Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KPK soal Amplop Raja Juli: Pemberian Harusnya Ditolak Sejak Awal

KPK soal Amplop Raja Juli: Pemberian Harusnya Ditolak Sejak Awal

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
  • visibility 145
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (kabaristana.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh penyelenggara negara menolak setiap pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi. Imbauan itu muncul setelah publik menyoroti penerimaan amplop oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pejabat negara harus menolak setiap bentuk pemberian sejak awal. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen terhadap integritas sekaligus menjaga independensi dalam menjalankan tugas.

“KPK tidak henti-hentinya mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk menolak setiap pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi,” kata Budi, Sabtu (18/7/2026).

Budi menambahkan, penolakan sejak awal menjadi cara paling efektif untuk mencegah konflik kepentingan. Ia menilai sikap itu mencerminkan komitmen nyata pejabat dalam menjalankan amanah publik secara objektif.

Apabila pejabat tidak dapat menolak pemberian secara langsung, KPK meminta mereka segera melaporkannya. Pejabat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi GOL KPK, situs pelaporan gratifikasi, atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing paling lambat 30 hari kerja setelah menerima pemberian tersebut.

Kesadaran Melapor Terus Meningkat

KPK mencatat peningkatan pelaporan gratifikasi sepanjang 2026. Hingga kuartal pertama, lembaga antirasuah menerima 1.596 laporan gratifikasi.

Sebanyak 1.038 laporan berasal dari kementerian dan lembaga atau sekitar 65,04 persen dari total laporan. Sementara itu, 352 laporan datang dari BUMN dan BUMD atau sekitar 22,06 persen.

Budi menilai kenaikan jumlah laporan menunjukkan meningkatnya kesadaran penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Menurutnya, tren tersebut mencerminkan semakin kuatnya budaya integritas di lingkungan pemerintahan, bukan meningkatnya praktik gratifikasi.

KPK mengungkap kasus ini setelah tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Penyidik menduga Suhardiman menerima sejumlah keuntungan dari pengurusan alih fungsi kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Dugaan tersebut kemudian mengarahkan perhatian pada pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Raja Juli Akui Menerima Amplop

Raja Juli Antoni mengakui pernah menerima amplop dari Suhardiman Amby saat keduanya menghadiri audiensi terbuka di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui isi amplop saat menerimanya. Setelah mengetahui adanya pemberian tersebut, Raja Juli langsung meminta ajudannya mengembalikan amplop kepada Suhardiman. Proses pengembalian berlangsung pada 12 Juni 2026 atau sekitar 17 hari sebelum KPK menangkap Suhardiman dalam OTT.

Selain mengembalikan amplop, Raja Juli juga melaporkan peristiwa tersebut kepada KPK beberapa hari setelah operasi tangkap tangan berlangsung. Ia menegaskan komitmennya mendukung upaya pemberantasan korupsi dan siap bekerja sama dengan penyidik apabila diperlukan.

Raja Juli juga membantah telah mengeluarkan izin alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

“Saya berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama dengan KPK. Tidak ada sejengkal kawasan hutan di Kuantan Singingi yang saya otorisasi untuk dikeluarkan,” tegasnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana
  • Sumber: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo antisipasi krisis bersama eks pejabat ekonomi era SBY di Istana Negara

    Prabowo Kumpulkan Eks Pejabat Ekonomi Era SBY, Bahas Antisipasi Krisis dan Stabilitas Rupiah

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan pejabat ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Presiden ingin menyerap pengalaman mereka saat menghadapi krisis ekonomi global 2008. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden dalam diskusi tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga ikut hadir. Pertemuan itu […]

  • Trump Iran Diplomasi, Marco Rubio menyampaikan upaya diplomasi AS terhadap Iran

    Rubio: Trump punya semua opsi jika Iran gagal capai kesepakatan

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 211
    • 0Komentar

    WASHINGTON, (kabaristana.com) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengutamakan jalur diplomasi dalam hubungan dengan Iran. Meski demikian, Trump menyiapkan sejumlah opsi apabila Teheran menolak melanjutkan kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Rubio mengatakan pemerintah Amerika Serikat masih membuka ruang negosiasi dan berharap Iran tetap melanjutkan proses dialog. “Presiden […]

  • Barang bukti ekstasi antarprovinsi Kalsel yang disita polisi dari jaringan narkoba di Kabupaten Banjar

    Ekstasi Antarprovinsi Kalsel Terbongkar, Polisi Sita 6.726 Butir dan Tangkap Dua Pelaku

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 292
    • 1Komentar

    Jakarta, {kabaaristtana.com}– Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan membongkar jaringan peredaran narkotika lintas provinsi dan menyita 6.726 butir ekstasi. Polisi menangkap RT (26) dan MS (47) di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Pengungkapan Ekstasi Antarprovinsi Kalsel Awalnya, polisi menerima laporan masyarakat tentang dugaan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar. Selanjutnya, tim Ditresnarkoba langsung menyelidiki informasi tersebut […]

  • JARNUS Desak Polda dan Kejati Sultra Usut Dugaan Pengaturan Proyek Jalan BPJN

    JARNUS Desak Polda dan Kejati Sultra Usut Dugaan Pengaturan Proyek Jalan BPJN

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Kendari, (KABARISTANA.COM) — Jaringan Aktivis Nusantara (JARNUS) meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, menelusuri secara serius proses pengadaan sejumlah paket pekerjaan jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di Sulawesi Tenggara yang menggunakan metode E-Purchasing melalui katalog elektronik. Ketua JARNUS, Erik Santo, mengatakan penggunaan E-Purchasing atau katalog […]

  • kapal tanker Pertamina Hormuz di jalur pelayaran minyak dunia

    Pertamina Ungkap Kondisi Terbaru Kapal Tanker di Teluk Timur Tengah, Dua Kapal Sudah Lanjut Operasi

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 292
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkap kondisi terbaru kapal tanker milik perusahaan di kawasan teluk Timur Tengah. Dari empat kapal yang berada di wilayah tersebut, dua kapal sudah kembali melanjutkan operasinya. Simon menjelaskan, dua kapal itu adalah Paragon dan Rinjani. Kedua kapal mengangkut kargo untuk pasar internasional. Muatan tersebut […]

  • Jelang Sidang Tahunan DPR, Puan Pastikan Aksi Joget Tahun Lalu Jadi Evaluasi

    Jelang Sidang Tahunan DPR, Puan Pastikan Aksi Joget Tahun Lalu Jadi Evaluasi

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan anggota DPR RI akan menjaga sikap dan mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI 2026 dengan lebih khidmat. Evaluasi terhadap aksi sejumlah anggota dewan yang berjoget pada sidang tahun lalu menjadi salah satu perhatian menjelang acara kenegaraan tersebut. Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, […]

expand_less