Krisis Utang Acak-Acak Negara, Presiden Pecat Perdana Menteri
- account_circle Rahman
- calendar_month 9 jam yang lalu
- visibility 25
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Pendukung calon presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye merayakan hasil awal yang menunjukkan bahwa Faye memimpin penghitungan awal pemilihan presiden, di Dakar, Senegal, 24 Maret 2024.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye memecat Perdana Menteri Ousmane Sonko akibat perbedaan pandangan dalam menangani krisis utang negara. Konflik politik tersebut muncul saat Senegal menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
Peneliti Tamu Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, Lesley Anne Warner, menilai Senegal kini memiliki dua pusat kekuasaan yang saling bersaing. Kondisi itu berpotensi menghambat pengambilan kebijakan pemerintah.
“Rivalitas ini kemungkinan besar akan menghasilkan kombinasi antara stagnasi kebijakan dan volatilitas politik. Efek buruknya bahkan mengancam untuk merembet hingga ke luar perbatasan wilayah Senegal,” tulis Warner dalam laporannya yang dikutip Jumat (12/6/2026).
Krisis Utang Memperburuk Situasi
Skandal utang tersembunyi senilai US$7 miliar atau sekitar Rp125,3 triliun memperburuk kondisi ekonomi Senegal. Pemerintahan sebelumnya diduga tidak mencatat utang tersebut secara transparan.
Akibatnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melonjak hingga 132 persen. Lembaga pemeringkat Moody’s dan S&P kemudian menurunkan peringkat utang Senegal karena meningkatnya risiko gagal bayar.
Presiden Faye memilih jalur negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Ia berharap langkah itu dapat membantu memulihkan stabilitas fiskal negara.
Sebaliknya, Sonko menolak rencana restrukturisasi utang. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Senegal.
Warner menjelaskan bahwa Sonko juga menentang usulan kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah mengusulkan kebijakan itu untuk menutup kekurangan subsidi sekitar US$2 miliar atau Rp35,8 triliun.
Selain itu, Sonko mendorong negosiasi ulang kontrak minyak dan gas. Sikap tersebut memicu kekhawatiran di kalangan investor.
Sonko Perkuat Posisi Politik
Pemecatan dari jabatan perdana menteri tidak menghentikan pengaruh politik Sonko. Beberapa hari setelah meninggalkan kursi pemerintahan, ia terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional.
Partai Pastef yang mendukung Sonko menguasai mayoritas kursi parlemen. Dukungan tersebut memperkuat posisi politiknya menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Parlemen juga menyetujui amendemen undang-undang pemilu. Aturan baru itu menghapus hambatan hukum yang sebelumnya dapat menghalangi Sonko maju sebagai calon presiden.
Warner menilai Presiden Faye menghadapi dilema politik. Jika menandatangani amendemen tersebut, Sonko berpeluang maju dalam pilpres. Namun, jika menolaknya, Sonko dapat memanfaatkan situasi itu untuk memperkuat narasi politiknya.
Pemerintah Fokus pada Stabilitas Fiskal
Presiden Faye bergerak cepat mengisi posisi perdana menteri. Pada 25 Mei 2026, ia menunjuk Ahmadou Al Aminou Lo sebagai kepala pemerintahan yang baru.
Lo pernah menduduki jabatan penting di Bank Sentral Negara-Negara Afrika Barat. Penunjukan tersebut menunjukkan fokus pemerintah terhadap upaya stabilisasi fiskal.
Perseteruan politik antara Faye dan Sonko berpotensi melemahkan posisi Senegal di Afrika Barat. Selama ini, Senegal dikenal sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di kawasan tersebut.
Warner menilai pandangan Sonko yang kritis terhadap IMF lebih dekat dengan pendekatan politik di Mali, Burkina Faso, dan Niger. Ketiga negara itu saat ini dipimpin pemerintahan militer.
Pemerintah Senegal juga menghadapi ancaman kebuntuan legislatif. Presiden Faye tidak dapat membubarkan parlemen sebelum Desember 2026.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kondisi itu dapat memicu demonstrasi dari kelompok pemuda yang menolak kebijakan penghematan anggaran.
“Senegal kini menjadi uji coba langsung mengenai apakah sebuah pemerintah dapat mengelola persaingan politik dan restrukturisasi utang tanpa merusak institusi yang telah menopang reputasi demokratisnya,” pungkas Warner.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar