Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Andika Saputra Tegas Desak Evaluasi dan Pencopotan Kapolres serta Kasat Reskrim Konawe Utara

Andika Saputra Tegas Desak Evaluasi dan Pencopotan Kapolres serta Kasat Reskrim Konawe Utara

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
  • visibility 209
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Konawe Utara, (kabaristana.com) — Penanganan laporan dugaan pencabulan terhadap anak di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mendapat sorotan dari Lembaga Kajian dan Riset Hukum (LKRH).

Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/40/VIII/2026/SPKT/Polres Konawe Utara/Polda Sultra.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap anak berinisial A.N.A. Dalam laporan tersebut, pelapor menyebut mantan Kepala Desa Basule, H. Nasir, sebagai pihak yang diduga terlibat.

LKRH Desak Kepastian Hukum

Ketua LKRH Andika Saputra meminta Polres Konawe Utara segera memberikan kepastian hukum dalam perkara tersebut.

Menurut Andika, laporan itu telah berjalan hampir dua bulan. Namun, pihaknya belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara.

Karena itu, Andika meminta penyidik bekerja secara profesional, transparan, dan objektif. Ia juga meminta kepolisian tidak membiarkan penanganan perkara berlangsung tanpa kejelasan.

“Kami meminta penyidik menjalankan proses secara profesional, transparan, dan objektif. Jangan sampai penanganan perkara berlangsung tanpa kepastian,” kata Andika.

Selain itu, Andika meminta penyidik memeriksa seluruh keterangan dan alat bukti secara cermat. Menurutnya, langkah tersebut penting sebelum penyidik menentukan status hukum pihak yang terkait.

Soroti Kinerja Satreskrim

Andika juga menyoroti kinerja Satreskrim Polres Konawe Utara dalam menangani laporan tersebut.

Menurutnya, kepolisian perlu menyampaikan perkembangan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan tidak membuat spekulasi.

“Kami mempertanyakan perkembangan penanganan perkara ini. Kasat Reskrim harus memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.

Di sisi lain, Andika menegaskan bahwa penyidik harus mengutamakan bukti dan fakta hukum. Oleh sebab itu, penyidik perlu mengambil setiap keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Desak Kapolda Sultra Evaluasi

LKRH juga meminta Kapolda Sulawesi Tenggara memberikan perhatian terhadap penanganan laporan tersebut.

Andika meminta Kapolda mengevaluasi proses penanganan perkara di Polres Konawe Utara. Menurutnya, evaluasi dapat memastikan jajaran kepolisian bekerja secara profesional dan objektif.

Jika evaluasi menemukan kelalaian atau ketidakprofesionalan, Andika meminta pimpinan Polri mengambil tindakan sesuai aturan internal.

“Kami juga mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara mengevaluasi Kapolres Konawe Utara dan Kasat Reskrim. Jika terdapat masalah dalam penanganan perkara, pimpinan harus mengambil langkah tegas sesuai mekanisme,” tegasnya.

Perlindungan Anak Menjadi Prioritas

Andika menilai perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak membutuhkan perhatian serius.

Selain itu, aparat penegak hukum harus memastikan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung.

Karena itu, ia berharap penyidik tidak mengabaikan laporan tersebut. Menurut Andika, setiap laporan harus mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum.

“Setiap alat bukti dan keterangan harus diperiksa secara objektif. Proses hukum juga harus berjalan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun,” kata Andika.

Selanjutnya, Andika menilai kepastian hukum penting bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Namun, penyidik tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Redaksi Buka Ruang Hak Jawab

Kabaristana.com menegaskan bahwa berita ini merujuk pada dokumen dan keterangan yang diperoleh redaksi.

Penyebutan nama H. Nasir berkaitan dengan statusnya sebagai pihak yang disebut dalam laporan. Penyebutan tersebut tidak berarti bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.

Sementara itu, penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang objektif dan adil.

Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi tambahan terkait pemberitaan ini.

Setiap hak jawab dan klarifikasi dapat disampaikan kepada redaksi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana
  • Sumber: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • kasus tambang ilegal Sultra di kawasan hutan Sulawesi Tenggara

    Penanganan Kasus Tambang Ilegal Sultra Disorot, Bareskrim Dinilai Tebang Pilih

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 327
    • 3Komentar

    Jakarta, Kabaristana.com – Publik kembali menyoroti kinerja Bareskrim Polri dalam menangani kasus tambang ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah pihak menilai aparat belum konsisten dan cenderung tebang pilih saat memproses perkara. Nusantara Forest Watch Soroti Ketimpangan Pertama, Nusantara Forest Watch menyoroti ketimpangan penegakan hukum dalam kasus ini. Mereka mengarahkan kritik kepada pengusaha tambang berinisial AM […]

  • dukungan parlemen Greenland terhadap rencana kantor NATO di Greenland

    Parlemen Greenland Sambut Wacana Pembukaan Kantor NATO di Wilayah Arktik

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 443
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabaristana.com | Parlemen Greenland menyatakan dukungan terhadap wacana pembukaan kantor NATO di Greenland. Wakil Ketua Parlemen Greenland, Bentiaraq Ottosen, menilai rencana tersebut relevan dengan meningkatnya kepentingan keamanan dan geopolitik di kawasan Arktik yang terus berkembang. Ottosen menjelaskan bahwa Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, telah menyampaikan penilaian NATO mengenai perlunya kehadiran kantor perwakilan di Greenland. […]

  • Prabowo Subianto menghadiri forum bisnis Jepang dukung transisi energi Indonesia

    Bahlil Kawal Arahan Prabowo Subianto: Hilirisasi dan Transisi Energi Harus Berjalan Seiring

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 210
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan hilirisasi mineral dan mempercepat transisi energi demi memperkuat ekonomi serta ketahanan energi nasional. Pertama, Bahlil mengarahkan Kementerian ESDM untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi agar masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Selain itu, Bahlil […]

  • Yusril Ihza Mahendra memberikan arahan tentang peran Polri dalam negara hukum pada Rakernis Divisi Hukum Polri

    Peran Polri dalam Negara Hukum Harus Profesional dan Humanis

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Jakarta, {kabaristana.com} — Peran Polri dalam negara hukum menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan hal itu dalam Rakernis Divisi Hukum Polri, Selasa (16/4/2026). Ia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang fungsi strategis sebagai garda terdepan penegakan hukum. Selain […]

  • kebijakan hemat BBM Prabowo dalam sidang kabinet

    Prabowo Kaji Kebijakan Hemat BBM dan WFH 50 Persen Dampak Gejolak Perang Timur Tengah

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 310
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap dampak konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang muncul ialah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian pegawai. Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana […]

  • Banjir Buol Sulawesi Tengah merendam permukiman warga di Kecamatan Bukal

    Hiujan deras, empat desa di Buol Sulteng terendam banjir

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 174
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Banjir akibat curah hujan tinggi merendam empat desa di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (5/6) itu menyebabkan ratusan warga terdampak, puluhan rumah terendam, serta merusak sejumlah infrastruktur penting. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut mengakibatkan sungai meluap hingga menggenangi […]

expand_less