Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » GASKAN Kawal Kasus Pencabulan Anak: Ditemukan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan & Berkas Cacat Formil

GASKAN Kawal Kasus Pencabulan Anak: Ditemukan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan & Berkas Cacat Formil

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
  • visibility 162
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Majalengka, (kabaristana.com) – Sekretaris Jenderal Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN), Andi Muhammad Rifaldy, mendampingi Ashima Dinilah, ibu dari dua anak korban dugaan pencabulan dan pemerkosaan, dalam pertemuan di Kejaksaan Negeri Majalengka pada Juni 2026.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja lantai dua Kejaksaan Negeri Majalengka. Kepala Seksi Pidana Umum Heri J, Jaksa Penuntut Umum Citra, tim kuasa hukum korban, serta perwakilan DP3AKB Kabupaten Majalengka menghadiri agenda tersebut.

Andi menjelaskan bahwa GASKAN menindaklanjuti empat pertanyaan yang sebelumnya mereka sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum terkait penanganan perkara itu.

Heri J memperlihatkan salinan surat penolakan restitusi atas nama Ashima Dinilah. Dokumen tersebut berkaitan dengan hak kedua anak korban sehingga menjadi perhatian dalam pertemuan itu.

Ashima Tolak Pengakuan dalam Surat Restitusi

Ashima Dinilah membantah pernah menandatangani surat penolakan restitusi. Ia mengaku baru mengetahui keberadaan dokumen itu saat menghadiri pertemuan di kejaksaan.

Ashima juga menyatakan bahwa penyidik Polres Majalengka tidak pernah membahas hak restitusi selama proses penyelidikan.

“Saya tidak pernah menandatangani surat apa pun terkait penolakan restitusi. Kalau dilihat jelas, tanda tangan itu ada bekas coretan pensil sebelum ditindih dengan pulpen. Ini jelas-jelas tanda tangan saya dipalsukan,” ujar Ashima.

Tim Hukum Temukan Kejanggalan Berkas

Tim kuasa hukum korban menemukan sejumlah kejanggalan dalam berkas perkara. Mereka meminta aparat terkait menelusuri setiap temuan secara menyeluruh.

Siti Rohayati, SH., MH., menjelaskan bahwa timnya menemukan bekas coretan pensil pada tanda tangan yang dipersoalkan. Tim hukum juga menemukan perbedaan identitas dalam salinan dakwaan.

“Kami melihat dengan jelas adanya bekas coretan pensil sebelum tulisan asli ditimpa. Selain itu, nama pelaku yang tercantum dalam salinan dakwaan juga tidak sesuai dengan identitas aslinya. Nama pelaku yang benar Yuda Nurdjati, tetapi salinan berkas mencantumkan nama yang berbeda,” kata Siti Rohayati.

Jaksa Penuntut Umum Citra memilih tidak memberikan tanggapan atas penjelasan pihak korban dan kuasa hukumnya.

Heri J meminta seluruh pihak meningkatkan kerja sama untuk melengkapi kekurangan dalam berkas perkara. Ia juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi kedua korban.

“Kami memohon kerja sama semua pihak agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami akan segera melengkapi setiap kekurangan dalam berkas, termasuk menindaklanjuti pemenuhan hak-hak hukum bagi kedua anak korban,” ujar Heri J.

GASKAN Janji Kawal Proses Hukum

Andi Muhammad Rifaldy menegaskan bahwa GASKAN akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Menurutnya, kasus yang melibatkan anak-anak membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“Kasus ini sangat krusial karena menyangkut masa depan anak-anak. Negara harus hadir melindungi mereka. Kami menemukan indikasi kelalaian dan dugaan adanya berkas yang cacat secara formil. Aparat wajib memeriksa temuan tersebut secara mendalam agar tidak ada pihak yang merugikan hak korban. Oknum yang terbukti lalai harus mempertanggungjawabkan tindakannya,” tegas Andi.

Sebelumnya, GASKAN mendatangi Polres Majalengka untuk meminta klarifikasi terkait perkara tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak belum dapat ditemui.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aksi penolakan tambang Pulau Wawonii oleh Gerakan Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta di Jakarta

    Gerakan Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau Wawonii

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Gerakan Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta, Abdi Aditya, meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan masyarakat Pulau Wawonii. Abdi Aditya menilai aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii memicu keresahan masyarakat. Ia juga […]

  • pemaksaan CSR Madiun oleh Walkot Maidi saat pemeriksaan bersama aparat

    Pemaksaan CSR Madiun: KPK Periksa 11 Saksi Kasus Walkot Maidi

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus pemaksaan CSR Madiun yang melibatkan Maidi. Saat ini, penyidik memeriksa 11 saksi untuk mengungkap praktik tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik menelusuri cara tersangka menekan pengusaha agar menyerahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan di Kantor KPPN Kota […]

  • OTT LSM nikel oleh aparat kepolisian di Konawe

    OTT LSM atau Skenario? HMI Desak Bongkar Peran Perusahaan dan Aparat

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 313
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) || Kasus OTT Konawe terkait dugaan pemerasan terhadap PT ST Nikel Resource kini menjadi sorotan publik setelah Kepolisian melalui Polresta Kendari menangkap sejumlah oknum LSM. Peristiwa ini memicu perhatian luas karena menyangkut praktik hukum dan aktivitas pertambangan. Selain itu, berbagai kalangan mulai mempertanyakan transparansi dalam proses penanganan perkara tersebut. HMI Minta Proses Hukum […]

  • Korupsi Bea Cukai yang diusut KPK

    KPK Dalami Keterlibatan Sekitar 20 Forwarder dalam Kasus Korupsi Bea Cukai

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 178
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com)  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Saat ini, penyidik memeriksa sekitar 20 perusahaan forwarder atau jasa pengiriman barang impor yang beroperasi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyidik telah meminta keterangan […]

  • Pelimpahan perkara Febrie Ardiansyah ke Kejaksaan Agung

    Polri Segera Limpahkan Barang Bukti Kasus Febrie dan Don Ritto ke Kejagung

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 154
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Kortastipidkor Polri segera menyerahkan barang bukti perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah (FA) dan Don Ritto (DR) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah tersebut menjadi bagian dari pelimpahan perkara agar Kejagung melanjutkan proses penyidikan. Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad […]

  • harga emas Pegadaian terbaru

    Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Turun Tipis, Cek Rincian Terbaru Rabu Pagi

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 248
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) |  Harga emas batangan di Pegadaian turun tipis pada Rabu pagi (25/3). Berdasarkan pembaruan pukul 08.18 WIB, Pegadaian menetapkan harga emas UBS sebesar Rp2.852.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri24 berada di Rp2.838.000 per gram. Dengan demikian, kedua produk tersebut sama-sama mengalami penurunan harga. Perbandingan Harga dengan Hari Sebelumnya Jika dilihat dari […]

expand_less