DULU DISANKSI AMERIKA, KINI BERULAH DI INDONESIA: JEJAK KELAM SOLWAY SWISS TERDETEKSI DI KONAWE UTARA, MAHASISWA SEGEL KANTOR AQUILA!
- account_circle jurnalis1
- calendar_month Senin, 19 Jan 2026
- visibility 468
- comment 1 komentar
- print Cetak
Aksi mahasiswa menyegel kantor Aquila Nickel Group di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan Solway Investment Group Indonesia.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, kabaristana.com — Publik Indonesia kembali menyoroti aktivitas Solway Investment Group, perusahaan tambang asal Swiss yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Di Indonesia, Solway menjalankan bisnisnya melalui Aquila Nickel Group dan anak usaha PT Bumi Konawe Minerina.
Namun demikian, sorotan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Sejumlah aktivis menilai perusahaan ini membawa rekam jejak bermasalah dari luar negeri. Oleh karena itu, publik mulai mempertanyakan komitmen kepatuhan hukum perusahaan di dalam negeri.
Rekam Jejak Internasional Jadi Perhatian
Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada Solway. Lembaga tersebut menilai perusahaan terlibat praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di Guatemala.
Lebih lanjut, aktivis menilai pola operasional itu berpotensi terulang di Indonesia. Akibatnya, kehadiran Solway di sektor nikel nasional memicu kekhawatiran luas.
Mahasiswa Lakukan Aksi Penyegelan
Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (IMPH) menyegel kantor Aquila Nickel Group di Jakarta. Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk tekanan moral kepada perusahaan dan pemerintah.
Dalam aksi itu, IMPH menyebut Satgas Penataan Kawasan Hutan (PKH) telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Bumi Konawe Minerina. Sanksi itu berkaitan dengan dugaan pembukaan lahan di kawasan hutan.
“Amerika sudah memberi sanksi. Sekarang mereka mencoba mengakali hukum Indonesia,” kata Rendy Salim, pimpinan aksi IMPH.
Selain itu, Rendy menuding perusahaan tidak membuka dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat. Ia juga menyebut warga Konawe kehilangan hak atas informasi publik.
Klaim ESG Dinilai Tidak Selaras
Di sisi lain, Koordinator Aksi IMPH, Muhammad Rahim, mengkritik klaim ESG yang kerap Solway gaungkan di Eropa. Menurutnya, klaim tersebut tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Bahkan, Rahim menilai sanksi PKH menjadi bukti konkret lemahnya kepatuhan perusahaan. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah bertindak lebih tegas.
“Jika Amerika bisa bertindak keras, maka Indonesia juga harus berani,” ujarnya.
Dampak bagi Hilirisasi Nikel
Pada saat yang sama, pengamat menilai polemik ini berpotensi mengganggu agenda hilirisasi nikel nasional. Indonesia saat ini tengah membangun citra sebagai pemasok bahan baku baterai kendaraan listrik.
Namun, keberadaan perusahaan dengan catatan sanksi internasional dapat merusak kepercayaan pasar global. Akibatnya, reputasi industri nikel nasional ikut terancam.
Desakan Audit dan Evaluasi Izin
Oleh karena itu, IMPH mendesak pemerintah melakukan audit investigatif menyeluruh. Mereka meminta aparat menelusuri dugaan pelanggaran kehutanan dan kewajiban sosial perusahaan.
Pada akhirnya, mahasiswa mendorong pencabutan izin operasi jika pelanggaran terbukti terjadi secara sistematis.
“Jangan sampai nikel Indonesia dicap sebagai nikel kotor di pasar global,” tegas IMPH.
- Penulis: jurnalis1
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
18 Juni 2026 10:11 am