Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Halaman "14"

Hukum

perlindungan LPSK Vanessa Tuhuteru di kantor LPSK Indonesia

GASKAN Desak DPR RI Gelar RDP dan LPSK Segera Turun Tangan di Kasus Vanessa

  • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 274
  • 0Komentar

JAKARTA, (Kabaristana.com) – Rabu, 22 April 2026, Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan perlindungan penuh kepada Vanessa Tuhuteru dan keluarganya. Desakan ini menguat setelah Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI, merespons positif laporan tersebut. Ia mengarahkan keluarga Vanessa untuk menempuh jalur perlindungan hukum melalui LPSK. Langkah […]

Ilustrasi_ kuasa hukum jelaskan klien sakit luar negeri dalam proses pemeriksaan

Kuasa Hukum Tegaskan Kliennya Sakit, Bantah Isu di Luar Negeri

  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 267
  • 1Komentar

JAKARTA, (Kabaristana.com) – Kuasa hukum Anton Timbang menegaskan bahwa kliennya tidak menghadiri panggilan pertama penyidik Bareskrim Polri karena kondisi kesehatan yang menurun, bukan karena berada di luar negeri sebagaimana isu yang beredar di publik. Pihak kuasa hukum menyatakan bahwa Anton Timbang saat ini sedang sakit dan telah mengirimkan surat resmi permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik. […]

kasus tambang ilegal Sultra di kawasan hutan Sulawesi Tenggara

Tak Berizin, Tetap Beroperasi! PT KNI Diduga Keruk IUP Orang dan Jual ke Proyek PSN

  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 300
  • 1Komentar

JAKARTA, (Kabaristana.com) – Dugaan praktik pertambangan ilegal kembali memicu kemarahan publik. PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) diduga menambang batuan (Galian C) tanpa izin resmi di wilayah IUP milik PT Surya Lintas Gemilang (SLG). Karena itu, publik menilai KNI melanggar hukum. Perusahaan tersebut diduga menyerobot wilayah milik pihak lain dan mengabaikan aturan yang berlaku. Material Masuk […]

aksi pemuda di gedung KPK terkait Bupati Muna viral desak audit keuangan daerah

Pernyataan Bupati Muna Viral, Pemuda Muna Desak KPK Audit Total Keuangan Daerah.

  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 238
  • 1Komentar

Jakarta, (Kabaristana.com) – Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam barisan aktivis Kabupaten Muna menggelar aksi protes setelah pernyataan Bupati Muna viral. Bupati itu menyebut kondisi keuangan daerah kosong. Pernyataan tersebut memicu kontroversi karena ia menuding kritik sebagai manuver lawan politik. Sorotan Terhadap Kondisi Fiskal Daerah Ketegangan muncul saat publik menyebarkan potongan pernyataan bupati di media […]

Gedung KPK saat pengusutan kasus pemerasan jabatan perangkat desa di Pati

KPK Periksa Pihak Swasta di Mojokerto Terkait Kasus Sudewo

  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 215
  • 2Komentar

JAKARTA, (Kabaristana.com) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik menjadwalkan pemeriksaan ASA di Polres Mojokerto Kota. Selain itu, ASA hadir sebagai saksi dari pihak swasta dalam kasus pemerasan jabatan perangkat desa di Pati. Namun, KPK belum memastikan kehadiran ASA dalam pemeriksaan tersebut. Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan tanpa penundaan. […]

tambang pasir ilegal Konaweeha di Sungai Konaweeha

Soal Tambang Pasir Ilegal Di Sungai Konaweeha, Ampuh Sultra Desak APH Periksa Kepala BWS Wilayah IV Kendari.

  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 248
  • 0Komentar

Konawe, (Kabaristana.com) – Kasus tambang pasir ilegal di Sungai Konaweeha, Desa Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, memasuki babak baru. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak aparat penegak hukum memeriksa Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari. Ampuh Sultra menilai Sungai Konaweeha berada di bawah pengawasan BWS IV Kendari. Karena itu, lembaga […]

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto saat memberi keterangan terkait hoaks MBG Uya Kuya di Jakarta

Hoaks MBG Uya Kuya: Polda Metro Jaya Mulai Penyelidikan

  • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
  • account_circle Retanto
  • visibility 254
  • 0Komentar

Jakarta, {kabaristana.com}~Kasus hoaks MBG Uya Kuya menarik perhatian publik. Sebuah akun media sosial menyebarkan klaim bahwa ia memiliki ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia langsung membantah informasi tersebut dan menempuh jalur hukum. Laporan ke Polisi Surya Utama (Uya Kuya) mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan resmi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki […]

ilustrasi napi korupsi di coffee shop Kendari dipindahkan ke Nusakambangan

Napi Korupsi Terlihat di Coffee Shop, Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

  • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
  • account_circle Retanto
  • visibility 257
  • 1Komentar

Jakarta, {kabaristana.com}-Kasus napi korupsi Nusakambangan mencuat setelah video seorang narapidana terlihat berada di coffee shop. Peristiwa ini langsung menarik perhatian publik dan memicu respons cepat dari aparat pemasyarakatan. Banyak pihak menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan napi. Kronologi Kasus Napi Korupsi Nusakambangan Petugas segera memindahkan Supriadi ke Pulau Nusakambangan setelah video tersebut viral […]

kuasa hukum menunjukkan dokumen kasus vanessa cacat prosedur

GASKAN: PROSES HUKUM VANESSA CACAT PROSEDUR, MIRIP PENCULIKAN! PUBLIK DESAK KAPOLRI MUNDUR

  • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
  • account_circle Rahman
  • visibility 294
  • 2Komentar

JAKARTA, (Kabaristana.com) – Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) merilis surat terbuka yang ditandatangani Sekjen mereka, Andi Muhammad Rifaldy. Surat tersebut mereka kirim kepada Menteri Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI, Komnas HAM, dan Kapolri. Melalui langkah ini, GASKAN secara tegas menyoroti dugaan pelanggaran KUHAP dan HAM dalam penanganan kasus Vanessa Tuhuteru oleh penyidik PPA […]

Yusril Ihza Mahendra memberikan arahan tentang peran Polri dalam negara hukum pada Rakernis Divisi Hukum Polri

Peran Polri dalam Negara Hukum Harus Profesional dan Humanis

  • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
  • account_circle Retanto
  • visibility 248
  • 0Komentar

Jakarta, {kabaristana.com} — Peran Polri dalam negara hukum menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan hal itu dalam Rakernis Divisi Hukum Polri, Selasa (16/4/2026). Ia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang fungsi strategis sebagai garda terdepan penegakan hukum. Selain […]

expand_less