keuangan tersebut patut ditelusuri secara serius.
“Silakan saja seorang pengusaha melihat peluang investasi dan menanamkan modalnya. Itu hak setiap orang. Tetapi ketika pihak yang memiliki keterkaitan bisnis tersebut adalah seseorang yang disebut dalam perkara korupsi pertambangan nikel, maka pertanyaan hukumnya menjadi berbeda.
Dari mana sumber modalnya? Bagaimana transaksi sahamnya? Apakah ada aliran keuntungan dari aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum? Apakah terdapat dana yang bersumber dari tindak pidana dan mengalir kepada pihak lain?” ujar Aswar.
Ia menegaskan, BADKO HMI Sultra tidak menyimpulkan bahwa Arinta Nila Hapsari menerima atau menikmati uang hasil korupsi. Namun, apabila terdapat bukti transaksi, aliran dana, atau manfaat ekonomi yang mengarah kepada yang bersangkutan, maka aparat penegak hukum wajib melakukan pemeriksaan secara independen dan menyeluruh.
“Jangan sampai hubungan investasi hanya dijelaskan sebagai aktivitas bisnis yang wajar, sementara asal-usul dana dan aliran manfaat ekonominya tidak pernah diperiksa. Kami ingin memastikan apakah investasi tersebut benar-benar bersumber dari kegiatan bisnis yang sah atau justru terdapat keterkaitan dengan dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi pertambangan. Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan,” lanjutnya.
Pergantian pemegang saham tidak menghapus tanggung jawab masa lalu
BADKO HMI Sultra juga menyoroti dugaan penggunaan kawasan hutan dalam aktivitas pertambangan PT TMS di Pulau Kabaena.
Menurut Aswar, apabila hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menunjukkan adanya pelanggaran penggunaan kawasan hutan pada periode tertentu, maka seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada periode tersebut harus ditelusuri.
Mulai dari pemegang saham, direksi, komisaris, pengendali operasional, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.
“Jangan hanya menjelaskan bahwa hari ini direksi dan komisaris sudah berganti. Kami ingin mengetahui siapa yang menjabat ketika aktivitas yang diduga melanggar ketentuan kawasan hutan itu berlangsung. Apakah mereka sudah diperiksa? Apakah keputusan operasionalnya sudah ditelusuri? Apakah keuntungan dari aktivitas tersebut sudah diketahui siapa penerimanya?” tegas Aswar.
Kejagung harus telusuri hingga penerima manfaat akhir
Lebih jauh, BADKO HMI Sultra mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada korporasi, tetapi juga mengungkap hubungan antarpemilik manfaat, transaksi saham, aliran keuangan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tata kelola pertambangan nikel yang sedang diselidiki.
Menurut Aswar, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas perusahaan apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain dalam pengendalian maupun penerimaan manfaat ekonomi.
“Kami tidak sedang menuduh Gubernur ASR secara personal, begitu pula tidak menyatakan keluarganya terbukti menerima uang korupsi. Tetapi apabila ada hubungan kepemilikan saham, transaksi keuangan, dan indikasi aliran dana yang berkaitan dengan perkara korupsi pertambangan, maka semuanya wajib diperiksa. Tidak boleh ada pengecualian hanya karena seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik,” katanya.
Badko HMI sultra ajukan pertanyaan terbuka
BADKO HMI Sultra meminta Kejaksaan Agung menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:
1. Bagaimana riwayat kepemilikan saham PT TMS pada periode terjadinya dugaan pelanggaran kawasan hutan di Pulau Kabaena?
2. Apakah terdapat hubungan transaksi saham dan keuangan antara entitas perusahaan yang berkaitan dengan Arif Kurniawan dan pihak-pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham PT TMS?
3. Apakah terdapat aliran dana atau manfaat ekonomi yang berasal dari tindak pidana korupsi pertambangan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan saham?
4. Apakah seluruh mantan direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengendali perusahaan pada periode tersebut telah ditelusuri?
5. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan yang perlu diperiksa berdasarkan hubungan bisnis dan jabatan publik?
“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Jika memang tidak ada aliran dana ilegal, buktikan melalui penelusuran yang transparan. Tetapi jika ditemukan aliran dana hasil tindak pidana korupsi kepada siapa pun, maka wajib diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Aswar.
Badko HMI sultra menegaskan: investasi bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan asal-usul kekayaan. Pergantian saham bukan penghapus jejak, dan hubungan kekeluargaan buka alasan untuk menghentikan penelusuran hukum.
Liputan: Tim Redaksi
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Rama
- Sumber: https://kabaristana.com



Saat ini belum ada komentar