Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Proses Gugatan Pencalonan Gibran, LAPD Pertanyakan Batas Kewenangan MK

Proses Gugatan Pencalonan Gibran, LAPD Pertanyakan Batas Kewenangan MK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
  • visibility 128
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) RMOL. Diprosesnya gugatan atau Permohonan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK), dipertanyakan Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD).

Founder LAPD, Kaka Suminta menilai, permohonan Denny yang telah disidangkan perdana oleh MK kemarin, Senin, 21 September 2026, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, didasari pada perubahan Peraturan MK 1/2026 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam perkara ini, Denny Indrayana bersama-sama dengan sejumlah Pemohon lainnya seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengajukan persoalan mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 September 2026, dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Kaka mendapati MK memang telah menerima, meregistrasi dan memeriksa permohonan tersebut. Namun, penerimaan dan pemeriksaan awal suatu perkara tidak dengan sendirinya berarti seluruh persoalan mengenai kewenangan, objek sengketa, tenggang waktu dan kedudukan hukum telah diputuskan.

“PMK (Peraturan MK) 1/2026 adalah pintu procedural, MK sebelumnya menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 mengenai tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026. PMK ini sebagai pembuka pintu prosedural, yang tidak otomatis menciptakan kewenangan substantif,” ujar dia kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 22 September 2026.

Menurut Kaka, sidang PHPU yang menyoal kejadian 2 tahun lalu itu terbilang hanya bersifat prosedural, mengingat permohonan yang diajukan ke MK sebagai lembaga kehakiman haruslah ditindaklanjuti.

Namun, mantan Sekretaris Jenderal KIPP ini menegaskan, MK menunjukan posisi dalam perkara ini sebagai pengadil terhadap perkara yang dimohonkan Denny Indrayana dan kawan-kawannya (dkk), apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan perkara.

“Apabila perkara dilanjutkan, barulah masuk ke pemeriksaan substansi dan pembuktian. Karena itu, sidang perdana tidak boleh langsung dibaca sebagai putusan bahwa MK berwenang mengadili PHPU dua tahun setelah Pemilu,” sambung Kaka menegaskan.

Oleh karena itu, Kaka memandang perihal permohonan Denny Indrayana dkk ini akan menjadi perhatian publik terhadap batas kewenangan MK, atas kasus PHPU yang sudah lampau secara waktu kejadian.

Apalagi biasanya, proses PHPU di MK yang sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilu tidak sampai bertahun-tahun untuk bisa diajukan.

“LAPD tidak berada pada posisi untuk menyatakan apakah gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran benar atau salah. Yang menjadi perhatian LAPD adalah batas kewenangan lembaga negara dan kepastian hukum dalam demokrasi konstitusional,” ucapnya.

“Setiap dugaan pelanggaran harus memiliki forum hukum yang tepat.Tetapi pada saat yang sama, tidak setiap persoalan hukum dapat dibawa ke setiap forum,” demikian Kaka menambahkan.

(Rm)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menlu Iran Idulfitri ASEAN Abbas Araghchi sampaikan ucapan ke Indonesia

    Menlu Iran Sampaikan Ucapan Idulfitri untuk Indonesia dan ASEAN, Singgung Solidaritas di Tengah Konflik

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 298
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Menlu Iran Idulfitri ASEAN menjadi sorotan setelah Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyampaikan ucapan Hari Raya Idulfitri kepada negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia menyampaikan pesan tersebut melalui akun media sosial resminya pada Minggu (22/3/2026). Dalam pernyataannya, Araghchi menyebut Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim […]

  • Koalisi Sultra Kembali Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolsek Lalonggasumeeto Diperiksa

    Koalisi Sultra Kembali Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolsek Lalonggasumeeto Diperiksa

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan lanjutan kepada Kapolri agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan persoalan penegakan hukum di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan […]

  • Korupsi kuota haji 2024 diusut KPK di Gedung Merah Putih

    KPK Tetapkan Mantan Menteri Agama sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 498
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024. KPK menyampaikan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi kepada publik. Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa penyidik mengambil langkah ini setelah mengantongi alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum. KPK menilai bukti tersebut menguatkan dugaan tindak pidana […]

  • IPMKU-Jakarta Geruduk Kejagung dan ESDM, Desak Penindakan PT TMS dan PT Askon

    IPMKU-Jakarta Geruduk Kejagung dan ESDM, Desak Penindakan PT TMS dan PT Askon

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara (IPMKU)-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan mendatangi Kejaksaan Agung RI dan Kementerian ESDM RI. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan mahasiswa agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti sejumlah persoalan yang mereka soroti di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam orasinya, Pandi […]

  • Kortas Tipidkor Polri didukung PP HIMMAH menghadapi gugatan praperadilan Febrie Adriansyah

    PP HIMMAH Dukung Kortas Tipidkor Polri Hadapi Gugatan Praperadilan Febrie Adriansyah

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 131
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) — Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menghadapi gugatan praperadilan Febrie Adriansyah. Febrie merupakan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Tim kuasa hukumnya berencana mengajukan dua permohonan praperadilan. Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menyampaikan dukungan tersebut […]

  • Aktivitas tambang ilegal Pulau Wawonii mengancam lingkungan

    Tambang Ilegal Bukan Sekadar Soal Izin, tapi Soal Masa Depan Wawonii

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 549
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Tambang ilegal Pulau Wawonii kembali memicu kegelisahan publik setelah pemerintah menerbitkan izin baru di wilayah pulau kecil tersebut. Kebijakan ini melanggar semangat perlindungan pulau kecil dan mengancam ruang hidup warga. Sejak awal, polemik tambang ilegal Pulau Wawonii bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal kepastian hukum dan keselamatan lingkungan. Pemerintah Harus Taat Hukum […]

expand_less