Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Polri Pastikan Perlindungan Buruh Lewat Desk Ketenagakerjaan, Ini Perannya

Polri Pastikan Perlindungan Buruh Lewat Desk Ketenagakerjaan, Ini Perannya

  • account_circle Rahman
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 57
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (kabaristana.com) – Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat perlindungan buruh melalui Desk Ketenagakerjaan. Polri membentuk desk tersebut pada 20 Januari 2025 dan kini terus mengoptimalkan fungsinya.

Pernyataan itu muncul setelah Prabowo Subianto memberikan arahan saat peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional. Karena itu, Polri langsung menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat layanan bagi pekerja.

Dedi menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan menghadirkan layanan konsultasi, pengaduan, dan penegakan hukum. Selain itu, Polri menjalankan seluruh proses secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar pekerja mendapatkan kepastian hukum.

Layanan Terpadu dan Respons Cepat

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Irhamni, menjelaskan bahwa pihaknya mengelola desk tersebut sebagai pusat layanan terpadu. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani setiap laporan.

Lebih lanjut, Irhamni menyebut Desk Ketenagakerjaan menyediakan:

  • Konsultasi ketenagakerjaan
  • Pengaduan pelanggaran
  • Pelaporan tindak pidana

Dengan demikian, pekerja dapat menyampaikan masalah secara lebih mudah dan cepat.

Data Penanganan Kasus

Sejak pembentukan desk, Polri telah menerima 144 laporan. Dari jumlah tersebut, petugas menyelesaikan 35 perkara, sementara 109 kasus lainnya masih berjalan.

Menariknya, petugas menyelesaikan sebagian besar kasus melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, penyidik tetap membawa satu perkara ke pengadilan karena berkasnya telah lengkap.

Ragam Permasalahan Buruh

Polri menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan. Misalnya, petugas memproses kasus:

  • Pemutusan hubungan kerja (PHK)
  • Sengketa upah
  • Pemberangusan serikat pekerja
  • Persoalan pesangon dan jaminan sosial
  • Keselamatan kerja

Oleh sebab itu, desk ini berperan penting dalam menjaga hubungan industrial tetap kondusif.

Dorong Stabilitas dan Ekonomi Inklusif

Di sisi lain, Dedi menilai Desk Ketenagakerjaan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Tidak hanya itu, desk ini juga memperkuat stabilitas sosial dan keamanan.

Karena peran tersebut, Polri terus meningkatkan kualitas layanan agar perlindungan buruh semakin optimal.

“Polri akan terus melindungi masyarakat, termasuk pekerja, serta mendukung pembangunan nasional,” tegas Dedi.

Secara keseluruhan, Polri kini mengedepankan pendekatan aktif dalam melindungi buruh. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri tidak hanya menerima laporan, tetapi juga langsung menangani dan menyelesaikan masalah pekerja secara cepat dan terukur.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ASEAN pilih China dalam persaingan geopolitik dengan Amerika Serikat 2026

    ASEAN Pilih China: Survei 2026 Ungkap Pergeseran Arah Kawasan

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 185
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Asia Tenggara mengalami perubahan arah geopolitik pada 2026. Survei terbaru dari ISEAS-Yusof Ishak Institute menunjukkan mayoritas tipis responden di kawasan memilih China dibanding Amerika Serikat dalam skenario pilihan paksa. Laporan State of Southeast Asia 2026 yang rilis 7 April mencatat 52% responden memilih China, sementara 48% memilih Amerika Serikat. Selisih tipis ini […]

  • Suhartono terdakwa kasus RPTKA Kemenaker mendengarkan keterangan saksi di sidang Tipikor Jakarta

    8 ASN Kemenaker Segera Dituntut, Kasus Dugaan Pemerasan RPTKA Capai Rp135 Miliar

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 84
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Kabaristana.com) || Kasus RPTKA Kemenaker memasuki tahap penting setelah jaksa menjadwalkan pembacaan tuntutan terhadap delapan ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pukul 10.00 WIB. Majelis hakim akan mendengar tuntutan jaksa sebelum menentukan putusan akhir. Tahap ini menjadi momen penting dalam proses hukum yang tengah berjalan. Terdakwa dalam […]

  • Dari Dugaan hingga Klarifikasi: Mengurai Fakta Penyaluran BBM Bersubsidi di Luwu Timur

    Dari Dugaan hingga Klarifikasi: Mengurai Fakta Penyaluran BBM Bersubsidi di Luwu Timur

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 77
    • 0Komentar

    LUWU TIMUR, (Kabaristana.com) || Rabu (15/04/2026) – Isu penyaluran BBM subsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Luwu Timur menarik perhatian publik. Portal Batarapos.com memuat isu tersebut pada Selasa (14/4/2026). Pemberitaan itu menyinggung dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi dinas. Selain itu, pengelola SPBU menyampaikan keluhan. Kepala Dinas Pertanian juga disebut terkejut. Namun, sehari kemudian, pihak terkait langsung […]

  • Aktivitas tambang nikel Konawe Utara menggunakan alat bera

    PT Paramitha Persada Tama Diduga Garap Nikel di Luar Wilayah IUP: PPM Hilang Jejak

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 277
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Dugaan penambangan nikel di luar wilayah izin usaha pertambangan kembali mencuat di Kabupaten Konawe Utara. Aktivitas tersebut berisiko merusak lingkungan dan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat di sekitar area tambang. Isu ini mengemuka saat pemerintah meningkatkan pengawasan sektor pertambangan nikel. Konawe Utara menjadi wilayah strategis karena kontribusinya terhadap pasokan nikel nasional, sekaligus […]

  • OTT pegawai pajak KPK di Kantor DJP Jakarta Utara

    KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dan Valuta Asing dari OTT Pegawai Pajak

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 301
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan sejumlah mata uang asing (valas) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara. Operasi ini berkaitan dengan dugaan suap untuk mengurangi nilai pajak wajib pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan penyidik masih mendalami […]

  • tiang monorel mangkrak Jakarta dibongkar di Jalan HR Rasuna Said

    Tiang Monorel Dibongkar Setelah 22 Tahun, Sutiyoso: Kalau Saya Lewat Enggak Sakit Mata Lagi

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 232
    • 0Komentar

    JAKARTA, (kabaristana.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membongkar tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1/2026). Langkah ini mengakhiri proyek monorel yang terbengkalai selama hampir 22 tahun. Tiang beton tersebut berdiri sejak awal 2000-an tanpa pernah beroperasi. Selama bertahun-tahun, struktur itu menjadi simbol proyek transportasi yang gagal terwujud. Sutiyoso […]

expand_less