Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Otto Hasibuan Minta Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

Otto Hasibuan Minta Tiga Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
  • visibility 156
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan meminta tiga kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menetapkan batas penyelesaian maksimal 60 hari setelah laporan diterima.

Otto menyampaikan arahan tersebut saat mewakili Menteri Koordinator Kumham Imipas dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung secara daring dari Jakarta, Senin.

Percepat Penyelesaian Rekomendasi BPK

Otto meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menyusun langkah konkret. Menurutnya, setiap temuan BPK harus menjadi dasar pembenahan tata kelola dan pengelolaan anggaran.

Ia mengingatkan agar setiap kementerian menyusun action plan dengan target waktu yang terukur. Seluruh rekomendasi BPK harus selesai dalam waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Catatan pemeriksaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Setiap kementerian harus bergerak cepat menyelesaikan seluruh rekomendasi,” tegas Otto.

Otto juga meminta setiap kementerian memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ia mendorong inspektorat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sebagai sistem peringatan dini.

Menurutnya, setiap kementerian harus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut akan mengurangi potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Tata Kelola yang Akuntabel Tingkatkan Kepercayaan Publik

Otto menilai pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik juga akan memperkuat pelaksanaan tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang kredibel akan mendukung penegakan hukum yang adil, perlindungan HAM yang lebih baik, serta pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern.

Pemerintah berharap seluruh kementerian dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK tepat waktu. Langkah tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ilustrasi kasus IAI Rawa Aopa di lingkungan kampus

    Bantah Tuduhan, Mantan Istri Pendiri Yayasan Bongkar Fakta Kebobrokan Tata Kelola IAI Rawa Aopa

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 275
    • 1Komentar

    Kendari, Kabaristana.com – Polemik dugaan kekerasan seksual di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara, terus bergulir. Mantan istri pendiri yayasan kampus, Salma, membantah sejumlah tuduhan yang muncul di ruang publik. Salma menegaskan pihak yayasan mengetahui seluruh proses perekrutan mahasiswa sejak awal. Ia menolak anggapan yang menyebut dirinya menjalankan perekrutan secara sepihak. “Semua […]

  • aktivitas hauling batu bara Sikui di jalan umum dekat permukiman warga

    Diduga Gunakan Jalan Umum dan Dekati Permukiman, Aktivitas Hauling Batu Bara di Barito Utara Disorot Keras

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Kalimantan Tengah, (Kabaristana.com) – Aktivitas angkutan batu bara (hauling) yang melintasi jalan umum di wilayah Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, terus memicu sorotan warga. Selain mempertanyakan kepatuhan terhadap regulasi, masyarakat juga menyoroti lokasi operasional tambang yang berada dekat permukiman dan akses jalan raya. Tim media bersama warga memunculkan sorotan tersebut setelah melakukan penelusuran lapangan. Dari […]

  • ilustrasi gencatan senjata AS Iran dengan pembukaan Selat Hormuz dan negosiasi damai

    Gencatan Senjata AS–Iran Disepakati: Hormuz Dibuka, Negosiasi Damai Dimulai

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 303
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Presiden Donald Trump mengumumkan penghentian sementara serangan militer terhadap Iran selama dua minggu. Ia mengambil langkah ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dua arah. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini membuka peluang menuju perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Ia juga menyebut kedua pihak telah mencapai sebagian besar tujuan militer. Syarat Utama: […]

  • Demutualisasi BEI disiapkan di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta

    Ambisi Besar BEI: Target Tembus 10 Bursa Terbesar Dunia Lewat Demutualisasi

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 249
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan masuk jajaran 10 besar bursa terbesar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Manajemen menyiapkan rencana demutualisasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi dan memperkuat daya saing global. Pelaksana tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa saat ini BEI masih berstatus Self Regulatory Organization (SRO). Dalam […]

  • Ampuh Sultra Desak Kejari Konawe Ungkap Dugaan Pengadaan Barang Fiktif Tahun 2024 Di DPMD Konut.

    Ampuh Sultra Desak Kejari Konawe Ungkap Dugaan Pengadaan Barang Fiktif Tahun 2024 Di DPMD Konut.

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 400
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Dugaan korupsi DPMD Konawe Utara kembali menjadi perhatian setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Negeri Konawe segera mengambil langkah tegas. Ampuh meminta aparat memanggil dan memeriksa Kepala Dinas DPMD Konawe Utara terkait kasus tersebut. Desakan ini muncul setelah Ampuh menemukan dugaan korupsi DPMD Konawe Utara berupa pengadaan barang […]

  • Dugaan Laporan Mandek Puriala Disorot Keluarga di Konawe

    Laporan Dugaan Penganiayaan Diduga Mandek, Keluarga Korban Pertanyakan Kinerja Kapolsek Puriala

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 384
    • 0Komentar

    KONAWE, (kabaristana.com) – Keluarga korban dugaan penganiayaan di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, mempertanyakan penanganan kasus oleh Polsek Puriala. Mereka menilai polisi belum menunjukkan perkembangan yang jelas sejak menerima laporan pada April 2026. Korban bernama Sire melaporkan dugaan penganiayaan tersebut melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/02/IV/YAN.2.5/2026/SPKT-C/Sultra/Res Knw/Sek Puriala. Peristiwa itu terjadi pada 4 April […]

expand_less