Nama Arif Kurniawan Mencuat dalam Kasus Nikel, Arnol Desak Kejagung Bongkar Dugaan Keterkaitan PT TMS dan Istri Gubernur Sultra ANH
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- visibility 183
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (KABARISTANA.COM) — Dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterlibatan Arif Kurniawan (AK) sebagai sosok yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.
Penyidikan perkara yang mencakup periode 2013–2025 itu turut mengungkap dugaan penyimpangan perizinan dan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi serta kegiatan pertambangan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saeful Bahri Siregar, pada Jumat (6/11/2026), mengungkapkan bahwa terdapat enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK. Keenamnya adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT HJ.
Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita uang tunai Rp11,795 miliar, sejumlah dokumen, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV.
Kejagung menyebut AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, hingga keterangan resmi disampaikan, AK masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mendeteksi keberadaannya di luar negeri.
Menanggapi perkembangan tersebut, Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, meminta Kejagung tidak berhenti pada penelusuran enam perusahaan yang telah masuk dalam penyidikan. Ia mendesak penyidik turut menelusuri dugaan hubungan bisnis AK dengan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
Menurut Arnol, pihaknya memiliki sejumlah data yang mengindikasikan adanya hubungan kepentingan bisnis antara AK, PT Dua Delapan Resources, PT Tribhuwana Sukses Mandiri, dan PT TMS. Ia menduga hubungan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan, menikmati keuntungan, serta menerima manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.
“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada perusahaan-perusahaan yang sudah digeledah. Kejagung harus menelusuri seluruh jaringan bisnis dan pihak yang diduga menjadi penerima manfaat dari aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara,” kata Arnol dalam keterangannya yang diterima media ini, Sabtu (7/11/2026).
Soroti Kepemilikan Saham PT TMS
Arnol juga menyoroti struktur kepemilikan saham PT TMS yang dikaitkan dengan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi (BDTA).
Berdasarkan penelusuran Mongabay yang dipublikasikan pada Juli 2026, sebelum perubahan data perseroan pada 21 Maret 2024, PT BDTA tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS. Di dalam PT BDTA, Alaniah Nisrina tercatat memiliki 99 persen saham, sedangkan Arinta Nila Hapsari memiliki 1 persen saham.
Keduanya merupakan anak dan istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Temuan mengenai struktur kepemilikan tersebut, menurut Arnol, menjadi alasan penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ia meminta penyidik menguji dokumen korporasi, aliran transaksi saham, hubungan antarperusahaan, serta identitas pemilik manfaat sebenarnya.
Ia secara khusus mendesak Kejagung memeriksa Alaniah Nisrina (AN) dan Arinta Nila Hapsari (ANH) untuk mengklarifikasi dugaan keterkaitan keduanya dengan aktivitas pertambangan PT TMS dan jaringan bisnis yang sedang diusut.
“Jika terdapat hubungan kepemilikan, transaksi saham, maupun aliran keuntungan yang berkaitan dengan AK, semuanya harus dibuka secara terang. Kami mendesak Kejagung memeriksa AN dan ANH agar tidak ada pihak yang luput dari proses penegakan hukum,” tegasnya.
Arnol menilai pemeriksaan tersebut penting bukan untuk menghakimi seseorang berdasarkan hubungan keluarga atau kepemilikan saham semata, melainkan memastikan apakah terdapat keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengendalian perusahaan, maupun penerimaan manfaat dari kegiatan pertambangan yang sedang dipersoalkan.
Dugaan Kerugian Triliunan Rupiah di Kabaena Persoalan PT TMS juga tidak dapat dilepaskan dari penertiban kawasan hutan di Pulau Kabaena. Perusahaan tersebut sebelumnya menjadi sasaran tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada September 2025.
Dalam perkembangan berikutnya, PT TMS dikaitkan dengan kewajiban denda administratif sebesar Rp2,094 triliun atas penguasaan kawasan hutan seluas 172,82 hektare.
Nilai tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut besarnya kewajiban perusahaan atas persoalan penguasaan kawasan hutan. Namun, status dan dasar penghitungan kewajiban tersebut perlu dibedakan dari penetapan kerugian negara dalam perkara pidana korupsi.
Bagi Arnol, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar besaran denda administratif, melainkan siapa yang mengendalikan aktivitas pertambangan, siapa yang menikmati hasilnya, dan apakah terdapat pihak lain yang turut memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa Pulau Kabaena merupakan wilayah pulau kecil yang memiliki kerentanan ekologis. Karena itu, dugaan aktivitas pertambangan yang berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan harus ditangani secara transparan dan menyeluruh.
Kejagung Diminta Telusuri Seluruh Penerima Manfaat Arnol menegaskan, penyidikan kasus tata kelola nikel di Sultra harus menjadi momentum untuk membongkar jaringan korporasi dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik pertambangan bermasalah.
Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaksana kegiatan di lapangan, tetapi juga harus menjangkau pihak yang diduga menjadi pengendali dan penerima manfaat akhir.
Ia meminta Kejagung menguji seluruh dokumen kepemilikan perusahaan, perubahan susunan direksi dan pemegang saham, transaksi pengalihan saham, hingga kemungkinan aliran dana yang menghubungkan perusahaan-perusahaan tersebut.
“Kami menantang Kejagung untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan AK, termasuk dugaan hubungan bisnis dengan PT TMS. Periksa semua pihak berdasarkan alat bukti, jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.
Ia berharap penyidikan tersebut tidak berhenti pada penggeledahan dan pemeriksaan saksi, tetapi mampu mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dan pihak-pihak yang diduga menjadi penerima manfaat.
“Prinsipnya sederhana, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Penegakan hukum harus transparan, independen, dan tidak tebang pilih,” tutup Arnol.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Nur Endana
- Sumber: https://kabaristana.com



Saat ini belum ada komentar