Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » International » Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

Blokade Hormuz Dipertanyakan, Asosiasi Korsel Soroti Aspek Hukum Internasional

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
  • visibility 275
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, kabaristana.com – Sengketa hukum Selat Hormuz mencuat setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim di jalur strategis tersebut. Akibatnya, berbagai pihak internasional langsung menyampaikan kritik, termasuk asosiasi pelayaran dari Korea Selatan.

Asosiasi Pelayaran Arktik Korea Selatan menilai langkah itu sulit dibenarkan secara hukum internasional. Selain itu, Sekretaris Jenderal asosiasi, Subeom Choi, menegaskan bahwa setiap negara harus mematuhi aturan ketat dalam menerapkan blokade laut.

Menurut Choi, hukum laut internasional mensyaratkan pemberitahuan awal, pelaksanaan yang efektif, serta penegakan yang adil. Namun, ia melihat tindakan terhadap pelabuhan Iran belum memenuhi prinsip tersebut. Oleh karena itu, ia meragukan dasar hukum kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, blokade maritim biasanya muncul dalam konflik militer resmi. Dalam hal ini, negara pelaksana wajib mengikuti aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Dewan Keamanan. Jika tidak, kebijakan itu berisiko melanggar hukum internasional.

Dampak Sengketa Hukum Selat Hormuz

Selat Hormuz memegang peran penting dalam perdagangan energi global. Bahkan, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur ini setiap hari. Karena itu, gangguan kecil pun dapat memicu dampak besar.

Pada 13 April, Angkatan Laut AS mulai membatasi kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Meski begitu, pemerintah AS tetap mengizinkan kapal non-Iran melintas. Namun demikian, mereka melarang transaksi tertentu dengan pihak Teheran.

Akibat kebijakan tersebut, pelaku industri pelayaran mulai khawatir. Mereka menilai langkah ini dapat meningkatkan ketegangan dan mengganggu stabilitas perdagangan global.

Potensi Konflik dan Sengketa Global

Di sisi lain, para pengamat menilai sengketa hukum Selat Hormuz dapat berkembang menjadi konflik antarnegara. Jika situasi ini terus berlanjut, ketegangan global bisa meningkat.

Selain itu, negara-negara yang bergantung pada jalur ini kemungkinan akan terdampak langsung. Oleh sebab itu, mereka dapat mendorong pembahasan di forum internasional untuk mencari solusi yang adil.

Pada akhirnya, penyelesaian diplomatik menjadi kunci. Tanpa langkah tersebut, sengketa ini berpotensi memperburuk stabilitas kawasan dan perdagangan dunia.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • dugaan pelanggaran tambang nikel PT Ifishdeco aksi unjuk rasa 10 April Konawe Selatan

    Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel PT Ifishdeco Meluas, Aksi Unjuk Rasa Digelar 10 April

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta – Dugaan pelanggaran tambang nikel oleh PT Ifishdeco di Konawe Selatan semakin kuat. Selain itu, perusahaan diduga menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Akibatnya, aktivitas tersebut terjadi di lahan enklaf milik warga. Bahkan, warga melaporkan kerusakan tanaman dan gangguan terhadap pertanian mereka. Aktivis Soroti Pelanggaran Serius Eksekutif Nusantara Forest Watch, Arin Fahrul […]

  • Gencatan Gaza BRICS saat bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza

    Gencatan Gaza BRICS Desak Israel Hentikan Serangan

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Jakarta, (Kabaristana.com) – Gencatan Gaza BRICS menjadi sorotan dalam pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Jumat. Dalam pertemuan itu, para menlu mendesak penghentian perang secara permanen dan tanpa syarat di Jalur Gaza. Para anggota BRICS meminta seluruh pihak melanjutkan negosiasi dengan itikad baik untuk menghentikan konflik yang terus memicu korban […]

  • program pembangunan rumah rakyat Papua

    Papua Siapkan 14 Ribu Rumah Rakyat Mulai 2026, Kawasan Pesisir Jadi Proyek Awal

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 488
    • 0Komentar

    JAKARTA,(kabaristana.com) – Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pembangunan 14 ribu rumah rakyat mulai 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pemerintah akan menjalankan program ini secara bertahap di seluruh wilayah Papua, dengan kawasan pesisir perkotaan sebagai lokasi percontohan tahap awal. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan, pemerintah merancang program tersebut untuk menjawab kebutuhan hunian layak sekaligus […]

  • Retno Marsudi air bertemu Presiden Kazakhstan Tokayev di Astana

    Retno Marsudi Bertemu Presiden Kazakhstan Bahas Isu Air Global dan Kerja Sama Internasional

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 387
    • 1Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) – Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Air, Retno Marsudi, bertemu Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, di Astana pada 15 April 2026. Mereka membahas kerja sama global terkait pengelolaan air. Pertemuan ini fokus pada krisis air dunia. Keduanya sepakat bahwa kerja sama internasional harus diperkuat. Tokayev menegaskan bahwa air adalah aset strategis bagi negaranya. Ia […]

  • Pontjo Sutowo Ungkap Kronologi Sengketa Lahan Hotel Sultan, Bermula dari Perpanjangan HGB 2003

    Pontjo Sutowo Ungkap Kronologi Sengketa Lahan Hotel Sultan, Bermula dari Perpanjangan HGB 2003

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Jakarta, (kabaristana.com) – Presiden Direktur PT Indobuildco, Pontjo Sutowo, menjelaskan bahwa persoalan lahan Hotel Sultan mulai muncul saat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) pada 2003. Pada masa itu, manajemen menemukan perbedaan pandangan mengenai status lahan dan dasar hukum perpanjangan hak. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan perpanjangan HGB hingga 2023. Karena keputusan tersebut terbit secara […]

  • Pertamina percepat penyaluran BBM bersubsidi untuk atasi antrean

    Pertamina percepat penyaluran BBM bersubsidi untuk atasi antrean

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 156
    • 0Komentar

    PAMEKASAN, (kabaristana.com) – PT Pertamina Patra Niaga mempercepat distribusi BBM bersubsidi di Pulau Madura, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Perusahaan memprioritaskan pengiriman dari terminal BBM. Pertamina juga menambah pasokan dan mengoptimalkan armada mobil tangki. Upaya tersebut bertujuan mempercepat layanan kepada masyarakat. Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra […]

expand_less