Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi Tolak Rencana Eksekusi Hotel Sultan

Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi Tolak Rencana Eksekusi Hotel Sultan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
  • visibility 242
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) – Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi menggelar aksi bertajuk “Pribumi Bersatu, Tolak Eksekusi Hotel Sultan” di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut menolak rencana eksekusi Hotel Sultan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026.

Selain mahasiswa, karyawan hotel, buruh, dan berbagai elemen masyarakat juga mengikuti aksi tersebut. Mereka menilai rencana eksekusi dapat memicu persoalan hukum, sosial, dan ekonomi.

Massa Tegaskan Penolakan

Koordinator koalisi, Al Hams Qamarallah, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perlawanan secara damai dan konstitusional.

“Kami siap menghadang rencana eksekusi Hotel Sultan melalui aksi damai dan konstitusional. Karena itu, eksekusi tidak boleh mengabaikan keadilan dan kepastian hukum,” ujar Al Hams.

Menurut Al Hams, beberapa aspek hukum masih memerlukan perhatian. Misalnya, persoalan putusan serta-merta, kewajiban jaminan, hak pemegang HGB, dan perlindungan pekerja.

Sengketa Dinilai Berdampak Luas

Al Hams menjelaskan bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan status tanah. Namun, dampaknya dapat meluas ke bangunan dan kegiatan usaha.

Selain itu, ia menilai pelaksanaan eksekusi dapat mengganggu aktivitas ekonomi yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

“Objek sengketanya adalah tanah. Namun, yang terancam bukan hanya tanah, melainkan bisnis hotel, tenaga kerja, tenant, dan vendor,” katanya.

Koalisi Ajukan Enam Tuntutan

Pertama, koalisi meminta pembatalan eksekusi karena pemohon belum menyerahkan nilai jaminan yang setara.

Kedua, mereka meminta pemerintah menghormati ketentuan hukum mengenai hak pemegang HGB.

Ketiga, mereka menuntut perlindungan terhadap pekerja, pelaku usaha, dan pihak ketiga.

Selanjutnya, mereka mendorong penyelesaian sengketa secara transparan, adil, dan bermartabat.

Di samping itu, mereka menegaskan bahwa keadilan harus melindungi hak seluruh warga negara, termasuk pengusaha pribumi.

Terakhir, mereka meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan stabilitas nasional.

Soroti Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain aspek hukum, massa juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi apabila eksekusi tetap berlangsung.

Karena itu, mereka meminta perlindungan bagi karyawan, tenant, vendor, dan pemasok.

“Hotel Sultan bukan hanya tanah dan bangunan. Di dalamnya ada pekerja, keluarga karyawan, tenant, dan aktivitas ekonomi yang harus dilindungi,” ujar Al Hams.

Sementara itu, koalisi merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Koalisi Dorong Dialog

Selain menyampaikan penolakan, koalisi juga meminta pemerintah dan PT Indobuildco mengedepankan dialog.

Menurut mereka, negosiasi dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka menilai dialog lebih konstruktif dibandingkan pelaksanaan eksekusi.

“Kami akan menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, kami tetap meminta pembatalan eksekusi, perlindungan pekerja, dan pembukaan ruang dialog,” tutup Al Hams.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • petugas memantau banjir Jalan Taman Mini

    Banjir di Pinang Ranti Jakarta Timur, Lalu Lintas Tersendat Akibat Hujan Sejak Pagi

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 460
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com | Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin pagi (12/1/2026) menyebabkan Jalan Taman Mini 1, Pinang Ranti, Jakarta Timur, tergenang banjir. Kondisi ini menghambat arus lalu lintas di kawasan tersebut. Genangan air menutup sebagian badan jalan. Pengendara mobil dan sepeda motor melaju perlahan dan meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Petugas berseragam oranye berjaga di […]

  • PHK industri otomotif global di pabrik mobil Thailand akibat otomatisasi dan kendaraan listrik

    PHK Industri Otomotif Global di Thailand Masuk Fase Kritis

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 312
    • 1Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com}— PHK industri otomotif global kini menjadi ancaman nyata seiring percepatan transisi ke kendaraan listrik (EV) dan otomatisasi produksi. Thailand menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh perubahan besar ini.Transformasi besar sedang mengguncang industri otomotif global. Thailand kini menghadapi tekanan serius akibat peralihan ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan meningkatnya otomatisasi produksi. Kondisi […]

  • PSE global Indonesia buka kantor perwakilan di Jakarta

    Pemerintah Dorong PSE Global Buka Kantor di Indonesia demi Pengawasan Digital

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Pemerintah mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) global yang memiliki banyak pengguna di Indonesia untuk membuka kantor perwakilan di dalam negeri. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan serta mempercepat koordinasi ketika muncul persoalan di platform digital. Analis Kebijakan Madya Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Nanci Laura Sitinjak, mengatakan pengawasan terhadap […]

  • Rumah warga rusak akibat Ledakan Bom Biak yang menewaskan lima orang di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

    Ledakan Bom Biak Tewaskan Lima Warga, Tiga Orang Masih Hilang

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com)– Ledakan Bom Biak yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II menewaskan lima warga di kawasan Komplek Perikanan Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Minggu (31/5) sore. Selain korban meninggal dunia, tim gabungan juga masih mencari tiga warga yang hilang akibat insiden tersebut. Kapolres Ari Trestiawan menyebut ledakan terjadi sekitar pukul 14.45 WIT. […]

  • Eks Direktur Bea Cukai Didakwa Rugikan Negara Rp7,37 Triliun dalam Kasus CPO

    Eks Direktur Bea Cukai Didakwa Rugikan Negara Rp7,37 Triliun dalam Kasus CPO

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Fadjar Donny Tjahjadi, menghadapi dakwaan kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp7,37 triliun. JPU Kejaksaan Agung, Widya Sihombing, membacakan dakwaan itu dalam sidang di Pengadilan Tipikor […]

  • Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Keadilan Kolaka Utara Dorong Evaluasi Tata Kelola Pertambangan PT Riota Jaya Lestari

    Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Keadilan Kolaka Utara Dorong Evaluasi Tata Kelola Pertambangan PT Riota Jaya Lestari

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 435
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) — Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Keadilan Kolaka Utara menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 3 Agustus 2026. Aliansi juga melayangkan laporan resmi kepada Kementerian ESDM RI, Kementerian ATR/BPN RI, dan Kementerian Kehutanan RI. Mereka meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret terkait berbagai persoalan yang berkembang di sekitar aktivitas pertambangan PT Riota Jaya […]

expand_less