Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Dugaan Suap Izin Prodi di IAI Rawa Aopa, Komersialisasi Pendidikan Terbongkar!!!

Dugaan Suap Izin Prodi di IAI Rawa Aopa, Komersialisasi Pendidikan Terbongkar!!!

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • visibility 277
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, kabaristana.com – Dugaan praktik suap dalam pengurusan izin Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara, kini mencuat ke publik. Kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga mengangkat kembali isu komersialisasi pendidikan.

Koordinator PUSKOM Indonesia, Robby Anggara, mengungkap dugaan adanya “uang pelicin” dalam proses perizinan prodi. Ia menyebut praktik ini melibatkan pihak yayasan dan diduga berhubungan dengan oknum di Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Jika izin prodi diperoleh dengan uang pelicin, maka kampus hanya mencetak produk transaksi, bukan sarjana,” tegas Robby.

Bukti Awal dan Dugaan Pelanggaran

Robby mengaku telah mengantongi sejumlah bukti. Ia menyebut ada rekaman percakapan, keterangan saksi, serta dokumen pendukung. Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik suap.

Ia menilai kasus ini berdampak luas. Praktik tersebut merusak kepercayaan publik dan menurunkan kualitas lulusan. Selain itu, tindakan ini juga mencederai nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pendidikan.

Dalam perspektif etika Islam, suap (risywah) jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Pendidikan seharusnya membentuk moral, bukan sekadar proses administratif.

Korupsi di Sektor Pendidikan Masih Rentan

Kasus ini bukan yang pertama. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan sektor pendidikan masih rentan terhadap korupsi. Praktik tersebut terjadi dalam penerimaan mahasiswa, pengelolaan anggaran, hingga perizinan.

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan juga menempatkan sektor ini dalam kategori rentan. Lemahnya pengawasan dan tata kelola menjadi penyebab utama.

Pengamat menilai orientasi bisnis di perguruan tinggi swasta semakin kuat. Kondisi ini membuat standar akademik sering dikompromikan demi keuntungan finansial.

Respons Kampus Tuai Kritik

Robby juga mengkritik sikap pengelola kampus. Ia menilai pihak kampus tidak merespons kritik secara sehat.

Menurutnya, ada indikasi upaya membungkam kritik. Bahkan, ia menyebut muncul dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang bersuara.

“Pengelola kampus seharusnya berbenah, bukan menyerang pengkritik,” ujarnya.

Desakan Pengunduran Diri Rektor

Robby mendesak pimpinan kampus bertanggung jawab secara moral. Ia meminta rektor IAI Rawa Aopa segera mundur dari jabatannya.

Ia juga menilai langkah pelaporan terhadap pengkritik justru memperburuk situasi. Sikap tersebut dianggap menunjukkan ketidakmauan membuka masalah secara transparan.

Kasus Akan Dilaporkan ke KPK

Robby menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menyebut laporan akan diajukan ke Indonesia Corruption Watch dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia berharap penegak hukum dapat mengusut kasus ini secara objektif dan transparan.

Krisis Tata Kelola Kampus

Kasus ini memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola internal kampus. Sebelumnya, IAI Rawa Aopa juga menjadi sorotan akibat dugaan kasus pelecehan yang masih berproses.

Kini, dugaan suap dalam pengurusan izin prodi menambah daftar persoalan. Situasi ini menempatkan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam posisi penting untuk segera mengambil langkah tegas.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kebijakan hemat BBM Prabowo dalam sidang kabinet

    Prabowo Kaji Kebijakan Hemat BBM dan WFH 50 Persen Dampak Gejolak Perang Timur Tengah

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 289
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap dampak konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang muncul ialah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian pegawai. Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana […]

  • Guru SD Temukan Harta VOC di Madura

    Guru SD Temukan Harta VOC di Madura

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Porondosi
    • visibility 442
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com – Peristiwa guru Sekolah dasar (SD), temukan harta VOC di Madura langsung menarik perhatian publik. Selain karena nilai temuan koin dan artefak kuno, yang mencapai 13 kilogram, penemuan ini juga membuka kembali diskusi tentang jejak kolonial Belanda di Jawa Timur. Oleh karena itu, banyak pihak menilai peristiwa ini penting bagi sejarah dan edukasi […]

  • aktivitas tambang Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

    Ampuh, Aktivitas Tambang Pulau Wawonii Diminta Dihentikan

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Kendari (Kabaristana.com) – Aktivitas tambang di Pulau Wawonii kembali menjadi sorotan. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak pemerintah menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Direktur Ampuh Sultra, Hendro, menyatakan saat ini masih ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan. Empat IUP nikel dimiliki PT Gema […]

  • Otto Hasibuan menyampaikan tindak lanjut rekomendasi BPK RI kepada tiga kementerian dalam penyerahan LHP BPK Tahun 2025.

    Otto Hasibuan Minta Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan meminta tiga kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menetapkan batas penyelesaian maksimal 60 hari setelah laporan diterima. Otto menyampaikan arahan tersebut saat mewakili Menteri Koordinator Kumham […]

  • PP GPI Apresiasi Prabowo atas langkah evaluasi pimpinan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik.

    Kabid Hukum dan HAM PP GPI Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam Melakukan Evaluasi Pimpinan Badan Gizi Nasional

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Midul Makati, SH., MH., mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengevaluasi kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Midul menilai keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas tata kelola lembaga negara. Selain itu, pemerintah ingin memastikan seluruh program strategis nasional berjalan efektif […]

  • Turkiye kecam pendudukan Israel di Lebanon dan serukan penghentian konflik

    Turkiye Kecam Perluasan Pendudukan Israel di Lebanon, Peringatkan Ancaman Stabilitas Kawasan

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Pemerintah Turkiye mengecam perluasan pendudukan yang dilakukan Israel di Lebanon. Ankara menilai langkah itu mengancam stabilitas kawasan dan memperburuk krisis kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri Turkiye menyampaikan kecaman tersebut dalam pernyataan resmi pada Senin. Ankara menilai kebijakan ekspansionis Israel menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah. Turkiye juga menuding Israel menerapkan pola yang sama […]

expand_less