Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » EN JAMNUS Desak Aparat Telusuri Dugaan Relasi Bisnis Johnson Yaptonaga dan Listyo Sigit Prabowo

EN JAMNUS Desak Aparat Telusuri Dugaan Relasi Bisnis Johnson Yaptonaga dan Listyo Sigit Prabowo

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
  • visibility 101
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Pengusutan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa yang menyeret nama Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dinilai perlu ditelusuri lebih jauh. Tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga terlibat langsung, aparat penegak hukum juga perlu mengidentifikasi kemungkinan adanya jaringan pendukung, relasi bisnis, hingga aliran logistik yang berkaitan dengan kepentingan di balik perkara tersebut.

Salah satu nama yang diminta untuk ditelusuri adalah pengusaha muda Johnson Yaptonaga. Namanya menjadi sorotan menyusul sejumlah informasi yang menyebut adanya kedekatan dengan Listyo Sigit Prabowo selama menjabat sebagai Kapolri.

Dalam informasi yang berkembang, Eksekutif Nasional Jaringan Mahasiswa Nusantara, Ahmad Iswanto menyebut Johnson diduga memiliki peran sebagai penyokong logistik bagi sejumlah agenda Listyo Sigit. Dugaan tersebut turut dikaitkan dengan kehadiran Listyo Sigit dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi Johnson. Namun, bentuk hubungan, sumber pembiayaan, serta kepentingan di balik relasi tersebut masih memerlukan pembuktian.

“Persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas hubungan pertemanan atau kedekatan personal. Apabila terdapat dukungan finansial, fasilitas, maupun pembiayaan agenda nonkedinasan kepada pejabat publik, maka transparansi sumber dana dan potensi konflik kepentingan menjadi aspek yang patut diperiksa pihak kepolisian”, ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2026).

Sorotan juga mengarah pada sejumlah perusahaan pertambangan diwilayah Kalimantan dan Sulawesi yang dikelola Johnson. Muncul dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan kepemilikan manfaat dengan Listyo Sigit Prabowo. Dugaan ini perlu diuji melalui penelusuran struktur kepemilikan saham, pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership), sumber permodalan, serta transaksi keuangan perusahaan.

Selain itu, informasi mengenai dugaan komunikasi Johnson terkait pengamanan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga perlu mendapat perhatian aparat. Jika ditemukan bukti komunikasi atau koordinasi yang berkaitan dengan perlindungan aktivitas tambang ilegal, persoalan tersebut harus ditelusuri secara hukum, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan pengaruh dan kewenangan.

“Yang perlu dijawab bukan sekadar siapa yang dekat dengan siapa, melainkan apakah kedekatan tersebut pernah berubah menjadi hubungan kepentingan yang melibatkan uang, kekuasaan, dan perlindungan bisnis, nah Dugaan kami Saudara Johnson mendapatkan itu”, Terangnya

Menurutnya, dalam konteks perkara dugaan penyadapan, pemeriksaan terhadap Johnson perlu dipertimbangkan relevansi hubungan komunikasi, pembiayaan, atau dukungan material dengan rangkaian peristiwa yang sedang diusut.

Aparat penegak hukum juga perlu memastikan apakah terdapat hubungan antara agenda pribadi, kepentingan politik, dan jaringan bisnis yang mungkin memperoleh keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.

“Penelusuran tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan menyeluruh, termasuk melalui pemeriksaan saksi, analisis transaksi keuangan, penelusuran kepemilikan perusahaan, serta pemeriksaan bukti komunikasi elektronik sesuai ketentuan hukum”, Pungkasnya

Publik berhak mengetahui apakah relasi antara pengusaha dan pejabat tinggi negara berlangsung secara wajar dan transparan atau justru menyimpan potensi konflik kepentingan yang perlu dipertanggungjawabkan. Hingga terdapat bukti yang cukup, dugaan keterlibatan maupun hubungan kepemilikan tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum.

Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan pengusutan perkara besar tidak semestinya hanya berhenti pada aktor yang terlihat di permukaan. Jika terdapat indikasi jaringan pendukung, aliran dana, atau pihak yang memperoleh keuntungan, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan alat bukti

“Sebab, dalam penegakan hukum, yang harus diungkap bukan hanya siapa yang menjalankan suatu agenda, tetapi juga siapa yang membiayai, memfasilitasi, dan mungkin memperoleh keuntungan dari agenda tersebut” Tutup Ahmad

  • Penulis: Redaksi 1

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan limbah ban bekas yang diduga melibatkan oknum pejabat KUPP Molawe menjadi sorotan GMH Sultra-Jakarta.

    Ketua GMH Sultra-Jakarta Soroti Dugaan Praktik Penjualan Limbah dan Gratifikasi di Kawasan Berikat Morosi

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta, kabaristana.com – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara (GMH) Sultra-Jakarta, Abdi Aditya, mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penjualan limbah ban bekas dan gratifikasi yang menyeret nama oknum pejabat di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KUPP) Kelas I Molawe. Abdi mengatakan, GMH Sultra-Jakarta menerima informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan limbah ban bekas […]

  • Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dukung program sertifikasi K3 Kemnaker 2026

    Kemnaker Buka Sertifikasi K3 Gratis Batch 2, Kuota 2.100 Peserta Dibuka 6–12 April 2026

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 409
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Kementerian Ketenagakerjaan membuka kembali program pembinaan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum batch kedua. Program ini menyediakan kuota untuk 2.100 peserta dari seluruh Indonesia. Pendaftaran berlangsung pada 6–12 April 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah ingin memperluas akses kompetensi K3 bagi pekerja. Selain itu, ia menilai kebutuhan terhadap […]

  • Prabowo sentil eksportir sawit soal DHE luar negeri

    Prabowo Sentil Eksportir Sawit dan Batu Bara yang Simpan Devisa di Luar Negeri

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Presiden Prabowo Subianto menyoroti eksportir sawit dan batu bara yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri. Menurut Prabowo, dana hasil ekspor seharusnya memperkuat ekonomi nasional dan mendukung pembangunan dalam negeri. Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri agenda Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Dalam […]

  • lobi gedung KPK terkait kasus KPK Lippo Cikarang

    KPK Periksa Legal Lippo Cikarang, Dalami Kasus Suap Bupati Bekasi Nonaktif

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 321
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di Kabupaten Bekasi. Dalam proses ini, isu KPK Lippo Cikarang mencuat setelah penyidik memeriksa saksi dari pihak perusahaan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik memanggil saksi berinisial RR yang bekerja di bagian legal Lippo Cikarang. Tim penyidik menjalankan pemeriksaan di […]

  • Gedung Ushuluddin UIN Jakarta saat peletakan batu pertama oleh Menteri Agama

    Menag Nasaruddin Umar Resmikan Pembangunan Gedung Baru Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 324
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meresmikan pembangunan gedung baru Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kamis. Ia memimpin langsung prosesi peletakan batu pertama. Langkah ini memperkuat peran Fakultas Ushuluddin sebagai pusat kajian Islam. Selain itu, pembangunan ini meningkatkan kualitas fasilitas akademik berbasis teknologi. Peran Historis dan Harapan Keilmuan Menag menegaskan bahwa […]

  • nilai tukar rupiah turun terhadap dolar AS

    Rupiah Diprediksi Melemah, Dipicu Gagalnya Negosiasi AS–Iran

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 295
    • 1Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Nilai tukar rupiah turun pada awal pekan karena tekanan sentimen global. Kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mendorong penguatan dolar AS dan menekan rupiah. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyebut konflik geopolitik memicu kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan ini menarik minat investor ke dolar AS sebagai aset aman. Akibatnya, rupiah […]

expand_less