Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Dugaan Permainan Ore Nikel PT Bososi Pratama Mencuat, GAPERDAH SULTRA Desak Pemeriksaan Syahbandar Molawe

Dugaan Permainan Ore Nikel PT Bososi Pratama Mencuat, GAPERDAH SULTRA Desak Pemeriksaan Syahbandar Molawe

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
  • visibility 86
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (KABARISTANA.COM) – Gerakan Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara (GAPERDAH SULTRA) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kementerian Perhubungan RI pada Senin, 16/11/2026. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera mengusut dugaan praktik pertambangan dan penjualan ore nikel ilegal di wilayah IUP PT Bososi Pratama, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam aksi tersebut, Tomi Dermawan selaku Penanggung Jawab Gerakan menegaskan bahwa Dirtipidter Bareskrim Polri harus segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah IUP PT Bososi Pratama. Menurutnya, dugaan aktivitas pengerukan dan penjualan ore nikel ilegal yang disinyalir masih berlangsung harus segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan menyeluruh, bukan sekadar pemeriksaan administratif.

GAPERDAH SULTRA juga menyoroti informasi penahanan kapal tongkang oleh TNI Angkatan Laut pada Februari 2026 yang diduga mengangkut ore nikel ilegal dari wilayah PT Bososi Pratama. Dalam informasi yang menjadi perhatian massa aksi, pengiriman ore tersebut disebut-sebut berkaitan dengan Bara Indah Sinergi (BIS) Group. Persoalan ini dinilai perlu ditelusuri secara serius untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Lebih lanjut, GAPERDAH SULTRA meminta Bareskrim Polri mendalami dugaan keterlibatan pihak berinisial WJJ dan ES yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengerukan dan perdagangan ore nikel tersebut. Tomi menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berani mengusut aktor intelektual di balik dugaan praktik ilegal tersebut serta memproses siapa pun yang terbukti terlibat sesuai hukum yang berlaku.

Selain mendatangi Mabes Polri, massa aksi juga mendesak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Kepala KUPP Kelas I Molawe atau Syahbandar Molawe terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal-kapal tongkang yang diduga mengangkut ore nikel dari jetty PT Bososi Pratama.

Menurut GAPERDAH SULTRA, proses penerbitan SPB harus ditelusuri secara transparan, terutama menyangkut pemeriksaan dokumen dan verifikasi legalitas asal-usul ore nikel yang diangkut. Mereka juga mendesak Dirjen Perhubungan Laut menginstruksikan penundaan penerbitan SPB terhadap kapal tongkang yang saat ini bersandar di jetty PT Bososi Pratama sampai pemeriksaan dan verifikasi asal-usul muatan selesai dilakukan.

Tomi Dermawan menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa karena dugaan aktivitas pertambangan ilegal dapat melibatkan rantai kepentingan yang lebih luas, mulai dari aktivitas pengerukan, pengangkutan, hingga penjualan ore nikel. Oleh karena itu, Mabes Polri diminta tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Jangan sampai hukum hanya menyentuh pekerja di lapangan, sementara aktor-aktor yang diduga mengendalikan dan menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal justru tidak tersentuh. Kami mendesak Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan untuk segera mengambil langkah konkret, mengusut tuntas persoalan ini, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu,” tegas Tomi.

GAPERDAH SULTRA menyatakan akan terus mengawal persoalan dugaan pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Bososi Pratama hingga terdapat langkah konkret dari Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih demi memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan di Sulawesi Tenggara.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aksi JAM Indonesia di depan DPP PBB terkait mantan Bupati Konut tersangka

    Mantan Bupati Konut Berstatus Tersangka, JAM Indonesia Desak Pencopotan Sekjen PBB

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 326
    • 0Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com — Sejumlah mahasiswa dari Jaringan Advokasi Mahasiswa (JAM) Indonesia menggelar aksi di depan Kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026. Massa meminta PBB mencopot sementara Ruksamin dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Mereka menyampaikan tuntutan itu setelah polisi menetapkan Ruksamin sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencurian dan perusakan mesin crusher […]

  • Pontjo Sutowo Ungkap Kronologi Sengketa Lahan Hotel Sultan, Bermula dari Perpanjangan HGB 2003

    Pontjo Sutowo Ungkap Kronologi Sengketa Lahan Hotel Sultan, Bermula dari Perpanjangan HGB 2003

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden Direktur PT Indobuildco, Pontjo Sutowo, menjelaskan bahwa persoalan lahan Hotel Sultan mulai muncul saat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) pada 2003. Pada masa itu, manajemen menemukan perbedaan pandangan mengenai status lahan dan dasar hukum perpanjangan hak. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan perpanjangan HGB hingga 2023. Karena keputusan tersebut terbit secara […]

  • Presiden Prabowo menghadiri panen raya Karawang

    Presiden Prabowo Tinjau Hilirisasi Dan Teknologi Pertanian Modern Pada Panen Raya Di karawang

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 636
    • 2Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Presiden Prabowo Subianto meninjau berbagai inovasi hilirisasi dan teknologi pertanian modern dalam kegiatan Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2026). Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo melihat langsung penggunaan alat dan mesin pertanian modern. Petani memanfaatkan traktor otonom dan rice transplanter untuk mengolah lahan secara lebih efisien. Presiden juga […]

  • senjata baru China berpotensi mengancam jaringan satelit Starlink

    Bukan Rudal Nuklir, Senjata Baru China Berpotensi Melumpuhkan Dominasi AS di Luar Angkasa

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 278
    • 1Komentar

    JAKARTA, kabaristana.com | Senjata baru China memunculkan kekhawatiran baru di tengah meningkatnya ketergantungan dunia pada satelit komunikasi. Teknologi ini berpotensi melumpuhkan satelit tanpa ledakan, sehingga mengancam layanan internet, navigasi, dan komunikasi sipil lintas negara. Isu ini menjadi penting karena satelit orbit rendah kini menopang aktivitas harian masyarakat global. Jaringan tersebut mendukung transaksi digital, layanan darurat, […]

  • penipuan siber lintas negara yang beroperasi di Asia Tenggara

    Jaga-jaga Diserobot AS, China Kini Gencar Tangkap Bos Scam Kamboja dan Myanmar

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 488
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) — China memperketat pemberantasan penipuan siber lintas negara. Aparat China menangkap sejumlah tokoh utama jaringan scam yang beroperasi di Kamboja dan Myanmar. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap potensi campur tangan Amerika Serikat dalam isu kejahatan siber di Asia Tenggara. Otoritas China melaporkan operasi penindakan telah berjalan sejak tahun lalu. […]

  • pemaksaan CSR Madiun oleh Walkot Maidi saat pemeriksaan bersama aparat

    Pemaksaan CSR Madiun: KPK Periksa 11 Saksi Kasus Walkot Maidi

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus pemaksaan CSR Madiun yang melibatkan Maidi. Saat ini, penyidik memeriksa 11 saksi untuk mengungkap praktik tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik menelusuri cara tersangka menekan pengusaha agar menyerahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan di Kantor KPPN Kota […]

expand_less