Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » KKP dan Australia Edukasi Nelayan Cegah Penangkapan Ilegal

KKP dan Australia Edukasi Nelayan Cegah Penangkapan Ilegal

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
  • visibility 86
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Kabaristana.com) || Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Australia Fisheries Management Authority (AFMA) mengedukasi masyarakat pesisir di Buton dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Program ini bertujuan mencegah nelayan Indonesia menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan program ini menyasar nelayan, keluarga nelayan, pemilik kapal, dan pelajar sekolah dasar. Ia menilai pendekatan ini membantu masyarakat memahami batas wilayah laut dan risiko pelanggaran.

Ia menegaskan pemerintah memperkuat kerja sama nasional dan internasional untuk menekan pelanggaran di wilayah negara lain. Langkah ini juga menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

Pelanggaran Masih Terjadi

Data AFMA menunjukkan sebagian nelayan dari Buton dan Wakatobi masih melanggar batas laut. Otoritas Australia pun menangkap mereka karena pelanggaran tersebut.

Kondisi ini mendorong KKP dan AFMA memperluas edukasi di wilayah pesisir.

Materi Edukasi dan Pembekalan

Tim memberikan materi tentang batas laut Indonesia–Australia, risiko hukum, dan keselamatan melaut. Mereka juga menjelaskan pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Selain itu, tim membagikan peta tahan air kepada nelayan. Peta ini memuat batas wilayah laut dan panduan pemanfaatan sumber daya ikan.

Fokus Pencegahan

Lotharia menegaskan pemerintah mengutamakan pencegahan untuk melindungi nelayan. Ia berharap nelayan tidak lagi melintasi batas negara saat melaut.

Ia juga menilai edukasi dan kerja sama menjadi kunci untuk menekan praktik ilegal dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Program ini melibatkan berbagai pihak. KKP dan AFMA bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah.

Kolaborasi ini memastikan edukasi berjalan efektif dan berkelanjutan di masyarakat pesisir.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perjuangan Mahatma Gandhi dan Jalan Damai Kemerdekaan India

    Perjuangan Mahatma Gandhi dan Jalan Damai Kemerdekaan India

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Porondosi
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com – Dunia internasional mengenal Mahatma Gandhi sebagai pemimpin yang menolak kekerasan dan mengandalkan kekuatan moral. Gandhi memimpin rakyat India melawan hukum kolonial Inggris melalui prinsip ahimsa dan satyagraha. Ia mendorong perlawanan damai dengan menolak ketidakadilan tanpa menggunakan senjata atau kebencian. (16/01/2026). Perjuangan Mahatma Gandhi mencerminkan perlawanan damai dalam sejarah dunia. Dalam perjuangannya, Gandhi […]

  • konflik AS Iran China berdampak pada stabilitas energi global

    Konflik AS–Iran Berpotensi Menekan Ekonomi China dari Banyak Sisi

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Ketegangan yang berpotensi melibatkan Iran dapat memberi tekanan ekonomi signifikan bagi China. Dampak itu muncul meski tidak terjadi konfrontasi militer langsung. Kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran, dan pengetatan sanksi internasional menjadi sumber utama risiko. Presiden Pusat Studi Timur Tengah sekaligus dosen tamu Universitas HSE, Murad Sadygzade, menilai Iran memegang posisi strategis […]

  • pemaksaan CSR Madiun oleh Walkot Maidi saat pemeriksaan bersama aparat

    Pemaksaan CSR Madiun: KPK Periksa 11 Saksi Kasus Walkot Maidi

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus pemaksaan CSR Madiun yang melibatkan Maidi. Saat ini, penyidik memeriksa 11 saksi untuk mengungkap praktik tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik menelusuri cara tersangka menekan pengusaha agar menyerahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan di Kantor KPPN Kota […]

  • asap kebakaran gambut Aceh Barat

    Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Meluas di Aceh Barat

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 341
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | Kebakaran gambut Aceh Barat kembali meluas di sejumlah titik wilayah. Dalam beberapa hari terakhir, api muncul di lahan gambut yang mengering akibat cuaca kering berkepanjangan. Akibatnya, risiko kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat meningkat. Sementara itu, petugas mencatat peningkatan kebakaran di wilayah bertanah gambut di Kabupaten Aceh Barat. Ketika curah hujan menurun, […]

  • banjir Jakarta akibat hujan deras merendam permukiman warga

    Hujan Mengguyur Jakarta, Sejumlah Wilayah Mengalami Kebanjiran

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 235
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Banjir Jakarta kembali terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ibu kota sejak Minggu malam hingga Senin dini hari, Senin (12/1/2026). Hujan turun dengan intensitas tinggi selama beberapa jam tanpa jeda. Curah hujan yang tinggi membuat saluran drainase kewalahan. Air meluap dan menggenangi permukiman warga serta ruas jalan utama. Kondisi ini memicu banjir […]

  • Purbaya Perry rapat ekonomi bahas kebijakan SBN 2026

    BI dan Kemenkeu Sepakati Pengelolaan SBN 2026 untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 160
    • 0Komentar

    JAKARTA, Kabaristana.com | Purbaya Perry rapat ekonomi bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk membahas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada 2026. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyepakati pembelian SBN pemerintah senilai Rp173,4 triliun secara bertahap. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan […]

expand_less