JAKARTA, (Kabaristana.com) || Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya pendidikan kepolisian yang menghormati nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana, menyatakan kurikulum Polri harus membentuk aparat profesional dan berintegritas.
Dede menilai Lemdiklat Polri memegang peran kunci dalam membentuk kualitas SDM Polri. Karena itu, Polri perlu memulai transformasi menuju konsep Presisi dari sektor pendidikan.
Ia menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menyusun sistem pelatihan yang kuat. Lembaga tersebut juga perlu membentuk anggota yang memiliki kepekaan sosial tinggi. Selain itu, peserta didik harus memahami nilai kemanusiaan dalam setiap tugas.
Dede kemudian meminta lembaga pendidikan menanamkan nilai HAM dan demokrasi sejak awal. Dengan langkah itu, peserta didik dapat membangun pola pikir yang adil dan humanis.
Di sisi lain, Dede menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja kepolisian. Ia mencontohkan kasus di Polres Sleman yang sempat memicu polemik. Oleh sebab itu, ia mendorong penguatan perspektif HAM dalam setiap tindakan aparat.
Komisi III juga meminta Lemdiklat Polri menyusun evaluasi program kerja selama satu tahun terakhir. Evaluasi itu harus mencakup program prioritas, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta efektivitas pelaksanaan pendidikan.
Selanjutnya, Dede menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang lengkap. Polri perlu mengembangkan pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi secara seimbang. Dengan cara itu, Polri dapat menghasilkan SDM unggul.
Pada akhirnya, Dede berharap kurikulum berbasis HAM dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pendekatan tersebut juga dapat mendorong Polri menjalankan tugas secara profesional, adil, dan humanis.
Saat ini belum ada komentar