Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Teknologi » China dan Indonesia Perketat AI: Dunia Sepakat, Teknologi Tak Bisa Gantikan Manusia Sepenuhnya

China dan Indonesia Perketat AI: Dunia Sepakat, Teknologi Tak Bisa Gantikan Manusia Sepenuhnya

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
  • visibility 269
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) || Pemerintah China mulai memperketat pengaturan kecerdasan buatan (AI) karena kekhawatiran global terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun regulasi baru yang berfokus pada keselamatan dan etika.

Secara khusus, regulasi ini menargetkan layanan AI berbasis konsumen yang meniru kepribadian manusia dan melibatkan interaksi emosional. Misalnya, chatbot, asisten virtual, serta teknologi berbasis teks, audio, gambar, dan video kini masuk dalam pengawasan ketat.

Selain itu, pemerintah China mewajibkan perusahaan AI menerapkan sistem keamanan yang kuat. Mereka harus melakukan audit algoritma, melindungi data pengguna, serta menjaga informasi pribadi secara menyeluruh.

Fokus pada Pencegahan Kecanduan Pengguna

Di sisi lain, pemerintah China juga memberi perhatian besar pada potensi kecanduan. Karena itu, penyedia layanan AI harus mengenali kondisi emosional pengguna sekaligus menilai tingkat ketergantungan mereka.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengambil langkah intervensi jika sistem mendeteksi tanda-tanda kecanduan. Tidak hanya itu, mereka juga harus membatasi konten agar tidak menyebarkan hoaks, kekerasan, maupun pornografi.

Indonesia Siapkan Peta Jalan AI Nasional

Sementara itu, Indonesia terus mempercepat penyusunan Peta Jalan AI dan etika AI sebagai pedoman nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa dokumen tersebut telah rampung sekitar 90 persen.

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani regulasi tersebut dalam waktu dekat.

Dengan demikian, peta jalan ini akan menjadi payung besar bagi pengembangan AI. Namun demikian, setiap kementerian dan lembaga tetap dapat menyusun aturan teknis sesuai kebutuhan sektornya masing-masing.

Dorong Keseimbangan Inovasi dan Perlindungan

Kemudian, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa AI dapat mendorong berbagai sektor strategis. Misalnya, sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, serta layanan keuangan akan mendapatkan manfaat besar dari teknologi ini.

Arah Global: AI Tetap di Bawah Kendali Manusia

Pada akhirnya, langkah China dan Indonesia menunjukkan arah global yang semakin tegas dalam mengatur AI. Oleh sebab itu, banyak negara mulai memastikan teknologi berkembang secara bertanggung jawab.

Dengan kata lain, AI berfungsi sebagai alat bantu yang memperkuat peran manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Status hukum lahan transmigrasi yang tumpang tindih kawasan hutan

    Kementrans Targetkan Penuntasan Status Hukum 17.655 Bidang Tanah Transmigran

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 513
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Ribuan keluarga transmigran masih hidup tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Padahal, sebagian dari mereka telah mengelola lahan itu selama puluhan tahun. Ketidakjelasan status tanah ini berisiko memicu konflik agraria dan menghambat kesejahteraan warga. Persoalan Lahan Mengemuka di Tengah Reforma Agraria Masalah tumpang tindih lahan transmigrasi dan kawasan hutan kembali mencuat. […]

  • Keributan TKA dan pekerja lokal di PT IPIP Kolaka Sulawesi Tenggara terekam di area kawasan industri nikel

    Keributan TKA dan Pekerja Lokal di PT IPIP Kolaka

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 396
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana | Keributan TKA dan pekerja lokal di PT IPIP Kolaka menjadi perhatian publik setelah sebuah video beredar luas di media sosial pada Selasa (28/1/2026). Video tersebut memperlihatkan ketegangan di kawasan industri nikel Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam rekaman itu, sejumlah tenaga kerja asing (TKA) tampak berusaha menjauh dari kerumunan pekerja lokal di area […]

  • Ilustrasi Penyegelan lokasi tambang nikel ilegal Malut oleh pemerintah

    Satgas PKH Denda Rp500 Miliar Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara, Nama Gubernur Ikut Terseret

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 349
    • 0Komentar

    Maluku Utara, Kabaristana.com | Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjatuhkan denda Rp500 miliar terhadap aktivitas tambang nikel ilegal seluas 51,3 hektare di Maluku Utara. Satgas menemukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai perizinan. Satgas PKH di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin langsung menyegel sejumlah lokasi tambang. Tim menemukan pelanggaran tata ruang […]

  • Dugaan Pergeseran Anggaran Rp503 Miliar Tanpa Pengesahan DPRD, PW GHARIS Sumut Geruduk Kejati

    Dugaan Pergeseran Anggaran Rp503 Miliar Tanpa Pengesahan DPRD, PW GHARIS Sumut Geruduk Kejati

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 114
    • 0Komentar

    MEDAN, (kabaristana.com) — Pimpinan Wilayah Gerakan Hak Asasi Dan Reformasi Indonesia Sejahtera Sumatera Utara (PW GHARIS Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di Kejati Sumut pada Jum’at (16/10/2026). dalam hal itu mereka menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang pergeseran anggaran senilai sekitar Rp503 miliar yang dinilai tidak transparan, cacat prosedur, serta berpotensi merugikan keuangan negara. […]

  • Sufmi Dasco Ahmad diwawancarai wartawan di kompleks parlemen Jakarta terkait RUU PPRT

    DPR Buka Ruang Publik Lebar untuk RUU PPRT, Target Rampung Usai Ramadhan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 231
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com | Pembahasan RUU PPRT kembali menjadi perhatian publik. DPR RI membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan regulasi ini memberi perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga, khususnya di sektor informal. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menyerap masukan publik dalam proses pembahasan aturan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan […]

  • ilustrasi gencatan senjata Israel Lebanon selama 10 hari dengan peran PBB

    RI Harapkan Gencatan Senjata Israel–Lebanon Berujung Perdamaian Permanen

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 258
    • 1Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) — Pemerintah Indonesia menyambut gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Indonesia berharap kesepakatan ini mengarah pada perdamaian permanen. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa Indonesia terus memantau proses perundingan. Ia menekankan pentingnya hasil nyata dari dialog tersebut. Indonesia mendesak semua pihak segera mengambil langkah konkret. Tujuannya […]

expand_less