Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Siap Gelar Aksi di Kejagung dan Mabes Polri, KASMI Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Ore Nikel Ilegal Eks IUP PT PCM

Siap Gelar Aksi di Kejagung dan Mabes Polri, KASMI Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Ore Nikel Ilegal Eks IUP PT PCM

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Minggu, 8 Nov 2026
  • visibility 131
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Komite Aksi Strategis Mahasiswa Indonesia (KASMI) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (9/11/2026) di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Rahman selaku Ketua Umum KASMI. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan transaksi serta distribusi ore nikel ilegal dari wilayah eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pandu Citra Mulia (PT PCM).

KASMI menilai, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi ore nikel ilegal eks IUP PT PCM perlu menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan pendalaman dan pengembangan perkara, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian KASMI adalah dugaan transaksi dan distribusi ore nikel ilegal sebanyak 15.540 Wet Metric Ton (WMT). Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh proses transaksi, pengangkutan, distribusi, hingga aliran dana hasil penjualan komoditas tambang tersebut.

Ketua Umum KASMI, Rahman, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin penanganan perkara berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah diproses secara hukum. Menurutnya, setiap nama maupun peran yang muncul dalam fakta persidangan perlu diklarifikasi melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung melalui Jampidsus agar tidak berhenti pada perkara yang sudah berjalan. Seluruh fakta persidangan harus didalami dan dikembangkan untuk mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam transaksi dan distribusi 15.540 WMT ore nikel ilegal eks IUP PT PCM. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila memang ditemukan bukti keterlibatan,” tegas Rahman.

Selain mendesak pengembangan perkara, Rahman juga meminta Kejagung RI memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam fakta persidangan, termasuk seseorang berinisial HFA, guna mengklarifikasi dugaan keterkaitan dengan transaksi dan distribusi ore nikel tersebut.

KASMI turut menyoroti dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan hasil penjualan ore nikel ilegal. Rahman meminta penyidik menelusuri aliran dana, pihak penerima manfaat, serta kemungkinan adanya transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu Ketua Umum kasmi, juga meminta Kejagung RI memanggil dan memeriksa HFA untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana hasil penjualan ore nikel ilegal eks IUP PT PCM yang diduga berkaitan dengan upaya memenangkan rektor terpilih Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka.

“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan aliran dana tersebut secara objektif dan transparan. Termasuk dugaan adanya penggunaan dana hasil penjualan ore nikel ilegal untuk kepentingan memenangkan rektor terpilih USN Kolaka. Dugaan ini harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan dibiarkan menjadi pertanyaan publik,” lanjut Rahman.

Tidak hanya kepada Kejaksaan Agung, KASMI juga mendesak Bareskrim Polri dan Mabes Polri mengambil langkah hukum dengan memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan transaksi ore nikel ilegal tersebut.

Menurutnya, kepolisian perlu menelusuri jaringan distribusi, pembeli, pengangkut, serta pihak-pihak yang diduga memfasilitasi penjualan 15.540 WMT ore nikel. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap keseluruhan rantai distribusi dan memastikan pertanggungjawaban hukum setiap pihak berdasarkan alat bukti.

Di sisi lain, KASMI meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM membuka data terkait status pencabutan izin, pengawasan wilayah eks IUP PT PCM, serta legalitas pengangkutan dan penjualan ore nikel sebanyak 15.540 WMT.

Rahman menegaskan, keterbukaan informasi dan keseriusan aparat penegak hukum menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami hadir untuk mendesak transparansi, meminta pertanggungjawaban, dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Rahman.

Dalam aksi yang akan berlangsung pada hari senin, KASMI membawa tujuh tuntutan utama yaitu:

1. Mendesak Jaksa Agung RI melalui Jampidsus segera melakukan pendalaman dan pengembangan perkara berdasarkan seluruh fakta persidangan kasus korupsi ore nikel ilegal eks IUP PT Pandu Citra Mulia (PT PCM).

2. Mendesak Kejagung RI memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam fakta persidangan, termasuk HFA, guna mengungkap dugaan keterlibatan dalam transaksi dan distribusi ore nikel ilegal sebanyak 15.540 WMT.

3. Mendesak Kejagung RI mengusut tuntas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menelusuri aliran dana hasil penjualan ore nikel ilegal eks IUP PT PCM.

4. Mendesak Kejagung RI untuk memanggil dan memeriksa HFA di duga TPPU aliran dana hasil penjualan ore nikel ilegal eks IUP PT PCM untuk memenangkan Rektor terpilih USN Kolaka

5. Mendesak Bareskrim Polri segera memanggil dan memeriksa HFA terkait dugaan keterlibatannya dalam transaksi ore nikel ilegal sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan.

6. Mendesak Mabes Polri menelusuri jaringan distribusi, pembeli, pengangkut, serta pihak-pihak yang diduga memfasilitasi penjualan 15.540 WMT ore nikel tersebut.

7. Mendesak Ditjen Minerba membuka data terkait status pencabutan izin, pengawasan wilayah eks IUP PT PCM, serta legalitas pengangkutan dan penjualan ore nikel sebanyak 15.540 WMT.

KASMI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas dan memastikan adanya kejelasan serta langkah konkret dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Hukum harus ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Kami berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Rahman.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Trump blokade Iran dengan menegaskan AS tetap mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Teheran di tengah penghentian pembicaraan damai

    Trump pilih diam jika Iran hentikan pembicaraan damai dengan AS

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Wingston, (kabaristana.com) – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan tidak keberatan jika Iran menghentikan sementara pembicaraan damai tidak langsung dengan Washington. Ia menegaskan Amerika Serikat tetap menjalankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump blokade Iran kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pernyataan itu muncul […]

  • Pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi fokus pembekalan anggota DPRD PAN dalam Workshop Nasional di Jakarta.

    Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Jadi Agenda Utama PAN dalam Pembekalan Ribuan Anggota DPRD

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 167
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristna.com) – Pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi fokus utama pelatihan nasional yang melibatkan 1.492 anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, PAN ingin memperkuat kemampuan legislator daerah dalam menyusun kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Para peserta tidak hanya menerima materi di ruang pelatihan. Mereka juga belajar langsung dari […]

  • resolusi DK PBB Hormuz jalur minyak dunia di Selat Hormuz

    Veto Membayangi: Rusia, China, dan Prancis Ganjal Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 282
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Upaya Dewan Keamanan PBB untuk membuka Selat Hormuz kini menghadapi hambatan serius. Namun, Rusia, China, dan Prancis menolak klausul penggunaan kekuatan militer dalam draf resolusi. Menurut The New York Times, sumber diplomatik menjelaskan isi draf tersebut. Draf itu memberi kewenangan kepada negara anggota untuk menjamin kebebasan pelayaran. Dengan demikian, negara anggota dapat […]

  • BKKBN Aceh Lakukan Pendampingan Psikososial di Wilayah Terdampak Banjir

    BKKBN Aceh Lakukan Pendampingan Psikososial di Wilayah Terdampak Banjir

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 399
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana,com | Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya merusak permukiman warga. Bencana ini juga memicu tekanan psikologis pada keluarga terdampak. Perempuan, anak, dan kelompok rentan menghadapi risiko trauma, kecemasan, dan ketidakpastian pascabencana. Di banyak lokasi, warga masih berjuang memulihkan kehidupan sehari-hari. Akses layanan kesehatan dan informasi dasar ikut terganggu. Kondisi ini […]

  • China Iran konflik dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB

    China Desak AS dan Israel Hentikan Operasi Militer di Iran, Peringatkan Risiko Konflik Meluas

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 301
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | China mendesak Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan operasi militer terhadap Iran. Beijing menilai langkah itu penting untuk mencegah konflik di kawasan Teluk berkembang menjadi krisis yang lebih luas di Timur Tengah. China Soroti Eskalasi Konflik di Timur Tengah Perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Cong, menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan di […]

  • pengawasan sawit El Nino di Musi Banyuasin

    Kementan Perketat Pengawasan Sawit Hadapi El Nino, Fokus Cegah Karhutla dan Jaga Produksi

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 196
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menghadapi ancaman El Nino 2026. Langkah ini bertujuan menjaga produksi sawit nasional sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh perusahaan memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Ia menilai pencegahan jauh lebih efektif dibanding pemadaman setelah […]

expand_less