Konsorsium Mahasiswa Desak Kapolri Copot Kapolda Sultra
- account_circle Rahman
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- visibility 244
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: salah satu aktivis Sultra-jakarta pada saat orasi di atas mobil sound untuk menyampaikan pendapatnya di depan mabes polri Jakarta 14 /1/2026_KI/Rahman
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (kabaristana.com) | Demo mahasiswa Sultra Mabes Polri kembali menyita perhatian publik. Konsorsium Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko. Mereka menilai Kapolda Sultra gagal menjalankan fungsi kepemimpinan dan penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tenggara.
Demo Mahasiswa Sultra Mabes Soroti Tambang Ilegal
Melalui orasi, mahasiswa menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah daerah. Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara disebut sebagai wilayah yang paling terdampak.
Aktivitas tambang ilegal tersebut berlangsung secara terbuka. Namun hingga kini, aparat kepolisian belum menunjukkan langkah tegas. Karena itu, mahasiswa menilai Polda Sultra membiarkan pelanggaran hukum terus terjadi. Selain merugikan negara, aktivitas ini juga merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga.
Insiden Penembakan Warga Sipil Tuai Kecaman
Selain tambang ilegal, mahasiswa juga menyoroti insiden penembakan warga sipil oleh oknum anggota Brimob Polda Sultra. Peristiwa itu terjadi di area tambang ilegal Kabupaten Bombana beberapa hari sebelum aksi berlangsung.
Koordinator aksi, Rabil, menilai insiden tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan pembinaan internal di tubuh Polda Sultra. Menurutnya, pimpinan tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas tindakan anggota di lapangan.
“Tambang ilegal merajalela, sementara warga justru menjadi korban. Kondisi ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan,” tegas Rabil.
Mahasiswa Ungkap Dugaan Dana Koordinasi
Sementara itu, Koordinator Aksi II Akbar Rasyid mengungkap dugaan praktik dana koordinasi dari penambang ilegal kepada aparat. Menurutnya, praktik tersebut bertujuan mengamankan aktivitas ilegal agar tidak tersentuh proses hukum.
Ia menegaskan Kapolri harus bertindak tegas dan transparan untuk memutus mata rantai praktik tersebut. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan terus menurun.
Sebagai penutup, konsorsium mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Mereka juga menyiapkan aksi lanjutan apabila Kapolri tidak segera menindaklanjuti tuntutan pencopotan Kapolda Sultra. Mahasiswa menilai langkah tegas menjadi kunci pemulihan kepercayaan publik dan penegakan supremasi hukum di Sulawesi Tenggara.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: https://kabaristana.com
Saat ini belum ada komentar