Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » DPRD Ternate Sebut Rekaman Basi, FORMAPAS MALUT: Yang Dipersoalka Komitmen Efisiensi dan Prioritas Kepentingan

DPRD Ternate Sebut Rekaman Basi, FORMAPAS MALUT: Yang Dipersoalka Komitmen Efisiensi dan Prioritas Kepentingan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
  • visibility 142
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ternate, (KABARISTANA.COM) — Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP FORMAPAS MALUT), Riswan Sanun, merespons pernyataan anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlela Syarif, yang menyebut rekaman percakapan mengenai usulan kenaikan tunjangan, peningkatan kapasitas perjalanan dinas (perjadin), dan pokok-pokok pikiran (pokir). sebagai persoalan tahun 2025 “sudah basi” dan tidak istimewa.

Riswan menegaskan, persoalan ini bukan perkara rekaman itu lama atau baru, bukan pula soal berita basi atau tidak basi. Persoalannya adalah transparansi, kepatutan terhadap efisiensi anggaran dan sejauh mana DPRD Kota Ternate benar-benar menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.

“Jangan menggeser persoalan dari substansi ke soal usia rekaman. Kalau memang rekaman itu terjadi pada 2025, maka pertanyaan publik justru semakin jelas, apa yang sebenarnya dibahas, apa yang menjadi keputusan dan apakah kebijakan anggaran yang lahir setelahnya sejalan dengan kepentingan rakyat?” tegas Riswan.

Menurutnya, pernyataan bahwa persoalan tersebut sudah “basi” tidak otomatis menghapus kewajiban DPRD untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, pembicaraan mengenai tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, maupun pokir berkaitan dengan pengelolaan uang publik dan karena itu memiliki dimensi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Uang yang dibahas itu bukan uang pribadi anggota DPRD. Itu uang publik. Karena itu, ketika ada rekaman yang memunculkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran, publik berhak meminta penjelasan. Tidak bisa persoalan substansi ditutup hanya dengan mengatakan ‘itu berita basi’.”

Riswan juga mempertanyakan konsistensi DPRD Kota Ternate dalam menerjemahkan agenda efisiensi anggaran.

Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat terus berbicara mengenai keterbatasan fiskal, kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai persoalan sosial. Namun di sisi lain, muncul pembahasan mengenai peningkatan berbagai fasilitas dan kepentingan internal lembaga legislatif.

“Di sinilah ukuran komitmen DPRD diuji. Ketika anggaran terbatas, apakah yang pertama kali dipikirkan adalah memperkuat pelayanan publik atau justru memperbesar ruang belanja untuk kepentingan internal? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi penting untuk dijawab secara terbuka,” kata Riswan.

Riswan meminta Anggota DPRD (Nurlela Syarif) harus menjelaskan secara baik terkait pertemuan tersebut. Didalam isi rekaman itu sangat jelas Ibu Nurlela sangat lantang berbicara, berupaya meyakinkan Anggota yang lain agar menyetujui tiga usulan yang dibahas.

“Kalau dianggap tidak istimewa, silakan buka penjelasannya. Kalau ada informasi yang keliru, koreksi. Kalau konteks pembicaraannya berbeda, jelaskan. Jangan hanya mengatakan basi. Rakyat membutuhkan jawaban, bukan pengalihan isu.”

Jangan sampai rakyat diminta memahami efisiensi, sementara lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat justru tidak mampu menjelaskan kepada publik ketika muncul pertanyaan tentang anggaran dan fasilitas mereka sendiri.

Ia kemudian mengingatkan DPRD Kota Ternate bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukanlah ruang untuk mengutamakan kepentingan sendiri.

“Jabatan politik adalah mandat rakyat. APBD adalah uang rakyat. Maka prioritas anggaran juga harus kembali kepada rakyat. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kepentingan mereka sendiri justru kalah dalam pembahasan anggaran,” pungkas Riswan.

(Rm)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hamdan Zoelva memberikan keterangan pers terkait penolakan eksekusi Hotel Sultan di Jakarta.

    Hamdan Zoelva Tolak Eksekusi Serta Merta Hotel Sultan, Nilai Tidak Mendesak dan Cacat Prosedur

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menolak rencana eksekusi serta merta yang dijadwalkan pada 18 Juni. Ia menilai langkah tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak memenuhi syarat hukum acara perdata. Hamdan menyampaikan pandangannya saat peluncuran buku Pontjo Sutowo: Jihad Melawan Ketidakadilan dan orasi tokoh nasional di Jakarta, Sabtu (13/6). Tidak Ada Keadaan […]

  • Dari Dugaan hingga Klarifikasi: Mengurai Fakta Penyaluran BBM Bersubsidi di Luwu Timur

    Dari Dugaan hingga Klarifikasi: Mengurai Fakta Penyaluran BBM Bersubsidi di Luwu Timur

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 236
    • 0Komentar

    LUWU TIMUR, (Kabaristana.com) || Rabu (15/04/2026) – Isu penyaluran BBM subsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Luwu Timur menarik perhatian publik. Portal Batarapos.com memuat isu tersebut pada Selasa (14/4/2026). Pemberitaan itu menyinggung dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi dinas. Selain itu, pengelola SPBU menyampaikan keluhan. Kepala Dinas Pertanian juga disebut terkejut. Namun, sehari kemudian, pihak terkait langsung […]

  • Ampuh Sultra Minta Penghentian Aktivitas Tambang Di Pulau Wawonii Secara Kolektif.

    Ampuh Sultra Minta Penghentian Aktivitas Tambang Di Pulau Wawonii Secara Kolektif.

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 287
    • 0Komentar

    Konkep, (Kabaristana.com) || Polemik tambang di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak pemerintah segera mencabut seluruh izin pertambangan di wilayah tersebut. IUP Masih Aktif di Pulau Wawonii Direktur Ampuh Sultra, Hendro, menyebut ada lima IUP yang masih aktif. Empat izin bergerak di sektor nikel, sementara satu […]

  • Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Pertanyakan Proses Fit and Proper Test Kapolri yang Berlangsung Singkat

    Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Pertanyakan Proses Fit and Proper Test Kapolri yang Berlangsung Singkat

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Koalisi Aksi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Indonesia menggelar dialog publik sekaligus konferensi pers bertajuk “Fit and Proper Test Kapolri Secepat Kilat: Untuk Rakyat atau untuk Penguasa?” di Condet Park, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026). Kegiatan tersebut digagas oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi, yakni Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), Gerakan […]

  • KOMANDO Soroti Dugaan Narkoba di PT IGIP, Manajemen Diminta Buka Suara

    KOMANDO Soroti Dugaan Narkoba di PT IGIP, Manajemen Diminta Buka Suara

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Konsosorsium mahasiswa dan pemuda indonesia (Komando) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat PT. International green industrial park di kantor pusat jakarta, Jum’at (30/10/2026). Irwan selaku bidang pergerakan komando menyampaikan dalam orasinya bahwa diduga kuat oknum karyawan PT. International green inddustrial park yang berada di desa sambalagi kabupaten morowali telah menggunakan narkoba di […]

  • Buka RAKERWIL GPA Sumut, Ketua Umum Tekankan Akselerasi Lintas Sektor Internal dan Hubungan dengan Pemerintah

    Buka RAKERWIL GPA Sumut, Ketua Umum Tekankan Akselerasi Lintas Sektor Internal dan Hubungan dengan Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Labuhan Batu, (kabaristana.com) — Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) di Kabupaten Labuhan Batu, Senin (24/8/2026). Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi. Selain itu, RAKERWIL memperkuat langkah GPA Sumut dalam mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat. Sejumlah pejabat dan pengurus Al-Washliyah hadir dalam kegiatan tersebut. Bupati Labuhan Batu mengutus Asisten II […]

expand_less