Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » International » Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
  • visibility 165
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, kabaristana.com – Sengketa hukum Selat Hormuz mencuat setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim di jalur strategis tersebut. Akibatnya, berbagai pihak internasional langsung menyampaikan kritik, termasuk asosiasi pelayaran dari Korea Selatan.

Asosiasi Pelayaran Arktik Korea Selatan menilai langkah itu sulit dibenarkan secara hukum internasional. Selain itu, Sekretaris Jenderal asosiasi, Subeom Choi, menegaskan bahwa setiap negara harus mematuhi aturan ketat dalam menerapkan blokade laut.

Menurut Choi, hukum laut internasional mensyaratkan pemberitahuan awal, pelaksanaan yang efektif, serta penegakan yang adil. Namun, ia melihat tindakan terhadap pelabuhan Iran belum memenuhi prinsip tersebut. Oleh karena itu, ia meragukan dasar hukum kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, blokade maritim biasanya muncul dalam konflik militer resmi. Dalam hal ini, negara pelaksana wajib mengikuti aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Dewan Keamanan. Jika tidak, kebijakan itu berisiko melanggar hukum internasional.

Dampak Sengketa Hukum Selat Hormuz

Selat Hormuz memegang peran penting dalam perdagangan energi global. Bahkan, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur ini setiap hari. Karena itu, gangguan kecil pun dapat memicu dampak besar.

Pada 13 April, Angkatan Laut AS mulai membatasi kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Meski begitu, pemerintah AS tetap mengizinkan kapal non-Iran melintas. Namun demikian, mereka melarang transaksi tertentu dengan pihak Teheran.

Akibat kebijakan tersebut, pelaku industri pelayaran mulai khawatir. Mereka menilai langkah ini dapat meningkatkan ketegangan dan mengganggu stabilitas perdagangan global.

Potensi Konflik dan Sengketa Global

Di sisi lain, para pengamat menilai sengketa hukum Selat Hormuz dapat berkembang menjadi konflik antarnegara. Jika situasi ini terus berlanjut, ketegangan global bisa meningkat.

Selain itu, negara-negara yang bergantung pada jalur ini kemungkinan akan terdampak langsung. Oleh sebab itu, mereka dapat mendorong pembahasan di forum internasional untuk mencari solusi yang adil.

Pada akhirnya, penyelesaian diplomatik menjadi kunci. Tanpa langkah tersebut, sengketa ini berpotensi memperburuk stabilitas kawasan dan perdagangan dunia.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bandung Zoo saat proses transisi pengelolaan di Kota Bandung

    Kemenhut Tegaskan Pemkot Bandung Tanggung Kebutuhan Satwa Bandung Zoo Selama Masa Transisi

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 89
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Kementerian Kehutanan meminta Pemerintah Kota Bandung memenuhi kebutuhan dasar satwa di Bandung Zoo selama masa transisi pengelolaan. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kondisi satwa tetap aman dan terawat. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudiyatmoko, mengatakan kebutuhan dasar satwa mencakup pakan, obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan teknis […]

  • intervensi sumur PEP di LBK-29 Muara Enim dengan teknologi ESP

    Produksi Minyak Naik Signifikan, PEP Zona 4 Genjot Sumur Lama dengan Teknologi ESP

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 154
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || PT Pertamina EP (PEP) Zona 4 meningkatkan produksi minyak melalui intervensi sumur LBK-29 di Muara Enim, Sumatera Selatan. Langkah ini sekaligus memperkuat strategi optimalisasi sumur lama. Pada 24 Maret 2026, uji alir menunjukkan hasil signifikan. Sumur LBK-29 menghasilkan 552 barel minyak per hari dan 0,35 MMSCFD gas. Dengan demikian, produksi meningkat tajam […]

  • Korban tewas Gaza terus bertambah akibat konflik Israel

    Korban Tewas Gaza Tembus 72.783 Orang, Perempuan dan Anak Jadi Korban Terbanyak

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Agresi Israel di Jalur Gaza terus menambah jumlah korban jiwa. Data terbaru dari sumber medis mencatat sebanyak 72.783 warga meninggal dunia sejak konflik pecah pada Oktober 2023. Selain itu, sebanyak 172.779 warga mengalami luka-luka akibat serangan yang terus berlangsung. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok korban terbanyak dalam konflik tersebut. Kondisi kemanusiaan di […]

  • Sulawesi Tenggara 62 tahun pemandangan alam dan pesisir

    OPINI: Merawat Ingatan di Usia ke-62 Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Oleh: Rahman Sebab pada akhirnya, setiap perjalanan akan menemukan makna pulangnya sendiri. Kabaristana.com – Seorang pemikir pernah mengatakan bahwa daerah besar bukan hanya tahu ke mana ia melangkah, tetapi juga ingat dari mana ia berasal. Refleksi ini terasa relevan saat kita melihat perjalanan Sulawesi Tenggara yang kini genap berusia 62 tahun. Momentum Refleksi, Bukan Sekadar […]

  • Perwakilan Puskom menunjukkan dokumen laporan dugaan suap izin prodi IAI Rawa Aopa usai melapor ke Gedung KPK RI di Jakarta.

    Puskom Resmi Laporkan Pengelola Yayasan IAI Rawa Aopa ke KPK RI

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabaristana.com – Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom) melaporkan dugaan suap dan gratifikasi dalam proses penerbitan izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Perwakilan Puskom menyerahkan laporan langsung di Gedung KPK RI, Jakarta. Langkah itu menjadi tindak lanjut dari aksi dan pengaduan sebelumnya terkait tata kelola di […]

  • Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri rapat Tanggul Laut Pantura di JakartaAgus Harimurti Yudhoyono menghadiri rapat Tanggul Laut Pantura di Jakarta

    Tanggul Laut Pantura Jadi Prioritas, Pemerintah Jaga Pangan dan Lindungi 50 Juta Warga

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 111
    • 1Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Pemerintah mempercepat pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Langkah ini bertujuan menjaga kawasan pangan dan menghadapi kenaikan muka air laut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan arah kebijakan tersebut. Ia menyatakan pemerintah tidak hanya melindungi kawasan industri. Selain itu, pemerintah juga menjaga lahan pertanian dari […]

expand_less